Selasa, 12 Juni 2018

Mengatasi Ketimpangan


Mengatasi Ketimpangan dengan Kesalehan[1]
Oleh:
Dr. Sutaryono[2]

“Ketimpangan” merupakan fakta nyata yang ada di negeri kita, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara nasional, data Bank Dunia (2015) menunjukkan bahwa ketimpangan di Indonesia yang dinyatakan dengan Indeks GINI mencapai 0,39. Lebih parah lagi, ketimpangan tersebut juga terjadi pada penguasaan tanah yang Indeks GINI-nya mencapai 0,64. Dalam konteks DIY, tidak jauh berbeda. Dengan predikat angka ketimpangan tertinggi secara nasional (Indeks GINI 0,44), angka kemiskinan juga di atas rata-rata nasional (12,36%). Tidak berbeda dengan kondisi nasional, penulis berkeyakinan bahwa ketimpangan penguasaan tanah juga terjadi di DIY. Dan predikat Keistimewaan DIY belum secara nyata berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan dan mengatasi ketimpangan.
Berbagai referensi menunjukkan bahwa untuk mengatasi ketimpangan, sekaligus mengurangi angka kemiskinan, bahkan hingga menyelesaikan konflik, agenda reforma agraria adalah strateginya. Namun demikian, untuk melahirkan kebijakan dan menjalankan agenda reforma agraria bukanlah persoalan sederhana. Dalam konteks ini, agenda reforma agraria akan dapat diimplementasikan sebagai agenda mengatasi ketimpangan apabila dilandasi dengan kesalehan. Momentum ramadhan ini dapat digunakan untuk mendorong kesalehan para pemangku kepentingan untuk melahirkan kebijakan reforma agraria sekaligus mulai mengimplementasikannya.
Landasan utama kesalehan dalam reforma agraria, telah secara eksplisit termaktub dalam Al Quran ‘Harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…..’ (QS. Al Hasyr, 59:7). Dalil tersebut menunjukkan bahwa kelebihan harta (termasuk penguasaan tanah) tidak diperbolehkan dan harus diredistribusikan kepada masyarakat miskin. Dalam hal ini pembatasan penguasaan tanah perlu mendapatkan perhatian.
Upaya mendorong pemerintah untuk segera menjalankan agenda reforma agraria berlandaskan kesalehan sudah dimulai oleh Nahdlatul Ulama. Munas Alim Ulama Dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Barat 23-25 November 2017 lalu telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengawal agenda reforma agraria, tidak terbatas pada program sertifikasi tanah, tetapi redistribusi tanah untuk rakyat dan lahan untuk petani. NU menilai, agenda reforma agraria selama ini tidak berjalan baik karena Pemerintah tidak punya komitmen kuat menjadikan tanah sebagai hak dasar warga negara. Beberapa hal yang harus segera dilakukan pemerintah dalam agenda reforma agraria adalah: (a) pembatasan penguasaan tanah/hutan; (b) pembatasan kepemilikan tanah/hutan; (c) pembatasan masa pengelolaan tanah/lahan; (d) redistribusi tanah/hutan dan lahan terlantar; (e) pemanfaatan tanah/hutan dan lahan terlantar untuk kemakmuran rakyat; (f) penetapan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) harus bersifat partisipatoris, melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak bersifat top down; (g) data TORA harus akurat; (h) perlu dibentuk Badan Otorita ad hoc yang bertugas mengurus restrukturisasi agrarian; (i) perlu dukungan instansi militer dan organisasi masyarakat sipil.  
Dalam konteks mengatasi ketimpangan di DIY, nilai-nilai kesalehan sudah terinternalisasi pada upaya ‘Lima Kemuliaan’ atau ‘Pancamulia’, yang menjadi cita-cita ke depan, yakni: (1) terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban; (2) terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomi masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat yang berkeadilan; (3) terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan; (4) terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan (5) terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran dan nurani.
Tampak jelas bahwa agenda reforma agraria yang merupakan jurus jitu untuk mengatasi ketimpangan harus dilakukan melalui semangat, jiwa dan ruh kesalehan. Tanpa itu, agenda yang dicita-citakan tersebut tidak akan mungkin diwujudkan. Mengingat kesalehan adalah ketaatan beribadah yang tercermin dalam  berpikir, bersikap, berbuat penuh dengan ketulusan, pengertian, dan pengorbanan untuk umat.


[1] Dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat, 12-06-2018
[2] Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional & Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM

Rabu, 06 Juni 2018

Kebangkitan Agraria


KEBANGKITAN AGRARIA[1]
Oleh:
Dr. Sutaryono[2]

KEBANGKITAN AGRARIA[1]
Oleh:
Dr. Sutaryono[2]

Baru saat ini Presiden dan pemerintah yang berkuasa memimpin dan mengkampanyekan hak-hak rakyat atas tanah, selain masa pemerintahan Soekarno. Meskipun belum dikatakan ideal, tetapi upaya-upaya yang dilakukan menunjukkan adanya kesadaran dan perhatian besar terhadap kondisi agraria dan pertanahan serta menjalankan agenda strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang melingkupinya. Ketimpangan dan ketidakadilan agraria, direspon dengan agenda Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Ketidakpastian hak atas tanah ditindaklanjuti melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL – Prona Jaman ‘Now’, Analisis KR, 7-3-2018). Terhambatnya pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum karena ‘susah’-nya mendapatkan tanah, direspon dengan percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Ketiga agenda strategis pemerintah inilah yang dimaknai sebagai Kebangkitan Agraria.


[1] Dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat, 2 Mei 2018
[2] Dr. Sutaryono, Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional  dan Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM
 
Agenda Nyata

Nawacita yang dicita-citakan oleh Jokowi–JK, memuat agenda yang bertautan sangat kuat dengan persoalan agraria adalah: (1) memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat; (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong landreform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar; serta (3)  mewujudkan kedaulatan pangan melalui perbaikan jaringan irigasi dan pembukaan 1 juta hektar sawah. Cita-cita tersebut tersebut, paling tidak telah dijalankan oleh pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kepastian hukum dan penguatan hak atas tanah, telah dilakukan dengan percepatan pendaftaran tanah. Pada tahun 2017 telah dihasilkan 4,2 juta sertipikat, sementara pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah hanya mampu membuat sertipikat tanah 500 – 800 ribu per tahun. Tahun 2018, ditargetkan selesai 7 juta sertipikat. Tanpa komitmen yang kuat dari presiden serta dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh masyarakat pemilik tanah, agenda besar tersebut tidak akan terwujud.
Kepastian hukum dan penguatan hak atas tanah pada kawasan hutan telah dilakukan melalui pengembalian hutan adat kepada masyarakat adat serta pelepasan kawasan hutan melalui skema: (a) perubahan batas kawasan hutan; (b) tukar-menukar kawasan hutan; (c) pemberian akses pengelolaan kawasan hutan dengan perhutanan sosial;  dan (d) resettlemet. Target yang tertuang dalam RPJMN 2014-2019, seluas 4,1 juta hektar kawasan hutan akan dilepaskan dan 12,7 juta hektar kawasan hutan akan diberikan akses pengelolaan kepada masyarakat melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan.
Kebijakan yang digunakan untuk menjalankan agenda ini adalah Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Pada Kawasan Hutan (PPTKH), yang operasionalnya sudah ditindaklanjuti dengan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Capaian pemberian akses kawasan hutan kepada masyarakat per Februari 2018 seluas 1,46 juta hektar untuk sekitar 293.367 Kepala Keluarga (KLHK, 2018).
Berkenaan dengan pengadaan tanah, kendala terbesar dalam menjalankan proyek strategis nasional ada pada proses pembebasan tanah. Untuk itu agenda percepatan pengadaan tanah untuk proyek strategis tersebut terus dilakukan. Adapun capaian proyek strategis nasional hingga akhir 2017 adalah 35 proyek sudah operasional, 145 proyek tahap konstruksi, 9 proyek tahap transaksi dan 85 proyek tahap persiapan (Kementerian ATR/BPN, 2018). Adapun kinerja pemerintah yang perlu didorong lebih kuat lagi agar penguatan hak masyarakat atas tanah dan pengurangan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah adalah agenda reforma agraria.   Dari target 4,5 juta hektar redistribusi tanah (RPJMN 2015-2019), hingga saat ini baru terealisasi seluas 231.349 hektar (5,14%) yang terbagi menjadi 177.423 bidang tanah  (Kementerian ATR/BPN, 2018).
Apabila momentum kebangkitan nasional ini, secara sadar dijadikan sebagai sebuah refleksi dan titik masuk bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang agraria-pertanahan, maka terwujudnya cita-cita penguatan hak atas tanah dan pengurangan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah adalah sebuah keniscayaan.


[1] Dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat, 2 Mei 2018
[2] Dr. Sutaryono, Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional  dan Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM

Kamis, 05 April 2018

Sertipikat Gratis


Sertipikat Gratis[1]

Oleh:
Dr. Sutaryono[2]

Pro-Kontra mewarnai agenda Presiden membagi-bagikan sertipikat tanah kepada masyarakat. Dua pekan ini kita jumpai perdebatan dan silang pendapat di hampir semua media antara kebenaran agenda presiden dengan tuduhan pencitraan hingga ‘pembohongan’ kepada masyarakat. Benarkah bagi-bagi sertipikat gratis ini adalah agenda nyata ataukah hanya sekedar pencitraan belaka? Dalam hal ini sertipikat tanah (bukan Sertifikat) adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
Sertipikat gratis dijanjikan oleh Presiden Jokowi akan dibagikan hingga akhir masa jabatannya. Tidak tanggung-tanggung, 7 juta sertipikat akan dibagikan kepada masyarakat pada tahun 2018 dan 9 juta pada tahun 2019. Hal ini direspon oleh lawan-lawan politiknya sebagai sebuah kebohongan atau ‘ngibul’ saja. Argumen yang dibangun adalah mustahil menerbitkan sertipikat sebanyak itu, mengingat urusan tanah adalah urusan yang kompleks, pelik dan melibatkan banyak pihak. Lebih dari itu, fakta menunjukkan bahwa selama ini proses pensertipikatan tanah oleh BPN cenderung lama dan berbelit. Data menunjukkan, selama lebih dari 55 tahun (sejak UUPA terbit tahun 1960) pemerintah hanya mampu menerbitkan sertipikat sejumlah 46 juta bidang. Inilah yang menimbulkan keraguan dan syak wasangka.

Melihat Kembali Nawacita

Janji politik Jokowi – JK dalam Nawacita, yang kemudian dijabarkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui penyediaan tanah objek Reforma Agraria sekurang-kurangnya 9 juta ha yang selanjutkan akan diredistribusikan. Sejumlah 4,5 juta ha berasal dari legalisasi asset dan 4,5 juta ha yang lain merupakan objek redistribusi tanah (tanah terlantar, HGU yang habis masa berlakunya dan dari pelepasan kawasan hutan). Legalisasi aset adalah pendaftaran tanah yang ujungnya adalah sertipikat. Inilah pangkal persoalannya. Janji utamanya adalah reforma agraria dengan agenda utama redistribusi tanah, tetapi yang dilakukan adalah sertipikasi tanah. Argumen yang dibangun pemerintah adalah bahwa percepatan pendaftaran tanah (baca: Prona Zaman Now, Analisis KR 7-3-2018), adalah track menuju atau bagian dari reforma agraria. Problem utama agenda reforma agraria saat ini adalah terbatasnya data-data riil berkenaan dengan objek redistribusi tanah yang akan dibagikan. Objek-objek redistribusi tanah hanya dapat teridentifikasi secara baik dan valid apabila data seluruh bidang tanah telah diketahui.   
Disisi lain, sertipikasi tanah adalah kewajiban pemerintah yang harus dilakukan dalam rangka penguatan hak atas tanah. Pada masa sebelumnya, pemerintah hanya mampu menerbitkan sertipikat 500 ribu – 800 ribu pertahun. Pemerintahan Jokowi – JK mampu mempercepatnya menjadi 4,2 juta sertipikat pada tahun 2017 dari target 5 juta bidang. Pada tahun 2018 ini, ditargetkan selesai sejumlah 7 juta bidang. Keberhasilan pemerintah (dalam hal ini BPN) dalam meningkatkan kinerjanya, diapresiasi sekaligus dimanfaatkan oleh Presiden melalui agenda ‘bagi-bagi sertipikat gratis’.

Apakah benar-benar Gratis?
Jawabannya tentu tidak. Pemerintah hanya menanggung biaya sertipikasi yang ada pada BPN dan teralokasi melalui APBN. Sementara itu, masyarakat harus menanggung biaya- biaya: (a) penyiapan dokumen; (b) pengadaan dan pemasangan patok batas; (c) kegiatan operasional petugas kelurahan/desa; dan (d) biaya pembuatan akte, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan.
Dalam rangka mendukung pensertipikatan tersebut sekaligus menghindari terjadinya praktik-praktik pungli, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis yang besarannya disesuaikan dengan kondisi wilayah. Untuk wilayah Jawa dan Bali ditetapkan sebesar Rp. 150 ribu.
Jadi pada prinsipnya agenda percepatan pensertipikatan tanah yang sedang berproses ini adalah agenda bersama seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah menyediakan anggaran sesuai kegiatan yang dilaksanakan, masyarakat membiayai kegiatan yang merupakan tanggungjawabnya sebagai pemilik tanah dan pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa dapat menyediakan anggaran pendamping untuk fasilitasi persiapan pendaftaran tanah dan sosialisasi kepada masyarakat.


[1] Dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat, 4 April 2018
[2] Dr. Sutaryono, Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional & Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM