Rabu, 18 Mei 2022

Gumregah Bersama, Membangun Sleman

 

Gumregah Bersama, Membangun Sleman[1]

Oleh: Sutaryono[2]

Tanggal 15 Mei 2022 adalah tahun ketiga peringatan Hari Jadi Kabupaten Sleman di tengah suasana pandemi. Peringatan hari jadi ini mengambil tema “Sesarengan Mbangun Sleman, Sleman Gumregah”. Tema ini adalah tema yang tepat dan sangat relevan dengan kondisi masyarakat Sleman saat ini.

Masa pandemi memberikan dampak yang cukup significant terhadap kondisi sosial ekonomi Kabupaten Sleman. Pertumbuhan ekonomi di Sleman turun cukup tajam, hingga minus 3,91%. Sementara itu, angka kemiskinan pada tahun 2020 naik menjadi 8,12% dari 7,41%. Begitu juga dengan angka pengangguran yang trend-nya menurun, sampai ke 3,93% pada tahun 2019, pada tahun 2020 naik menjadi 5,09%. Nilai Indeks Pembangunan Manusia yang menunjukkan kemudahan akses penduduk terhadap hasil-hasil pembangunan juga mengalami penurunan, dari 83,85 di tahun 2019 menjadi 83,84 di tahun 2020 (RPJMD Kabupaten Sleman 2021 – 2025).

Tahun lalu, melalui tema “Optimalisasi Potensi Lokal Dalam Rangka Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat”, masyarakat beserta seluruh unsur Pemerintah Daerah secara bersama-sama berupaya memulihkan ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat pandemi. Upaya tersebut belum mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Angka kemiskinan pada tahun 2021 justru naik menjadi 8,64% dan angka pengangguran menjadi 5,17%. Namun demikian, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sleman justru mengalami kenaikan, menjadi 84,0. Angka ini merupakan IPM Kabupaten tertinggi secara nasional,

Angka IPM yang baik ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sleman di tengah suasana pandemi-pun mampu membangun dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan usia harapan hidup dan hidup sehat, akses dan layanan pengetahuan serta adanya perbaikan standar hidup layak.       

Pemulihan sektor ekonomi mengalami kemajuan yang positif. Pertumbuhan minus 3,91% pada tahun 2020, melalui berbagai upaya mampu di atasi dengan pertumbuhan positif hingga 5,56%. Namun demikian, pertumbuhan positif ini belum mampu mengurangi angka ketimpangan yang diukur dengan Indeks GINI. Indeks GINI Kabupaten Sleman pada masa pandemi terus menunjukkan kenaikan (semakin timpang). Pada tahun 2019 pada angka 0,417, naik menjadi 0,42 pada tahun 2020 dan menjadi 0,425 pada tahun 2021. Secara spesifik, permasalahan pada sektor ekonomi teridentifikasi sebagai berikut: (a) masih terdapat ketimpangan pendapatan; (b) belum kuatnya daya saing sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan industri; (c) masih tingginya angka pengangguran; dan (d) masih kurangnya jumlah dan lama tinggal wisatawan (RKPD Kabupaten Sleman 2023).

Berbagai permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat Sleman sebagaimana di atas, ternyata tidak berdampak pada pengurangan usia harapan hidup warga. Bahkan usia harapan hidup warga Sleman terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019 pada angka 74,77 meningkat menjadi 74,81 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 menjadi 74,92. Angka ini berada di atas rata-rata nasional dan menjadi angka harapan hidup tertinggi di Indonesia.

 

Gumregah Membangun Sleman

 

 Melalui momentum Peringatan Hari Jadi Sleman Ke-106 (1916 – 2022) ini, Pemerintah Kabupaten Sleman beserta segenap warganya berupaya untuk bersama-sama gumregah membangun Sleman. Beberapa prioritas pembangunan sudah dicanangkan melalui Musrenbang RKPD Tahun 2023 yang meliputi: (a) mengurangi angka kemiskinan; (b) memperkuat ketahanan ekonomi; (c) meningkatkan kualitas Kesehatan; (d) meningkatkan kualitas pendidikan; (e) memperkuat infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah; (f) meningkatkan kualitas pelayanan publik; (g) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan (h) meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat.

