Senin, 08 Januari 2018

Kontestasi Ruang



Kontestasi  Ruang[1]
Oleh:
Sutaryono[2]

Baru saja kita mengakhiri keceriaan sekaligus hiruk pikuk liburan sekolah yang bertaut dengan libur natal dan tahun baru dengan ‘macet’ sebagai icon-nya. Kenapa? Karena liburan yang diisi dengan berbagai agenda travelling (baca: jalan-jalan) tengah menjadi trend baru bagi masyarakat jaman now. Travelling dalam rangka liburan ini, mampu menggerakkan seluruh aktifitas perekonomian yang bertumpu pada sektor pariwisata, baik aktifitas utama pada destinasi wisata maupun aktifitas pendukungnya seperti layanan transportasi, akomodasi, kuliner maupun industri kreatif lainnya. Nah, agenda travelling inilah yang memberikan dampak yang significant terhadap kontestasi atau perebutan ruang.
Dalam konteks ini, kontestasi ruang dimaknai sebagai perebutan ruang, baik ruang fisik, ruang mental dan ruang sosial yang diorientasikan untuk mendukung eksistensi pihak-pihak yang terlibat. Kontestasi ruang fisik, ditunjukkan oleh serasa sempitnya seluruh ruas jalan serta penuhnya setiap sudut ruang untuk parkir kendaraan bermotor para pelancong. Akibatnya macet yang luar biasa dan seluruh ruang yang ada dikomersialkan dan nyaris tidak tersisa lagi ruang-ruang publik yang dapat dinikmati secara bebas baik oleh penduduk setempat maupun oleh para pelancong. Aktifitas parkir, pedagang kaki lima dan pedagang asongan dadakan yang cenderung illegal menjadi semakin ketatnya kontestasi ruang fisik ini. Pembangunan berbagai prasarana pendukung pariwisata seperti berbagai macam dan bentuk penginapan (hotel maupun home stay), rumah makan dan tempat kuliner, pusat jajan dan oleh-oleh merupakan kontestasi ruang fisik yang berproses secara lebih massif dan berdampak lebih lama dibanding aktifitas perparkiran dan pedagang asongan.    
Kontestasi ruang mental mewujud dalam perubahan polapikir, mind set dan tradisi masyarakat. Kemewahan dan hedonisme gaya hidup para pelancong berkontes dengan kesederhanaan dan kebersahajaan masyarakat setempat. Berbagai gaya swafoto (selfie) dan royalnya pelancong dalam membelanjakan uangnya untuk berbagai kebutuhan dan gaya hidupnya dimaknai sebagai gambaran kesuksesan. Di sisi lain, berkah rejeki melimpah yang didapat selama liburan bagi penduduk setempat, memunculkan imaji untuk segera membelanjakan benda-benda modern yang dibawa para pelancong sebagai simbol masyarakat jaman now, maupun mengikuti budaya kuliner pada rumah makan dan restoran yang menyediakan aneka penganan modern. Kontestasi ruang mental ini secara efektif mampu menggeser tradisi masyarakat tradisional menjadi masyarakat konsumtif.  
Kemacetan yang luar biasa sebagai akibat kontestasi ruang fisik, menginspirasi pengambil kebijakan tentang perlunya ruas jalan baru. Akibatnya kebijakan pembangunan jalan tol dan pelebaran jalan menjadi pilihan, tanpa memperhitungkan dampak negatifnya. Disisi lain, bertemunya masyarakat pelancong- dengan membawa uang dan simbol-simbol kesejahteraan – dengan masyarakat lokal yang mind set-nya mulai bergeser ke arah konsumerisme memunculkan kasak-kusuk transaksional. Penduduk lokal di daerah tujuan wisata alam di perdesaan yang masih mempunyai tanah melimpah, dengan ‘tampilan’ miskin mulai rela untuk menukar sepetak tanahnya dengan sebagian uang yang ditawarkan oleh sebagian pelancong maupun pemodal yang membutuhkan tanah untuk kepentingan investasinya. Inilah yang disebut dengan kontestasi ruang sosial.
Hal-hal di atas menunjukkan bahwa liburan dengan berbagai agenda travelling benar-benar memberikan implikasi pada kontestasi ruang yang meneguhkan semakin kuatnya komersialisasi ruang dan semakin menjauhkan masyarakat dalam mengakses ruang-ruang publik atau bahkan memisahkan masyarakat dengan aset-aset tanah yang dimilikinya.   
Beberapa alternatif yang dapat dilakukan agar kontestasi ruang tidak memunculkan kemacetan dan kesemrawutan, meminggirkan masyarakat dan tidak memunculkan kebijakan pro pada komersialisasi ruang antara lain: (a) saatnya mengembangkan transportasi publik yang melayani kebutuhan masyarakat, termasuk yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata; (b) zonasi ruang secara ketat agar ruang-ruang publik tetap dapat diakses oleh publik secara nyaman; (c) meninjau kembali gagasan penambahan ruas-ruas jalan melalui pembangunan jalan tol; (d) melindungi penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat melalui pengembangan model share holding dalam pembangunan ekonomi dan kepentingan investasi; (e) perlunya pengarusutamaan konsep hamemayu hayuning bawana sebagai ‘roh’ pembangunan berkelanjutan yang melindungi dan memelihara keberlanjutan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan, utamanya para pengambil kebijakan.   



