Soal SAPI

TRAGEDI SAPI

Oleh: Sutaryono*

    Sepekan ini, hampir semua media massa mengabarkan sebuah fakta yang erat hubungannya dengan petani & peternak yang berkelindan dengan berbagai kepentingan elit dan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengadaan (import) sapi. Kabar itu menyusul setelah harga daging sapi melambung, para penjual daging kelimpungan dan mogok karena tidak bisa ‘kulakan’, sementara petani & peternak sapi di perdesaan tetap tidak mendapatkan keuntungan dari melambungnya harga daging sapi. Pertanyaan yang mengemuka adalah, siapa yang diuntungkan atau siapa yang mengambil keuntungan dari soal per-sapi-an ini?
Jawabannya tentu tidak sederhana, dan tidak bisa langsung menjatuhkan vonis pada sosok presiden sebuah partai yang dijadikan tersangka oleh KPK berkenaan dengan dugaan suap dalam pengadaan import sapi. Tetapi perlu dilihat pada berbagai kebijakan penataan sektor pangan dan pertanian yang menjadi hajat hidup orang banyak. Kebijakan pemerintah yang menyadari masih besarnya kontribusi sektor pertanian dalam penyediaan pangan, dilakukan melalui pencanangan Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK) tahun 2005. Revitalisasi pertanian ini merupakan satu dari triple track strategy dalam rangka pengurangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan dayasaing ekonomi nasional. Triple track strategy dimaknai sebagai strategi pembangunan yang meliputi: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor; (2) menggerakkan sektor riil agar semakin tumbuh dan berkembang; (3) melaksanakan revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan.

Penguatan Kelembagaan Pertanahan

Penguatan Kelembagaan Pertanahan

Argumen pentingnya penguatan kelembagaan pertanahan dalam konteks pengelolaan pertanahan nasional adalah: (a) lemahnya koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam penyelesaian persoalan-persoalan pertanahan; (b) sering kalahnya pemerintah (BPN) dalam berperkara di peradilan; (c) adanya berbagai keraguan bagi pejabat pertanahan sebagai pejabat publik dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan hak atas tanah dan pemasukan uang negara baik berhubungan dengan pajak maupun PNBP; (d) belum optimalnya peran lembaga pendidikan pertanahan dalam menghasilkan sumberdaya manusia di bidang pertanahan, utamanya dalam level ahli (skor standar kualifikasi 8) .

Artikel SKH Kedaulatan Rakyat 2013

GUNTINGAN KORAN 2013

Banjir dan Pembangunan Perumahan

SKH Kedaulatan Rakyat 22 Januari 2013

Banjir, Salah Siapa?

Banjir dan Pembangunan Perumahan

Pada dasarnya semua orang dewasa yang waras, sangat memahami faktor-faktor penyebab banjir dan cara mengantisipasinya, meskipun sebagian di antaranya abai demi hasrat diri yang menafikan kepentingan orang lain dan keberlanjutan lingkungan.

Pelatihan Pengukuran

Trainer

Dr. Sutaryono

PELATIHAN PENETAPAN BATAS WILAYAH

PELATIHAN PENETAPAN BATAS WILAYAH 

• Peserta

Peserta pelatihan ini Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan & Desa

•  Waktu Kegiatan

     3 hari 4 malam

PELATIHANPENGGUNAAN SIG DENGAN ARC GIS

PELATIHANPENGGUNAAN SIG DENGAN ARC GIS

• Peserta

Peserta Pelatihan adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota (Bappeda, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Dinas Pengendalian Lahan, PU, Transmigrasi, Perijinan dan Dinas-dinas terkait)

PELATIHAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL

PELATIHAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL

DENGAN GPS RTK DAN GPS HAND HELD

• Peserta

Praktisi Survei dan Pemetaan

• Waktu Kegiatan

     3 hari 4 malam

PELATIHAN ANALISIS DATA WILAYAH UNTUK PEMBANGUNAN

PELATIHAN ANALISIS DATA WILAYAH UNTUK PEMBANGUNAN

• Peserta

Peserta Pelatihan adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota (Bappeda, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Dinas Pengendalian Lahan, PU, Transmigrasi, Perijinan dan Dinas-dinas terkait)

PELATIHAN PENATAAN RUANG

PELATIHAN PENATAAN RUANG

• Peserta

Peserta Pelatihan adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota (Bappeda, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Dinas Pengendalian Lahan, PU, Transmigrasi, Perijinan dan Dinas-dinas terkait)

PELATIHAN PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PELATIHAN PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

• Peserta

Peserta Pelatihan adalah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah, Bappeda, Badan Pengelola Kekayaan dan Keuangaan Daerah (BPKKD) dan institusi Pemerintah Daerah lainnya yang berhubungan dengan pengalolaan PBB.

PELATIHAN MANAJEMEN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

PELATIHAN MANAJEMEN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

• Peserta

Peserta pelatihan adalah para professional penentu/pengambil  kebijakan (policy an decision maker) di bidang pemerintahan termasuk BUMN/BUMD maupun pimpinan/kepala divisi dari perusahaan swasta di bidang Perkebunan, Pertambangan, Para Praktisi (PPAT/Notaris, Konsultan, Trainner) dan Akademisi

PELATIHAN MANAJEMEN PERTANAHAN DAERAH

PELATIHAN MANAJEMEN PERTANAHAN DAERAH

• Peserta

Peserta Pelatihan adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota (Bappeda, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Dinas Pengendalian Lahan, PU, Transmigrasi, Perijinan dan Dinas-dinas terkait)