Prioritas pembangunan di atas hendak dicapai melalui tag line ”Sesarengan Mbangun Sleman, Sleman Gumregah” sebagai tema peringatan hari jadi tahun 2022. Tema ini dimaknai sebagai ajakan untuk bersama-sama membangun Sleman dengan semangat dan bangkit pasca pandemi agar ekonomi bangkit dan kondisi sosial masyarakat segera pulih.

Upaya membangun Sleman tersebut dibingkai dalam 3 (tiga) tema pembangunan yang meliputi: (a) pemulihan ekonomi dan reformasi struktural; (b) meningkatkan daya saing SDM dan sektor ekonomi unggulan; dan (c) meningkatkan daya saing dan perekonomian rakyat untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat Sleman.  



[1] Dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat, 13 Mei 2022

[2] Dr. Sutaryono, Pengajar pada STPN Yogyakarta dan Anggota Dewan Penelitian dan Pengembangan Sleman

Senin, 18 April 2022

Manajemen Pertanahan IKN

 

Manajemen Pertanahan IKN[1]

 

Oleh:

Dr. Sutaryono[2]

 

Pada tanggal 18 Januari 2022 RUU Ibu Kota Negara resmi disahkan menjadi UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Pro kontra tentu mengiringi kebijakan dan implementasi kebijakan pemindahan ibu kota tersebut. Naskah ini tidak dimaksudkan untuk masuk dalam perdebatan pro dan kontra, tetapi lebih pada elaborasi pemindahan IKN dalam perspektif manajemen pertanahan, mengingat seluruh tapak pembangunan IKN masih bertumpu pada tanah.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan manajemen pertanahan sebagai proses pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya tanah untuk mendapatkan hasil yang baik. Hal ini meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pertanahan sebagai sumberdaya baik dari aspek lingkungan maupun aspek ekonomi, termasuk sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, maupun sektor properti serta perencanaan wilayah kota dan daerah (UN, 1996). Dalam perkembangannya manajemen pertanahan menjadi sebuah paradigma yang digunakan dalam tata kelola pertanahan pada negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, yakni land management paradigm (Enemark, 2005). Paradigma manajemen pertanahan ini terdiri atas tiga komponen utama yaitu: (1) kerangka kebijakan pertanahan (land policy framework); (2) infrastruktur informasi pertanahan (land information infrastructure); dan (3) pengaturan kelembagaan (institutional arrangement). Ketiga komponen tersebut bekerja secara simultan dan mendukung fungsi administrasi pertanahan (land administration function).   

Dalam praksis ke-Indonesia-an, saat ini paradigma manajemen pertanahan diadopsi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ke dalam Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020 – 2024. Disebutkan dalam renstra tersebut bahwa tata kelola pertanahan yang diwujudkan dalam fungsi administrasi pertanahan mencakup proses-proses yang terkait dengan penguasaan tanah (land tenure), nilai tanah (land value), penggunaan tanah (land use) dan pengembangan tanah (land development). Terciptanya empat fungsi administrasi pertanahan dengan berbasiskan bidang-bidang tanah, akan menjamin terwujudnya pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan.

Data dari beberapa sumber menunjukkan bahwa luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN sekitar 256 ribu hektar, yang akan dialokasikan untuk kawasan pengembangan seluas 193 ribu hektar, kawasan ibu kota 56 ribu hektar, dan kawasan inti 6.700 hektar. Dalam konteks ini Kementerian ATR/BPN telah memastikan bahwa status tanah Kawasan IKN clean and clear.

Dalam kerangka kebijakan pertanahan, pembangunan kota perlu diarahkan pada kebijakan yang mendasarkan pada Tap MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, yakni: (1) terselenggaranya pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) secara komprehensif dan sistematis; (2) mampu menyelesaikan konflik-konflik pertanahan dan pemanfaatan ruang sekaligus dapat mengantisipasi munculnya potensi konflik.