[1] Dimuat dalam Analisis KR, Sabtu 06-01-2018 Hal 1
[2] Dr. Sutaryono, Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan  Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM

Selasa, 05 Desember 2017

Bank Tanah untuk Lahan Pangan Berkelanjutan



Bank Tanah untuk Lahan Pangan Berkelanjutan[1]

Oleh: Sutaryono[2]

Sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan melalui ketersediaan lahan, Pemerintah sudah menerbitkan UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Regulasi ini terbit dengan pertimbangan bahwa negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Namun demikian, hingga kini agenda tersebut masih tampak kedodoran. Konversi lahan pertanian terus terjadi dan sulit dikendalikan. Konversi  lahan pertanian secara nasional diperkirakan mencapai lebih dari 100 ribu hektar per tahun. Dan belum  semua pemerintah daerah mempunyai Perda tentang PLP2B.
Dalam konteks DIY, langkah produktif dan progresif sudah dilakukan. UU 41/2009 tentang PLP2B telah ditindaklanjuti dengan Perda Nomor 10/2011. Sejumlah lebih dari 35 ribu hektar telah diorientasikan untuk penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lahan tersebut berada di Sleman seluas 12.377 ha,   Bantul dengan luas sekitar 13.000 ha, KulonProgo dengan luas paling kurang 5.029 ha dan Gunungkidul dengan luas 5.505 ha. Meskipun belum sinkron dan terakomodasi dalam RTRW Provinsi DIY dan RTRW Kabupaten/Kota, paling tidak komitmen untuk menjalankan UU dan menyelamatkan lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah diwujudkan melalui kebijakan (KR, 22-11-2016).
Pada tahun 2016 yang lalu, Pemda DIY melalui Dinas Pertanian telah melakukan Kajian Evaluasi Implementasi Perda 10/2011 tentang PLP2B. Kajian yang berorientasi untuk mengidentifikasi dan merekomendasikan kawasan lahan pertanian di wilayah DIY yang secara indikatif dapat ditetapkan sebagai Kawasan PLP2B yang kemudian diinputkan dalam Revisi RTRW DIY. Hasil kajian tersebut digunakan untuk mengevaluasi sekaligus memantapkan implementasi  Perda PLP2B di DIY.
Pada akhir tahun ini Dinas Pertanian DIY juga tengah menyelesaikan Kajian Pemberian Insentif dalam Program PLP2B. Agenda ini bertujuan untuk (1) mendorong perwujudan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (2) meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi LP2B; (3) meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi petani; (4) memberikan kepastian hak atas tanah bagi petani; dan (5) meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan LP2B sesuai dengan tata ruang (Dinas Pertanian DIY, 2017).
Dalam konteks ini persoalan yang muncul berkenaan dengan implementasi UU PLP2B di DIY salah satunya adalah bentuk dan mekanisme pengelolaan LP2B. Oleh karena itu gagasan bank tanah (land banking) dalam pengelolaan LP2B menjadi sebuah kebutuhan yang harus diprioritaskan.
Secara umum konsepsi bank tanah dimaksudkan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan tanah, yang akan dialokasikan penggunaannya di kemudian hari untuk berbagai kepentingan pembangunan baik bagi pelaksanaan pembangunan, baik bank tanah umum (general land banking) maupun bank tanah khusus (special atau project land banking) (Sumardjono, M. 2008). Dalam konteks ini agricultural land banking menjadi layak dikedepankan.
Prinsip Bank tanah, khususnya agricultural land banking  diarahkan pada upaya memberdayakan tanah sebagai kekayaan pemerintah daerah untuk pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sekaligus menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan. Lebih dari itu  lembaga bank tanah ini juga memberikan jaminan ketersediaan lahan dengan mengupayakan peningkatan dayaguna dan hasil guna dalam pemanfaatan lahan pertanian secara optimal dengan cara melibatkan para pemilik secara aktif dalam setiap kegiatan sejak tahap perencanaan, penguasaan sampai pengelolaannya.
Skema land banking untuk mendukung implementasi PLP2B dapat dilakukan melalui pengadaan tanah maupun melalui pendayagunaan tanah terlantar. Mengingat lahan pertanian untuk mendukung penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan bukan termasuk pada kepentingan umum bedasarkan UU 2/2012 maka pengadaan tanah dapat dilakukan melalui mekanisme pembelian langsung berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan Pemda DIY sebagai pembeli. Bidang tanah petani dibeli oleh Pemda DIY dengan harga pasar, melalui mekanisme pelepasan hak dan dimohonkan hak baru oleh Pemda dalam bentuk Hak Pakai (HP). Skema melalui pendayagunaan tanah terlantar yang diorientasikan untuk redistribusi tanah kepada petani diperuntukkan sebagai lahan pertanian pangan dan pengaturan pemanfaatannya sebagai lahan pertanian abadi.


[1] Dimuat pada SKH Kedaulatan Rakyat, 05-12-2017
[2] Dr. Sutaryono, Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan Prodi Pembangunan Wilayah, Fak Geografi UGM

Selasa, 14 November 2017

Konsolidasi Tanah Untuk Penataan Kawasan-Manajemen Pertanahan

Buatlah Resume Berdasarkan Seminar Internasioanl 'Land Consolidation as an Instrument to Support Sustainable Spatial Planning', 16 November 2017 di STPN Yogyakarta, dengan ketentuan:
1. Tema, Konsolidasi Tanah Untuk Penataan Kawasan.
2. Sub Tema (pilih salah satu): a. Konsolidasi Tanah Untuk Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan
                                                 b. Konsolidasi Tanah Untuk Penataan Kawasan Bencana
                                                 c. Konsolidasi Tanah Untuk Penataan Kawasan Pertanian
                                                 d. Konsolidasi Tanah Untuk Penataan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Panjang Naskah 250 - 350 kata
4. Jangan lupa Cantumkan Nama & NIM
5. Input pada laman ini, selambat-lambatnya tanggal 19 November 2017 Pukul 24.00
6. Selamat Mengerjakan

Konsolidasi Tanah Untuk Penataan Kawasan-Perpetaan

Buatlah Resume Berdasarkan Seminar Internasioanl 'Land Consolidation as an Instrument to Support Sustainable Spatial Planning', 16 November 2017 di STPN Yogyakarta, dengan ketentuan:
1. Tema, Konsolidasi Tanah Untuk Penataan Kawasan.
2. Sub Tema (pilih salah satu): a. Konsolidasi Tanah Untuk Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan
                                                 b. Konsolidasi Tanah Untuk Penataan Kawasan Bencana
                                                 c. Konsolidasi Tanah Untuk Penataan Kawasan Pertanian
                                                 d. Konsolidasi Tanah Untuk Penataan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Panjang Naskah 250 - 350 kata
4. Jangan lupa Cantumkan Nama & NIM
5. Input pada laman ini, selambat-lambatnya tanggal 19 November 2017 Pukul 24.00
6. Selamat Mengerjakan