Kamis, 05 April 2018

Sertipikat Gratis


Sertipikat Gratis[1]

Oleh:
Dr. Sutaryono[2]

Pro-Kontra mewarnai agenda Presiden membagi-bagikan sertipikat tanah kepada masyarakat. Dua pekan ini kita jumpai perdebatan dan silang pendapat di hampir semua media antara kebenaran agenda presiden dengan tuduhan pencitraan hingga ‘pembohongan’ kepada masyarakat. Benarkah bagi-bagi sertipikat gratis ini adalah agenda nyata ataukah hanya sekedar pencitraan belaka? Dalam hal ini sertipikat tanah (bukan Sertifikat) adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
Sertipikat gratis dijanjikan oleh Presiden Jokowi akan dibagikan hingga akhir masa jabatannya. Tidak tanggung-tanggung, 7 juta sertipikat akan dibagikan kepada masyarakat pada tahun 2018 dan 9 juta pada tahun 2019. Hal ini direspon oleh lawan-lawan politiknya sebagai sebuah kebohongan atau ‘ngibul’ saja. Argumen yang dibangun adalah mustahil menerbitkan sertipikat sebanyak itu, mengingat urusan tanah adalah urusan yang kompleks, pelik dan melibatkan banyak pihak. Lebih dari itu, fakta menunjukkan bahwa selama ini proses pensertipikatan tanah oleh BPN cenderung lama dan berbelit. Data menunjukkan, selama lebih dari 55 tahun (sejak UUPA terbit tahun 1960) pemerintah hanya mampu menerbitkan sertipikat sejumlah 46 juta bidang. Inilah yang menimbulkan keraguan dan syak wasangka.

Melihat Kembali Nawacita

Janji politik Jokowi – JK dalam Nawacita, yang kemudian dijabarkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui penyediaan tanah objek Reforma Agraria sekurang-kurangnya 9 juta ha yang selanjutkan akan diredistribusikan. Sejumlah 4,5 juta ha berasal dari legalisasi asset dan 4,5 juta ha yang lain merupakan objek redistribusi tanah (tanah terlantar, HGU yang habis masa berlakunya dan dari pelepasan kawasan hutan). Legalisasi aset adalah pendaftaran tanah yang ujungnya adalah sertipikat. Inilah pangkal persoalannya. Janji utamanya adalah reforma agraria dengan agenda utama redistribusi tanah, tetapi yang dilakukan adalah sertipikasi tanah. Argumen yang dibangun pemerintah adalah bahwa percepatan pendaftaran tanah (baca: Prona Zaman Now, Analisis KR 7-3-2018), adalah track menuju atau bagian dari reforma agraria. Problem utama agenda reforma agraria saat ini adalah terbatasnya data-data riil berkenaan dengan objek redistribusi tanah yang akan dibagikan. Objek-objek redistribusi tanah hanya dapat teridentifikasi secara baik dan valid apabila data seluruh bidang tanah telah diketahui.   
Disisi lain, sertipikasi tanah adalah kewajiban pemerintah yang harus dilakukan dalam rangka penguatan hak atas tanah. Pada masa sebelumnya, pemerintah hanya mampu menerbitkan sertipikat 500 ribu – 800 ribu pertahun. Pemerintahan Jokowi – JK mampu mempercepatnya menjadi 4,2 juta sertipikat pada tahun 2017 dari target 5 juta bidang. Pada tahun 2018 ini, ditargetkan selesai sejumlah 7 juta bidang. Keberhasilan pemerintah (dalam hal ini BPN) dalam meningkatkan kinerjanya, diapresiasi sekaligus dimanfaatkan oleh Presiden melalui agenda ‘bagi-bagi sertipikat gratis’.

Apakah benar-benar Gratis?
Jawabannya tentu tidak. Pemerintah hanya menanggung biaya sertipikasi yang ada pada BPN dan teralokasi melalui APBN. Sementara itu, masyarakat harus menanggung biaya- biaya: (a) penyiapan dokumen; (b) pengadaan dan pemasangan patok batas; (c) kegiatan operasional petugas kelurahan/desa; dan (d) biaya pembuatan akte, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan.
Dalam rangka mendukung pensertipikatan tersebut sekaligus menghindari terjadinya praktik-praktik pungli, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis yang besarannya disesuaikan dengan kondisi wilayah. Untuk wilayah Jawa dan Bali ditetapkan sebesar Rp. 150 ribu.
Jadi pada prinsipnya agenda percepatan pensertipikatan tanah yang sedang berproses ini adalah agenda bersama seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah menyediakan anggaran sesuai kegiatan yang dilaksanakan, masyarakat membiayai kegiatan yang merupakan tanggungjawabnya sebagai pemilik tanah dan pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa dapat menyediakan anggaran pendamping untuk fasilitasi persiapan pendaftaran tanah dan sosialisasi kepada masyarakat.


[1] Dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat, 4 April 2018
[2] Dr. Sutaryono, Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional & Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM

Rabu, 07 Maret 2018

Prona Jaman Now



PRONA Jaman ‘Now’[1]

Oleh:
Dr. Sutaryono[2]

Proyek Operasi Nasional Agraria atau yang lebih dikenal dengan Prona dimaknai sebagai pensertipikatan tanah yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah. Setiap ada program percepatan pendaftaran tanah, maka masyarakat menganggapnya sebagai prona, meskipun sejatinya tidak demikian. Istilah Prona sendiri muncul melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Prona diorientasikan untuk: (a) memproses pensertipikatan tanah secara masal yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah; (b) menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis; (c) lokasi proyek ditetapkan secara berkelompok; (d) dilaksanakan dengan melibatkan gubernur, bupati/walikota, camat, Kepala Desa dan mengikutsertakan tokoh-tokoh Masyarakat/Agama setempat; dan (e) dibiayai negara.
Lebih dari 35 tahun, prona belum mampu menyelesaikan pendaftaran tanah di Indonesia. Pada tahun 2016 baru tercatat 46 juta bidang tanah yang bersertifikat, dari sekitar 110 juta bidang tanah. Apabila tidak ada percepatan, dibutuhkan waktu 100 tahun agar semua bidang tanah bersertifikat. Menyadari hal itu, pemerintah berkomitmen melakukan percepatan sertifikasi tanah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Percepatan Program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Mengingat begitu pentingnya pendaftaran tanah ini, Presiden memperkuat melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan PTSL, yang baru saja ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2018. PTSL inilah yang dimaksud dengan prona jaman ‘now’.
PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak, meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Sedikit berbeda dengan Prona, PTSL dilakukan terhadap semua bidang tanah di wilayah desa/kelurahan. Prona dikhususkan pada bidang-bidang tanah milik masyarakat berpenghasilan rendah, PTSL diorientasikan untuk seluruh bidang tanah, baik yang sudah terdaftar ataupun belum.  Berkenaan dengan hasil, produk Prona adalah sertipikat, sedang produk PTSL terdiri dari 3 kluster, yakni: (a)  Kluster 1, yakni bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat: (b) Kluster 2, yakni bidang tanah yang hanya dicatat dalam buku tanah karena dalam keadaan sengketa atau berperkara; (c) Kluster 3, yakni bidang tanah yang hanya didaftarkan dalam daftar tanah, karena subyek atau obyeknya tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak.
Melalui PTSL, pada tahun 2017 berhasil diukur dan dipetakan lebih dari 5,2 juta bidang tanah dan diterbitkan lebih dari 4,2 juta sertipikat. Padahal selama ini BPN hanya mampu menerbitkan sertipikat tanah antara 500 ribu – 800 ribu bidang pertahun. PTSL memberikan lompatan kinerja pensertipikatan tanah. Oleh karena itu pada tahun 2018 dan 2019, Presiden mentargetkan 7 juta 9 juta bidang tanah tersertipikat .
Disamping untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum prona jaman ‘now’ ini juga memberikan berbagai perspektif positif seperti: (a) meminimalkan jumlah sengketa/perkara; (b)  memetakan seluruh bidang tanah baik terdaftar maupun belum; (c) membangun peta kadaster dalam satu hamparan untuk mendukung kebijakan one map policy; (d) mengatasi permasalahan batas administrasi desa/kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten; (e) mendukung program strategis nasional seperti pengadaan tanah untuk kepentingan umum maupun tata ruang wilayah; (f) memfasilitasi penerimaan pajak yang lebih efektif seperti PBB, PPh, BPHTB sebagai sumber dana pembangunan.
Secara faktual agenda PTSL adalah agenda besar, agenda bersama, melibatkan multipihak dan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu kerja kolaboratif multipihak seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat penegak hukum, kalangan swasta, masyarakat, media maupun kalangan akademisi perlu dilakukan agar prona jaman ‘now’ ini dapat berkontribusi dalam penguatan hak dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.