Terkait dengan komponen infrastruktur informasi pertanahan, pembangunan IKN ini mensyaratkan tersedianya data kadaster dan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang multiguna, yang siap untuk mendukung fungsi administrasi pertanahan dan penataan ruang untuk mendukung tata kelola pertanahan yang baik menjadi poin penting dalam pembanguan IKN sebagai kota berkelanjutan. Dalam konteks ini infrastruktur informasi pertanahan dimaknai sebagai Informasi Data Spasial yang merupakan integrasi dari teknologi informasi, kebijakan dan administrasi pertanahan, yang memiliki tujuan untuk mempermudah kegiatan berbagi pakai informasi spasial guna pengambilan keputusan, mengurangi duplikasi dan redundansi data serta meningkatkan kualitas data spasial (Pinuji, 2016). Secara praksis, data pertanahan berbasis bidang yang dihasilkan melalui IP4T dapat ditindaklanjuti melalui pengukuran dan pemetaan secara kadastral dan menjadi IDS utama, yang dapat diisi dengan informasi-informasi tematik yang dibutuhkan dalam pembangunan dan pengelolaan IKN.

Dalam pengaturan kelembagaan, berdasarkan UU 3/2022 tentang IKN, pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Namun demikian, kelembagaan yang mengelola pertanahan tetap berada pada Kementerian ATR/BPN, yang operasionalisasinya ada pada Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan. Dalam konteks ini penerapan manajemen pertanahan dalam pembangunan IKN menjadi hal yang urgent sekaligus emergence.


[1] Dimuat pada Kolom ANALISIS SKH Kedaulatan Rakyat, 16-04-2022

[2] Dr. Sutaryono, Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta dan Prodi Pembangunan Wilayah Fak. Geografi UGM

Kamis, 07 April 2022

Perizinan KKPR

Pelayanan Perizinan KKPR

Berdasarkan PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, berbagai perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana terdapat dalam PP 15/2010 telah diintegrasikan ke dalam Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Namun demikian, hingga saat ini perizinan KKPR di daerah masih banyak menghadapi kendala. Bahkan Rekomendasi Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 pada bidang tata ruang menyebutkan secara spesifik bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam penerbitan KKPR di daerah, yang mencakup regulasi, sistem layanan, dan ketersediaan sumberdaya manusia. 

Berdasarkan hak tersebut, jelaskan kondisi Pelayanan Perizinan KKPR yang ada pada lokasi pemberdayaan, baik di Kementerian ATR/BPN (pusat), pemerintah provinsi (kanwil), maupun di kantor pertanahan (kabupaten/kota), yang meliputi: kondisi sistemnya, pelaksanaan layanannya, SDM-nya, dan kendala yang dihadapinya.

Tuliskan secara berkelompok (berdasarkan lokasi) dan posting pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa lengkapi dengan Nama & Kelas.

Rabu, 02 Maret 2022

Kepentingan Umum

 

Kepentingan Umum[1]

 Oleh:

Dr. Sutaryono[2]

 Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum masih menjadi perbincangan hangat. Berbagai sikap pro-kontra yang mengiringi proses-proses pengadaan tanah saling berkelindan dan sulit untuk dipisahkan. Bahkan perbincangan tersebut mengarah ke berbagai persoalan hingga spekulasi, mulai dari persoalan ekonomi, sosial, lingkungan hingga ke persoalan politik.  Terutama setelah ramainya pemberitaan kasus Desa Wadas Kabupaten Purworejo.

