Selasa, 15 Agustus 2017

Daulat Agraria



Daulat Agraria[1]

Oleh: Sutaryono[2]

Indonesia sebagai sebuah nation state, oleh para founding fathers-nya telah digariskan bahwa kedaulatan negara harus diorientasikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu modal utama untuk mencapai cita-cita luhur itu, secara tegas telah ditetapkan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  Inilah yang saya maksudkan sebagai daulat agraria.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), daulat diartikan sebaga kekuasaan; pemerintahan, sedangkan berdaula adalah mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah. Dalam konteks ini, daulat agraria adalah kekuasaan pemerintahan tertinggi terhadap bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pertanyaan yang perlu kita ajukan kembali pada momentum 72 tahun Kemerdekaan RI ini adalah apakah kedaulatan negara sudah menjadikan kita memiliki daulat agraria?
Media Refleksi
Pertanyaan di atas patut menjadi bahan refleksi bersama bahwa realitas menunjukkan: (1) ketersediaan pangan kita belum sepenuhnya mampu disediakan secara mandiri; (2) dengan memiliki panjang pantai nomor dua di dunia dan dengan luas laut sekitar 3,2 juta km2, kita bermasalah dengan ketersediaan garam; (3) dengan luas daratan sekitar 1,9 juta km2 kita bermasalah dengan petani landless dan impor pangan yang luar biasa; (4) dikenal dengan gemah ripah lohjinawi kita masih berkutat dengan tingginya konflik agrarian; serta (5) realitas ujungnya adalah  belum terwujudnya daulat agraria untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kondisi di atas sudah sangat dipahami oleh para pemimpin bangsa ini, utamanya oleh Presiden dan wakilnya. Melalui Nawacita, tiga di antaranya sudah diorientasikan untuk menjalankan daulat agraria demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketiga hal tersebut adalah komitmen untuk: (1) menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat; (2) mendorong landreform dan program kepemilikan tanah 9 juta hektar; dan (3) pencetakan 1 juta hektar lahan sawah baru  di luar jawa dalam rangka peningkatan produksi dan kemandirian pangan. Ketiga hal di atas sudah diimplementasikan ke dalam agenda strategis pertanahan yang diemban oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Reforma Agraria (RA), Percepatan Pendaftaran Tanah Sistemtik Lengkap (PTSL) dan percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang diorientasikan untuk membuka dan memperluas akses masyarakat terhadap aktivitas perekonomian, kesehatan, pendidikan maupun pelayanan publik lainnya.
Namun demikian, agenda strategis di atas mampu berkontribusi dalam perwujudan daulat agraria untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat apabila mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan, utamanya masyarakat pemilik tanah, kalangan usahawan, pegiat (NGO), akademisi maupun unsur pemerintahan daerah. Tentu dukungan tersebut dilakukan dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing.
Konteks Keistimewaan
Daulat agraria dalam konteks Keistimewaan, sejatinya telah sejak lama diwujudkan di Daerah Istimewa Yogyakarta. ‘Tanah untuk Rakyat’, yang selama ini digaungkan telah menunjukkan bahwa sejatinya tanah-tanah kasultanan dan tanah-tanah kadipaten telah memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas. Tanah-tanah tersebut telah digunakan oleh pemerintah, pemerintah desa, badan hukum dan masyarakat untuk berbagai keperluan seperti untuk perkantoran, fasilitas umum, usaha komersial, gedung sekolah, balai desa, kantor polisi, kantor koramil, dan lain-lain (KR, 10-10-2012).   
Sejalan dengan itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dengan tegas mengamanahkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Pembatasan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten tersebut menunjukkan adanya keberpihakan pada rakyat. Nah, daulat agraria dalam konteks Keistimewaan DIY inilah yang perlu terus menerus dijaga, dikawal dan dipastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah di DIY benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.


[1] Dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat, 10 Agustus 2017 hal 12
[2] Dr. Sutaryono, Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta

Daulat Agraria


Senin, 12 Juni 2017

Miskin Tetapi Sejahtera


Miskin Tetapi Sejahtera




Miskin tetapi Sejahtera[1]

Oleh: Sutaryono[2]

