Selasa, 03 September 2024
Rabu, 12 Juni 2024
Rikat Membangun Yogya
Dipublikasikan pada Kolom OPINI SKH Kedaulatan Rakyat, 7 Juni 2024
Rikat Membangun Yogya
Oleh: Sutaryono[1]
Kota Jogja
dengan beraneka ragam penghargaan dapat dikatakan sebagai kota terdepan di
negeri ini. Kabar terbaru yang membahagiakan adalah Kota Jogja memperoleh skor
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi secara nasional melampaui kota-kota
di DKI Jakarta, dengan skor 88,61. IPM merupakan indikator penting yang
menunjukkan keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup sumberdaya
manusia, yang meliputi usia harapan hidup, pendidikan dan standar hidup layak,
Dari aspek birokrasi, Pemerintah Kota Jogja
juga memperoleh 3 (tiga) penghargaan pada Anugerah Meritokrasi Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023,
yakni: (1) Pencapaian Indeks
Sistem Merit dengan skor mencapai 332.5, dengan kategori Sangat Baik. Skor ini
menunjukkan pengelolaan ASN telah dilakukan secara serius dan konsisten dengan
standar keadilan dan keberlanjutan; (2) Indeks Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi terbaik dengan skor 93.5. Ini menunjukkan bahwa proses pengisian jabatan
pimpinan dilakukan secara efisien dan berdasarkan pada prinsip meritokrasi; (3)
Kepatuhan Pelaksanaan Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dengan nilai
386, yang menunjukkan bahwa seluruh pegawai menjalankan tugas dengan
profesionalis dan memegang teguh etika dan perilaku..
Sebagai bagian dari DIY, stigma “Miskin tetapi Sejahtera”, juga melekat bagi warga Kota Jogja (Analisis KR, 10-06-2017). Hal ini menunjukkan bahwa isu kemiskinan masih menjadi isu strategis Kota Jogja di samping isu strategis yang lain. Adapun isu strategis daerah yang perlu ditangani dan diselesaikan antara lain: Pertama, isu kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Pada saat ini tercatat angka kemiskinan mencapai 29,68 ribu jiwa atau sebesar 6,62%. Angka tersebut masih berada di bawah angka kemiskinan nasional dan DIY, tetapi harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara serius. Angka ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan dengan Indeks GINI menunjukkan angka 0,519, yang lebih tinggi dari ketimpangan secara nasional (0,381) ataupun di DIY (0,439).
Kedua,
Isu Keterbatasan Lahan
untuk Optimalisasi Layanan Sarana Prasarana Perkotaan. Luas penggunaan lahan saat
ini didominasi oleh permukiman sebesar 2.123,21 hektar atau sekitar 65%, dengan
luas lahan terbangun mencapai kurang 85% dari luas wilayah kota. Data ini menunjukkan bahwa ketersediaan lahan tidak
terbangun sangat terbatas. Begitu juga dengan luas RTH Publik yang hanya
sebesar 8,05% (264,151 hektar), jauh dari yang dipersyaratkan sebesar 20% dari
luas wilayah kota;
Ketiga, Isu penyediaan hunian
yang layak dan terjangkau. Saat ini masih terdapat sejumlah 2.027 rumah tidak
layak huni dan backlog atau kekurangan rumah tinggal lebih dari 80 ribu
unit. Disamping itu juga terdapat kawasan
permukiman kumuh seluas 89,36 hektar. Keempat, Isu ketergantungan pangan
terhadap daerah lain. Produksi sektor pertanian di Kota Jogja selalu mengalami
penurunan seiring dengan semakin berkurangnya lahan pertanian; Kelima, isu
kualitas tata ruang dan Pembangunan infrastruktur. Saat ini masih cukup banyak
pemanfaatan ruang yang terindikasi tidak sesuai dengan tata ruang (12,58%),
akses sanitasi yang belum layak pada 1.346 KK, kondisi jalan yang rusak
(19,46%) atau sepanjang 45,49 km, kondisi drainase yang kurang lancar (12,38%)
hingga kurangnya jangkauan layanan angkutan umum.Beberap isu strategis lain
yang perlu mendapatkan penanganan adalah isu pengelolaan sampah dan penurunan
kualitas lingkungan, penegakan hukum dan terancamnya budaya dan nilai-nilai
keistimewaan Yogyakarta.