Tulisan ini mengelaborasi tanah untuk kepentingan umum dan hal-hal terkait. Secara normatif, berdasarkan UU 2/2012 kepentingan umum dimaknai sebagai kepentingan bangsa, negara dan masyarakat, yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Makna ini menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan tanah untuk kepentingan bangsa, negara dan masyarakat melalui proses pengadaan tanah. Berdasarkan UU 2/2012, yang dimaksudkan dengan tanah untuk kepentingan umum adalah tanah yang digunakan untuk pembangunan: (1) pertahanan dan keamanan nasional; (2) jalan umum, tol, terowongan, jalur dan stasiun keretaapi, fasilitas operasi keretaapi;  (3) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; (4) pelabuhan, bandara, dan terminal; (5) infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; (6) pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; (7) jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; (8) tempat pembuangan dan pengolahan sampah; (9) rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; (10) fasilitas keselamatan umum; (11) Tempat Pemakaman Umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; (12) fasos, fasum, dan RTH publik; (13) cagar alam dan cagar budaya; (14) kantor Pemerintah/Pemda/desa; (15) penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk MBR dengan status sewa; (19) prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemda; (2) prasarana olahraga Pemerintah/Pemda; dan (2) pasar umum dan lapangan parkir umum.

Terlepas dari polemik Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja, tanah kepentingan umum dalam UU 2/2012 diperluas atau ditambah dengan: (1) kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas; (2) kawasan ekonomi khusus; (3) kawasan industri; (4) kawasan pariwisata; (5) kawasan ketahanan pangan; dan (6) kawasan pengembangan teknologi.

 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Beragam pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatas mensyaratkan adanya tanah yang harus dibebaskan, termasuk tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh masyarakat. Dalam regulasi tersebut juga disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, setiap orang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun demikian, bukan berarti pemerintah dapat mengambil tanah masyarakat dengan bebas, tetapi pemerintah juga wajib taat asas dalam pelaksanaannya.

Sangat jelas bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib dilakukan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil serta harus memenuhi berbagai azas yang telah ditetapkan, yakni asas: (1) kemanusiaan, dimaksudkan agar prosesnya  memberikan pelindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga: (2) keadilan, yakni memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak agar dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik; (3) kemanfaatan, dimana mampu memberikan manfaat secara luas; (4) kepastian  tersedianya tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan Ganti Kerugian yang layak; (5) keterbukaan, dengan memberikan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi; (6) kesepakatan, mensyaratkan bahwa proses Pengadaan Tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan Bersama; (7) keikutsertaan, yakni dilakukan dengan dukungan dan partisipasi masyarakat sejak perencanaan sampai kegiatan pembangunan; (8) kesejahteraan, yang diorientasikan agar dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan masyarakat secara luas; (9) keberlanjutan, dengan jaminan bahwa kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan; dan (10) asas keselarasan dimana proses Pengadaan Tanah dapat dilakukan secara seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara.

Kita bisa membayangkan bahwa apabila untuk kepentingan umum, semua asas-asas pengadaan tanahnya terpenuhi dalam prosesnya, hak-hak masyarakat yang berhak dan terdampak terpenuhi, harmoni sosial dan kelestarian lingkungan terjaga, maka pembangunan untuk kepentingan umum yang mensejahterakan masyarakat adalah suatu keniscayaan. Semoga.

[1] Dipublikasikan pada Kolom OPINI SKH Kedaulatan Rakyat, 25 Februari 2022

[2] Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Prodi Pembangunan Wilayah Fak. Geografi UGM

Selasa, 08 Februari 2022

Ganti Kerugian Pengadaan Tanah

Ganti Kerugian Pengadaan Tanah[1]

Oleh:

Dr. Sutaryono[2]

 

Pekan lalu, diakhir Bulan Januari 2022 telah dilakukan pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Jogja – Bawen. Pada pekan itu pula beredar di berbagai media, berita tentang demontrasi Warga sekitar Kilang Minyak Tuban yang tengah memperjuangkan untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal setahun sebelumnya warga kampung tersebut diberitakan menjadi miliarder karena mendapatkan ganti kerugian pada pengadaan tanah yang digunakan untuk proyek grass root refinery (GRR) pada Kilang Minyak Pertamina di Tuban.