“Miskin tetapi Sejahtera”, itulah respon dan seloroh sebagian Pejabat Pemda DIY pada berbagai kesempatan, ketika disodori data tentang angka kemiskinan dan ketimpangan yang ada di DIY. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah benarkah masyarakat di DIY miskin dan benarkah masyarakat di DIY sejahtera?
Apabila ditilik dari indikator-indikator kuantitatif, dua kondisi yang berseberangan tersebut ternyata terkonfirmasi. Angka kemiskinan di DIY menunjukkan angka yang relatif tinggi dan berada di atas rata-rata nasional. Data BPS pada tahun 2016 mencatat angka kemiskinan di DIY mencapai 13,20%, sementara angka kemiskinan nasional hanya 10,86%. Pada tahun yang sama, indeks GINI yang menunjukkan angka ketimpangan, berada pada angka 0,425. Angka ini adalah angka ketimpangan tertinggi di Indonesia. Hal ini berarti bahwa angka kemiskinan yang tinggi di DIY dapat disebabkan oleh tingginya ketimpangan.   
Namun, ditengah tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan, ternyata indikator kesejahteraan yang berupa angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DIY justru termasuk kategori tinggi, mencapai 78,38 dan hampir setara dengan IPM DKI Jakarta. Disamping itu, usia harapan hidup juga tertinggi di Indonesia, yakni pada 74,71 tahun. Ini menunjukkan bahwa, benar masyarakat DIY pada kondisi yang sejahtera.
Ketiadaan Aset
Terlepas dari indikator-indikator kuantitatif di atas, secara faktual intensitas konversi lahan pertanian dan peralihan hak atas tanah di DIY semakin meningkat. Suburnya bisnis property di pinggiran Kota Yogyakarta menunjukkan hal tersebut. Kondisi tersebut sudah cukup lama terjadi, bahkan  alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta (Gamping, Mlati dan Depok di Kabupaten Sleman serta Banguntapan, Sewon dan Kasihan di Kabupaten Bantul) menyumbang alih fungsi lahan sebesar 79,15 ha per tahun atau 73,28% dari alih fungsi lahan pertanian rata-rata pertahun di seluruh DIY (Sutaryono, 2012). Berkenaan dengan penguasaan lahan, rata-rata Rumah Tangga Pertanian di DIY hanya menguasai 2.802 m2. Bahkan banyak dijumpai lahan-lahan pertanian produktif diterlantarkan karena pemilikannya di duga sudah berada di tangan orang-orang dari luar DIY.
Terbatasnya lahan pertanian yang menjadi penopang hidup bagian terbesar penduduk DIY tidak terlepas dari adanya konversi lahan pertanian ke nonpertanian sebagai dampak dari urbanisasi spasial di wilayah pinggiran. Kondisi inilah yang menjadi penyebab ketiadaan aset bagi sebagian besar petani di DIY.  
Fakta di atas terkonfirmasi oleh hasil riset Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, yang ramai diberitakan di media lokal maupun nasional beberapa pekan lalu. IRE menemukan bahwa tingginya ketimpangan dan kemiskinan di DIY ditandai oleh problem penguasaan aset produktif, yakni lahan pertanian. Keterbatasan aset lahan pertanian ini mendorong masyarakat pedesaan beralih pada sektor-sektor informal sebagai sumber penghidupan. Dalam konteks riset ini, muncul juga statemen “masyarakat yang tinggal turun-temurun di Yogyakarta terancam menjadi tamu di daerahnya sendiri”.
Redistribusi Aset
Untuk mengatasi ketiadaan aset perlu dilakukan berbagai agenda aksi yang berupa redistribusi lahan, penguatan akses lahan bagi petani, perlindungan lahan pertanian melalui penerapan kebijakan penyediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta penerapan kebijakan dan program pembangunan secara merata dan mendorong tumbuhnya aktivitas perekonomian di pedesaan.
Dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan aktivitas perekonomian di desa yang muaranya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, redistribusi asset- yang berupa lahan pertanian- merupakan agenda yang patut dipertimbangkan. Lahan-lahan pertanian yang dapat diorientasikan untuk redistribusi aset adalah lahan pertanian absentee, lahan terlantar atau lahan yang tidak didayagunakan, lahan pertanian yang berstatus tanah desa serta lahan-lahan pesisir pantai selatan yang berstatus sebagai SG dan PAG. Redistribusi aset ini tidak harus mengacu pada sistem land reform yang meredistribusilan lahan untuk dikuasai dan dimiliki oleh petani, tetapi dapat dilakukan dengan model yang berbeda. Pada prinsipnya redistribusi aset ini diorientasikan untuk memberikan kemudahan akses bagi petani untuk dapat menguasai dan mengelola aset secara produktif.


[1] Dimuat dalam kolom ANALISIS, SKH Kedaulatan Rakyat, 10-06-2017
[2] Dr. Sutaryono, Pengajar pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Prodi Pembangunan Wilayah Fak. Geografi UGM