[1] Dr. Sutaryono, Pengajar pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan
Prodi Pembangunan Wilayah Fak. Geografi UGM
Rabu, 10 Januari 2024
Reforma Agraria
Senin, 09 Oktober 2023
Transformasi Digital Pertanahan
Dipublikasikan pada Kolom ANALISIS
SKH KEDAULATAN RAKYAT
Senin 25
September 2023 Hal 1
TRANSFORMASI
DIGITAL PERTANAHAN
Oleh:
Dr. Sutaryono[1]
Dua
tahun lalu kita dikejutkan oleh media yang mengabarkan dan memperbincangkan Sertipikat Tanah Elektronik,
yang menunjukkan dimulainya transformasi digital pertanahan. Salah satunya
dengan judul ‘Era Baru Pertanahan, Sertifikat Tanah 2021 Sudah Berbeda, Seluruh
Sertifikat Tanah akan Ditarik’. Terhadap kabar tersebut publik memberikan
tanggapan yang beragam hingga kekhawatiran berkenaan dengan akan ditariknya
sertipikat tanah lama. Padahal hingga saat ini belum seluruh bidang tanah
bersertipikat. Bagaimana mungkin pensertipikatan tanah saja belum selesai, akan
ditarik sertipikat yang sudah ada dan diganti dengan sertipikat elektronik (Analisis
KR, 08-02-2021).
Saat ini,
bertepatan dengan dimulainya Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (24
September 2023), kita kembali diingatkan tentang pentingnya transformasi
digital dalam pelayanan pertanahan, guna mewujudkan institusi pertanahan
dan tata ruang yang maju dan modern. Berkenaan dengan hal tersebut, e-government
adalah sebuah keharusan. Dalam konteks ini, disamping menggenjot penyelesaian
pendaftaran tanah melalui PTSL Kementerian ATR/BPN juga menginisiasi kebijakan
transformasi digital dalam pelayanan pertanahan. Salah satunya adalah kebijakan
Sertipikat Elektronik melalui Permen
ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, yang saat ini
diganti dengan Permen ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen
Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Yang dimaksud dengan dokumen
elektronik dalam regulasi tersebut adalah setiap informasi elektronik yang
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,
digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,
dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,
huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau
arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Tantangan Transformasi Digital
Secara general tantangan yang dihadapi
dalam transformasi digital dalam pelayanan pertanahan, khususnya dalam
penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah meliputi: (a)
ketersediaan regulasi yang lengkap dan detail; (b) ketersediaan dokumen dan
system elektronik yang handal; (c) kesiapan sumberdaya manusia, baik kapasitas
maupun integritasnya; serta (d) jaminan keamanan dokumen dan sistem
elektroniknya.
Regulasi yang lengkap dan detail tidak
hanya diorientasikan untuk mendapatkan keabsahan dalam menghasilkan dokumen
elektronik semata, tetapi juga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang memproduksinya
serta para pemegang hak atas tanahnya.
Adapun ketersediaan dokumen dan sistem
elektronik yang handal tentu terkait dengan operasionalisasi dalam memproduksi
dokumen elektronik hingga operasionalisasi dalam berbagai pelayanan
pertanahan. Dokumen elektronik yang
dibutuhkan pada kegiatan pendaftaran tanah memuat data pemegang hak, data fisik
dan data yuridis bidang tanah yang valid dan autentik, baik yang bersumber atau
diterbitkan melalui sistem elektronik dan/atau merupakan hasil pemindaian
dokumen cetak. Dokumen elektronik hasil sistem elektronik disahkan menggunakan
tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik hasil pemindaian dijamin
keasliannya melalui segel elektronik.
Kesiapan sumberdaya manusia dalam
transformasi digital pelayanan pertanahan tidak hanya terkait pada kualitas dan
kuantitasnya, tetapi juga pada integritas dan mindset-nya. Kualitas dan
kuantiitas merupakan persyaratan teknis SDM untuk mampu menjalankan proses
transformasi digital. Integritas dan mindset SDM merupakan persyaratan attitude
penyelenggara transformasi digital, mengingat resiko pelanggaran dan
penyalahgunaan dokumen elektronik ini sangat tinggi. Tidak mungkin SDM
penyelenggara transformasi digital masih memilik mindset pelayanan
konvensional dan manual yang selama ini dijalankan.
Tantangan terakhir yang paling sering
mendapatkan perhatian publik adalah jaminan keamanan terhadap dokumen
elektronik yang sudah dihasilkan dan jaminan sistem elektronik yang dijalankan.
Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan sistem elektronik adalah serangkaian
perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,
mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan,
dan/atau menyebarkan informasi elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. Publik
harus diyakinkan bahwa tingkat keamanan dokumen dan sistem elektronik yang
dioperasionalkan dalam pelayanan pertanahan sangat tinggi dan tidak mudah
disusupi oleh hacker atau pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