[1] Dimuat dalam Analisis, SKH Kedaulatan Rakyat, 07-03-2018 hal 1
[2] Dr. Sutaryono, Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional & Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM

Jumat, 02 Februari 2018

Masa Depan Jogja



Masa Depan Jogja[1]
Oleh:
Dr. Sutaryono[2]

Sangat jelas dan tegas bahwa masa depan Jogja (baca: DIY) dalam 5 tahun ke depan adalah ‘Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja’. Demikian visi pembangunan DIY sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY 2017-2022 yang dipaparkan pada Musrenbang (Rabu, 31-1-2018). Visi tersebut merupakan penjabaran dan in line dengan Visi Gubernur 2017-2022 yang bertema ‘Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja’. Kemuliaan Martabat Manusia Jogja tersebut akan diwujudkan melalui   ‘Lima Kemuliaan’ atau ‘Pancamulia’, yakni terwujudnya: (1) peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban; (2) peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomi masyarakat; (3) peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi; (4) tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan (5) terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan.
Dalam implementasinya, seluruh agenda pembangunan untuk mewujudkan visi di atas berpijak pada tanah sebagai lebensraum (ruang hidup). Oleh karena itu penataan pertanahan dan pengaturan pemanfaatan ruang secara berkeadilan dan berkelanjutan merupakan sebuah keharusan. Mengapa? Karena tanah adalah matra utama sumberdaya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, mempunyai fungsi sosial, banyak pihak berkepentingan dan rentan terhadap muculnya konflik dan sengketa.
Seturut dengan itu salah satu isu strategis yang muncul saat ini adalah belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan tanah dan pemanfaatan ruang belum sepenuhnya terkontrol oleh pemerintah. Isu strategis yang lain, utamanya isu kemiskinan, ketimpangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif juga menunjukkan adanya penguasaan tanah dan pemanfaatan ruang yang belum berpihak kepada masyarakat. Ada kecenderungan penguasaan tanah dan pemanfaatan ruang untuk aktivitas perekonomian yang terkait dengan sirkuit kapital global cenderung mendominasi. Sebut saja misalnya, pembangunan hotel, mall, apartemen, perumahan mewah dan bisnis property lainnya tumbuh subur dalam lima tahun terakhir. Kesemuanya merepresentasikan aktifitas perekonomian yang tidak inklusif dan mengokupasi tanah dan ruang secara massif dan ada kecenderungan memarjinalkan masyarakat setempat.
Akibatnya, kondisi terkini di DIY menunjukkan: (a) angka kemiskinan tinggi dan di atas rata-rata nasional (12,36%); dan (b) angka ketimpangan tertinggi secara nasional (Indeks GINI 0,44). Berkebalikan dengan kondisi tersebut, fakta menunjukkan bahwa di DIY: (a) Indeks Pembangunan Manusia tertinggi kedua nasional (78,38); dan (b) Indeks Kebahagiaan juga tinggi (72,93). Inilah yang disebut dengan Miskin Tetapi Sejahtera (Analisis KR, 10-06-2017). Ke depan, kondisi paradoks ini tidak boleh terjadi. Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja mestinya ditunjukkan oleh ‘Sejahtera dan Tidak Miskin’.

Modal untuk Sejahtera
Perwujudan Peningkatan Kemuliaan Martabat Jogja yang Sejahtera dan Tidak Miskin’ melalui Pancamulia di DIY sudah on the track.  Namun demikian, upaya tersebut perlu didukung oleh penataan pertanahan dan pengaturan pemanfaatan ruang yang baik dan berkeadilan. Dalam penataan pertanahan, perlu diingat kembali perlunya mewujudkan Catur Tertib Pertanahan, yang terdiri dari tertib hukum, tertib administrasi, tertib penggunaan dan pemanfaatan tanah serta tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Dalam hal ini, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah harus harus diorientasikan pada terwujudnya catur tertib pertanahan.
Dalam hal pemanfaatan ruang, utamanya berkaitan dengan berbagai perijinan seperti ijin prinsip, ijin lokasi, ijin perubahan penggunaan tanah hingga pada IMB harus diorientasikan untuk terwujudnya tertib ruang.  Tertib ruang dimaknai sebagai terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui harmonisasi lingkungan alam dan buatan, terpadunya penggunaan sumberdaya alam, buatan, dan sumberdaya manusia, serta terlindunginya fungsi ruang. Dalam konteks ini, agenda pengendalian pemanfaatan ruang melalui instrumen peraturan zonasi, perijinan, insentif-disinsentif serta penetapan sanksi bagi yang melanggar menjadi prioritas untuk dilakukan.
Apabila penataan pertanahan dan pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara tertib, maka terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia Jogja yang Sejahtera dan tidak miskin adalah sebuah keniscayaan. Inilah yang dimaknai sebagai modal untuk kesejahteraan.


[1] Dimuat pada kolom ANALISIS, SKH Kedaulatan Rakyat, 02-02-2018
[2] Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional & Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM

Senin, 08 Januari 2018

Kontestasi Ruang



Kontestasi  Ruang[1]
Oleh:
Sutaryono[2]