Agar kasus Warga Tuban tidak terjadi pada Warga Sleman yang mendapatkan ganti kerugian pengadaan tanah untuk jalan Tol, Pemerintah melalui Menteri ATR/Kepala BPN melakukan kunjungan secara langsung dalam proses penyerahan ganti kerugian. Dalam kesempatan tersebut Menteri ATR/Kepala BPN ingin memastikan bahwa penyerahan ganti kerugian dan pelapasan hak atas tanahnya berjalan sesuai prosedur sekaligus memberikan himbauan agar uang ganti kerugian dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat penerima (KR, 31-01-2022).

 Ganti Rugi atau Ganti Untung?

Beredar pemahaman pada masyarakat bahwa ganti kerugian yang nilainya besar disebut sebagai ganti untung. Bahkan saat pemberian ganti kerugian tanah untuk bandara di Kulon Progo, muncul istilah ‘ganti untung tanah bandara’ (Opini KR, 10-02-2014).  Pada dasarnya secara normatif, terminologi ganti rugi atau ganti untung tidak ada, yang ada adalah ganti kerugian. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Besaran ganti kerugian dinilai oleh Penilai yang dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: (a) tanah; (b) ruang atas tanah dan bawah tanah; (c) bangunan;  (d) tanaman; (e)  benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau (f) kerugian lain yang dapat dinilai.

Persyaratan pemberian ganti kerugian adalah layak dan adil. Layak dan adil dapat dimaknai bahwa pemberian ganti kerugian di atas standar minimal, bahkan apabila memungkinkan masyarakat yang terkena dampak justru merasa mendapatkan ‘ganti untung’ bukan ganti rugi. ‘Ganti Untung’ ini sangat mungkin diperoleh oleh masyarakat terkena dampak, apabila tanah yang dibebaskan memberikan implikasi pada tetap terjaminnya: (a) rumah tinggal untuk hunian; (b) sumber penghidupan secara berkelanjutan; serta (c) relasi sosial kemasyarakatan.

Penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksudkan dalam UU 2/2012 adalah Nilai Penggantian Wajar (NPW - fair replacement value), sebagaimana diatur melalui Standar Penilaian Indonesia. Pola pengukuran NPW meliputi nilai kerugian fisik yang setara dengan nilai pasar, nilai kerugian non fisik dan beban masa tunggu. Nilai kerugian fisik secara umum meliputi nilai tanah, bangunan dan tanaman. Tetapi berdasarkan UU 2/2012 terdiri dari tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah.

Nilai kerugian non fisik yang dinilai meliputi: (a) kehilangan pekerjaan/bisnis/alih profesi; (b) kerugian emosional (solatium), yang merupakan kerugian tidak berwujud yang dikaitkan dengan pengambilalihan tanah yang digunakan sebagai tempat tinggal dari pemilik; (c) biaya transaksi yang meliputi biaya pindah, perijinan dan perpajakan; (d) kerugian sisa tanah, yakni turunnya nilai tanah akibat pengambilan sebagian bidang tanah; (e) kerusakan fisik lain, misalnya bagian bangunan yang terpotong akibat pengadaan tanah sehingga membutuhkan biaya perbaikan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Nilai beban masa tunggu atau kompensasi masa tunggu, yakni sejumlah dana yang diperhitungkan sebagai pengganti adanya perbedaan waktu antara tanggal penilaian dengan perkiraan tanggal pembayaran ganti kerugian. Dalam hal ini, nilai kompensasi dihitung berdasarkan suku bunga deposito bank pemerintah untuk masa tunggu kurang atau lebih dari 6 (enam) bulan.

Nilai kerugian non fisik dan nilai kompensasi masa tunggu inilah yang menjadikan nilai ganti kerugian menjadi jauh lebih tinggi dari harga fisik tanah. Inilah yang dirasakan sebagai ‘ganti untung’. Semoga ‘ganti untung’ yang diberikan kepada masyarakat dapat benar-benar memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat terdampak pengadaan tanah.



[1] Dimuat pada SKH Kedaulatan Rakyat, 5 Februari 2022 hal 11

[2] Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM