Rabu, 30 Januari 2013

Banjir & Pembangunan Perumahan



BANJIR & PEMBANGUNAN PERUMAHAN[1]

Oleh: Sutaryono

 Beberapa pekan ini hampir semua media memberitakan bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan terganggunya berbagai aktivitas penduduk akibat adanya cuaca buruk. Bahkan pekan terakhir ini kita dikejutkan oleh adanya berita bahwa halaman Istana Negara kebanjiran, yang kemudian dirindaklanjuti dengan penetapan Tanggap Darurat Banjir di Jakarta, padahal intensitas curah hujan dan banjir belum sampai titik puncak. 
Pada dasarnya semua orang dewasa yang waras, sangat memahami faktor-faktor penyebab banjir dan cara mengantisipasinya, meskipun sebagian di antaranya abai demi hasrat diri yang menafikan kepentingan orang lain dan keberlanjutan lingkungan. Curah hujan yang tinggi, semakin berkurangnya zona resapan air dan terbatasnya saluran drainase sering disebutkan sebagai faktor utama penyebab banjir. Tetapi persoalan utamanya terletak pada semakin meningkatnya jumlah penduduk yang membutuhkan semakin banyak ruang, baik untuk hunian maupun untuk aktivitas penghidupan.

Menentukan Harga Tanah



MENENTUKAN HARGA TANAH[1]

Oleh: Sutaryono

Harga tanah dalam hubungannya dengan rencana pembangunan bandara di Kulon Progo, menjadi polemik pada beberapa hari terakhir. Lebih-lebih munculnya pemberitaan di berbagai media yang menyatakan bahwa Gubernur DIY menetapkan harga maksimal tanah untuk proyek bandara Rp. 50.000/meter persegi. Gubernur mengatakan bahwa jika lebih besar dari itu terlalu mahal, dan dimungkinkan lokasi bandara dipindah.
Tampak sekali bahwa harga tanah yang ditetapkan mendasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk PBB. Dalam hal ini, riset yang penulis pernah lakukan menunjukkan bahwa harga tanah berdasarkan NJOP hanya berkisar 20-40% dari harga pasar. Artinya harga tanah yang didasarkan pada NJOP jauh lebih kecil dari pada harga pasar. Kondisi ini menguntungkan pemilik tanah dalam hal kewajiban pajak, karena pajaknya menjadi kecil. Pada kondisi yang berbeda, pemilik tanah merasa dirugikan apabila NJOP dijadikan dasar dalam pemberian ganti rugi.

Problematika Zona Nilai Tanah



PROBLEMATIKA ZONA NILAI TANAH[1]

Oleh: Sutaryono



Terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berimplikasi pada semakin menguatkan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan regulasi ini daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dan menempatkan perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pendapatan dari sektor pajak yang sangat potensial bagi daerah. Pengelolaan PBB oleh daerah harus sudah dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2013, sementara itu penerapan BPHTB berdasarkan regulasi ini selambat-lambatnya satu tahun setelah diundangkan. Persoalannya adalah apakah kewenangan tersebut sudah didukung oleh instrumen yang memadai, khususnya instrumen penilaian?

Dualisme Pengendalian Alih Fungsi Tanah



DUALISME PENGENDALIAN ALIH FUNGSI TANAH
DAN PERKEMBANGAN WILAYAH[1]

Oleh: Sutaryono

            “Alih Fungsi Lahan Makin Mengkhawatirkan, Tiap Tahun Lahan Pertanian Susut 250 Ha”, (KR, 11 April 2006) merupakan berita yang cukup memberikan gambaran tentang kondisi penataan ruang dan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tidak mengejutkan memang, tetapi besaran alih fungsi lahan yang mencapai angka 2,3% per tahun untuk Kabupaten Sleman dan 7% per tahun untuk Kota Yogyakarta merupakan angka yang cukup besar dan perlu disikapi secara kritis. Hal ini perlu dilakukan mengingat  perkembangan wilayah yang un control akan memacu terjadinya alih fungsi tanah dari pertanian ke non pertanian yang bertolak belakang dengan upaya mempertahankan swa sembada pangan dan sustainable development.

Reforma Agraria dan Pemberdayaan Masyarakat



REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT[1]

Oleh:
Sutaryono

            Pembaruan agraria yang lebih sering disebut dengan reforma agraria merupakan amanah Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dalam ketetapan tersebut diamanahkan bahwa pembaruan agraria  mencakup suatu proses berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria. Hal tersebut dimaksudkan bahwa pembaruan agraria harus diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.  Amanah tersebut mensyaratkan kepada penyelenggara negara untuk menjabarkannya ke dalam berbagai kebijakan yang memungkinkan untuk dioperasionalisasikan oleh segenap pemangku kepentingan di bidang keagrariaan.