Baru saja kita mengakhiri keceriaan sekaligus hiruk pikuk liburan sekolah yang bertaut dengan libur natal dan tahun baru dengan ‘macet’ sebagai icon-nya. Kenapa? Karena liburan yang diisi dengan berbagai agenda travelling (baca: jalan-jalan) tengah menjadi trend baru bagi masyarakat jaman now. Travelling dalam rangka liburan ini, mampu menggerakkan seluruh aktifitas perekonomian yang bertumpu pada sektor pariwisata, baik aktifitas utama pada destinasi wisata maupun aktifitas pendukungnya seperti layanan transportasi, akomodasi, kuliner maupun industri kreatif lainnya. Nah, agenda travelling inilah yang memberikan dampak yang significant terhadap kontestasi atau perebutan ruang.
Dalam konteks ini, kontestasi ruang dimaknai sebagai perebutan ruang, baik ruang fisik, ruang mental dan ruang sosial yang diorientasikan untuk mendukung eksistensi pihak-pihak yang terlibat. Kontestasi ruang fisik, ditunjukkan oleh serasa sempitnya seluruh ruas jalan serta penuhnya setiap sudut ruang untuk parkir kendaraan bermotor para pelancong. Akibatnya macet yang luar biasa dan seluruh ruang yang ada dikomersialkan dan nyaris tidak tersisa lagi ruang-ruang publik yang dapat dinikmati secara bebas baik oleh penduduk setempat maupun oleh para pelancong. Aktifitas parkir, pedagang kaki lima dan pedagang asongan dadakan yang cenderung illegal menjadi semakin ketatnya kontestasi ruang fisik ini. Pembangunan berbagai prasarana pendukung pariwisata seperti berbagai macam dan bentuk penginapan (hotel maupun home stay), rumah makan dan tempat kuliner, pusat jajan dan oleh-oleh merupakan kontestasi ruang fisik yang berproses secara lebih massif dan berdampak lebih lama dibanding aktifitas perparkiran dan pedagang asongan.    
Kontestasi ruang mental mewujud dalam perubahan polapikir, mind set dan tradisi masyarakat. Kemewahan dan hedonisme gaya hidup para pelancong berkontes dengan kesederhanaan dan kebersahajaan masyarakat setempat. Berbagai gaya swafoto (selfie) dan royalnya pelancong dalam membelanjakan uangnya untuk berbagai kebutuhan dan gaya hidupnya dimaknai sebagai gambaran kesuksesan. Di sisi lain, berkah rejeki melimpah yang didapat selama liburan bagi penduduk setempat, memunculkan imaji untuk segera membelanjakan benda-benda modern yang dibawa para pelancong sebagai simbol masyarakat jaman now, maupun mengikuti budaya kuliner pada rumah makan dan restoran yang menyediakan aneka penganan modern. Kontestasi ruang mental ini secara efektif mampu menggeser tradisi masyarakat tradisional menjadi masyarakat konsumtif.  
Kemacetan yang luar biasa sebagai akibat kontestasi ruang fisik, menginspirasi pengambil kebijakan tentang perlunya ruas jalan baru. Akibatnya kebijakan pembangunan jalan tol dan pelebaran jalan menjadi pilihan, tanpa memperhitungkan dampak negatifnya. Disisi lain, bertemunya masyarakat pelancong- dengan membawa uang dan simbol-simbol kesejahteraan – dengan masyarakat lokal yang mind set-nya mulai bergeser ke arah konsumerisme memunculkan kasak-kusuk transaksional. Penduduk lokal di daerah tujuan wisata alam di perdesaan yang masih mempunyai tanah melimpah, dengan ‘tampilan’ miskin mulai rela untuk menukar sepetak tanahnya dengan sebagian uang yang ditawarkan oleh sebagian pelancong maupun pemodal yang membutuhkan tanah untuk kepentingan investasinya. Inilah yang disebut dengan kontestasi ruang sosial.
Hal-hal di atas menunjukkan bahwa liburan dengan berbagai agenda travelling benar-benar memberikan implikasi pada kontestasi ruang yang meneguhkan semakin kuatnya komersialisasi ruang dan semakin menjauhkan masyarakat dalam mengakses ruang-ruang publik atau bahkan memisahkan masyarakat dengan aset-aset tanah yang dimilikinya.   
Beberapa alternatif yang dapat dilakukan agar kontestasi ruang tidak memunculkan kemacetan dan kesemrawutan, meminggirkan masyarakat dan tidak memunculkan kebijakan pro pada komersialisasi ruang antara lain: (a) saatnya mengembangkan transportasi publik yang melayani kebutuhan masyarakat, termasuk yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata; (b) zonasi ruang secara ketat agar ruang-ruang publik tetap dapat diakses oleh publik secara nyaman; (c) meninjau kembali gagasan penambahan ruas-ruas jalan melalui pembangunan jalan tol; (d) melindungi penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat melalui pengembangan model share holding dalam pembangunan ekonomi dan kepentingan investasi; (e) perlunya pengarusutamaan konsep hamemayu hayuning bawana sebagai ‘roh’ pembangunan berkelanjutan yang melindungi dan memelihara keberlanjutan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan, utamanya para pengambil kebijakan.   



[1] Dimuat dalam Analisis KR, Sabtu 06-01-2018 Hal 1
[2] Dr. Sutaryono, Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan  Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM