Humanisme Penataan Ruang

 Dipublikasikan melalui Kolom ANALISIS

SKH Kedaulatan Rakyat, Sabtu 7 November 2026

 

Humanisme Penataan Ruang

Oleh: Dr. Sutaryono[1]

 

Pada tanggal 8 November 2026 kita memperingati Hari Tata Ruang Nasional yang ke 13 (2013 – 2026). Laiknya usia remaja yang sedang tumbuh dan berkembang, yang perlu mendapatkan perhatian lebih, agar tidak salah arah. Demikian juga tata ruang kita, jangan sampai hanya bersifat instrumental yang mengarahkan alokasi ruang untuk kepentingan pembangunan tanpa substansi dan abai terhadap keberlanjutan lingkungan. Mengingat terbitnya Undang-Undang Penataan Ruang (UU 24/1992) dilakukan dengan pertimbangan bahwa pengelolaan sumberdaya alam yang beraneka ragam di daratan, di lautan, dan di udara, perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

Meskipun UU Penataan Ruang sudah diubah melalui UU No 26 Tahun 2007 yang kemudian diubah lagi dengan UU No 6 Tahun 2023, tetapi urgensi pengaturan tata ruang tetap berorientasi pada Pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan. Hal tersebut dikuatkan dengan ditetapkannya 2 (dua azas) dalam penataan ruang (UU 24/1992), yakni: (a) pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan; dan (b) keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.  Bahkan pada UU 26/2007 azas penataan ruang menjadi lebih lengkap dan detail, yakni: (a) keterpaduan; (b) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; (c) keberlanjutan; (d) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; (e) keterbukaan; (f) kebersamaan dan kemitraan; (g) pelindungan kepentingan umum; (h) kepastian hukum dan keadilan; dan (i) akuntabilitas.

Jadi secara normatif tata ruang bukan hanya instrumen penting dalam perizinan, atau bahkan menjadi single reference dalam perizinan pemanfaatan ruang untuk kepentingan investasi, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan lingkungan, mengedepankan kepentingan manusia terutama aspek sosial, psikologis dan budaya, serta bersifat inklusif yang dapat diakses oleh semua golongan tanpa kecuali.  

Selama ini kita seringkali terkagum-kagum dengan indahnya peta tata ruang, penuh warna, semua terlihat tertib dan rapi serta dan memberikan kesan pengaturan teknokrasi yang rapi dan modern. Kita terpaku pada pencapaian kuantitas produk rencana tata ruang, baik yang bersifat rencana umum (RTRW) maupun rencana rinci (RDTR).

Dalam konteks kekinian keberadaan RDTR menjadi hal yang sangat penting, mengingat RDTR menjadi acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang secara detail sekaligus menjadi instrument utama dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang. Terkait hal tersebut, pemerintah saat ini memfokuskan pada percepatan RDTR untuk mendukung kemudahan investasi. Berdasarkan  release pada portal Kementerian ATR/BPN, per Oktober 2026 ini progres pencapaian RDTR saat ini sudah cukup significant. RDTR yang sudah dilegalisasi (perda/perkada) sudah mencapai 691 RDTR. Adapun RDTR yang sudah terintegrasi dengan sistem OSS baru sebanyak 575 RDTR.

Pertanyaan dibalik keberhasilan agenda percepatan penyusunan RDTR di atas adalah, apakah RDTR yang sudah disusun sudah berorientasi pada terwujudnya humanisme penataan ruang? Dalam konteks ini humanisme penataan ruang adalah penyelenggaraan penataan ruang yang menempatkan kepentingan masyarakat luas dan dan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama dibandingkan untuk pemenuhan kebutuhan investasi.

Humanisme dalam penataan ruang ini membutuhkan beberapa prasyarat penting agar dapat diwujudkan, yakni: (1) political will dan komitmen pimpinan daerah: (2) ketersediaan data dan informasi spasial dengan skala detail, utamanya terkait kondisi lingkungan dan kebutuhan hidup manusia di atasnya; (3) ketersediaan sumberdaya manusia, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang kompeten dan menempatkan keberlanjutan lingkungan di atas kepentingan bisnis; (4) ketersediaan anggaran yang memastikan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses penyusunan; serta (5) memastikan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dapat berjalan dengan baik dan tidak terkooptasi bagi kepentingan bisnis semata.

---

[1] Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM

 

Humanisme Penataan Ruang

 

Mengingat Kembali Misi UUPA

Dipublikasikan Melalui Kolom OPINI
SKH Kedaulatan Rakyat, 24 September 2026

Mengingat Kembali Misi UUPA

Oleh:
Dr. Sutaryono
Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan
Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM

Hari ini 24 September 2026, tepat 66 tahun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dikenal dengan UUPA. Momentum ini perlu digunakan sebagai media refleksi bagi kita semua dalam penyelenggaraan kebijakan dan pengelolaan sumber-sumber agraria di Indonesia. Mengapa? Karena terbitnya UUPA membawa misi mulia terkait kebijakan dan pengelolaan sumber-sumber agraria, yakni: (1) menjadikan UUPA sebagai tonggak perombakan hukum agraria; (2) memberikan amanat pelaksanaan land reform, yang saat ini populer dengan sebutan reforma agraria; (3) melakukan penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan; (4) melikuidasi hak-hak asing dalam bidang agraria; dan (5) penghapusan sisa-sisa feudal dalam bidang agraria. 

Kelima hal diatas menunjukkan bahwa kelahiran UUPA dicita-citakan untuk menata hukum agraria nasional, sekaligus merestrukturisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu mengingat kembali spirit UUPA adalah sebuah keharusan, agar kebijakan dan pengelolaan sumber-sumber agraria di negeri ini tetap mengedepankan pada cita-cita terwujudnya kesejahteraan Masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut perlu kita tengok bersama agenda strategis dan capaian kinerja Kementerian ATR/BPN sebagai Kementerian/Lembaga yang diberikan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan urusan tata ruang. 

Berdasarkan Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 – 2029 telah ditetapkan strategi dan kebijakan dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang, yang meliputi: (1) penguatan data dan informasi: (2) penguatan sumberdaya dan infrastruktur tata Kelola; (3) tata Kelola pertanahan dan ruang lintas sektor secara berkelanjutan; (4) tata Kelola pertanahan dan ruang sebagai upaya menyelesaikan tantangan sosial, termasuk sengketa dan konflik; dan (5) inklusivitas tata Kelola pertanahan dan ruang. 

Adapun agenda strategis dan capaian kegiatan yang sudah dilakukan sebagai wujud pencapaian misi UUPA adalah: Kesatu, Percepatan Pendaftaran Tanah. Percepatan pendaftaran tanah dilakukan melalui beberapa program strategis seperti PTSL, pendaftaran tanah lintas sektor untuk mendukung program Pembangunan 3 juta rumah, pendaftaran tanah wakaf dan tempat ibadah serta pendaftaran tanah ulayat Masyarakat hukum adat. Adapun capaian pendaftaran tanah saat ini sudah mencapai 97 juta bidang tanah bersertipikat dan 127 juta bidang tanah terdaftar. Agenda pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat diorientasikan untuk: (1) memberikan kepastian hukum terhadap tanah ulayat; (2) melindungi kepemilikan asset masyarakat hukum adat; (3) mencegah terjadinya sengketa dan konflik; dan (4) mencegah hilangnya tanah ulayat masyarakat hukum adat.

Kedua, Reforma Agraria untuk kesejahteraan rakyat, telah berhasil melakukan penataan aset hingga saat ini telah mencapai 6.197.934 bidang, untuk penataan akses berhasil dilakukan pada 496.252 KK serta mampu menyelesaikan 26 Lokasi Prioritas Reforma Agraria dengan jumlah 15.533 bidang tanah yang melibatkan 11.576 KK. Saat ini juga tengah berproses penyusunan RUU Pengaturan Reforma Agraria.

Ketiga, agenda pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sudah mencapai 74,29% yang meliputi 213.798 bidang tanah, sedangkan untuk Non PSN mencapai 40,08% (48.546 bidang tanah). Hal ini menunjukkan bahwa agenda pengadaan tanah diorientasikan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pembangunan ekonomi dan mendukung kemudahan investasi.

Keempat, penataan ruang berkeadilan diwujudkan melalui percepatan penyusunan RDTR dan layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Saat ini telah terselesaikan 662 RDTR dari target 2.586 RDTR, dengan 558 RDTR sudah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS). Adapun jumlah layanan KKPR yang sudah terbit mencapai 751.364 untuk Konfirmasi KKPR, 347.849 untuk Persetujuan KKPR tanpa penilaian dan 24.250 Persetujuan KKPR dengan penilaian. Kelima, penyelesaian kasus pertanahan di seluruh wilayah Indonesia mencapai sudah berhasil diselesaikan 16.740 kasus (46,88%) dari 35.709 kasus, yang terdiri dari 11.083 sengketa, 506 konflik dan 24.120 perkara. 

Semoga momentum peringatan UUPA ini mampu menjadi pengingat sekaligus spirit agar kebijakan dan pengelolaan sumber-sumber agraria tetap sesuai dengan misi UUPA, yakni untuk kesejahteraan masyarakat.

Mengingat Kembali Misi UUPA

 

Dinamika Penataan Ruang - Sang Pendahulu