Rabu, 03 Februari 2016

Fungsi Sosial Tanah



Fungsi Sosial Tanah[1]

Oleh: Sutaryono[2]

Pekan lalu, kita semua dikejutkan dengan berita pembongkaran pagar sebuah perumahan yang menutup akses jalan sebuah sekolah oleh Walikota Yogyakarta (KR, 05-01-2016). Mengejutkan sekaligus memprihatinkan, mengingat kejadian ini terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dikenal dengan tingkat keberagaman dan toleransi yang tinggi. Pertanyaannya adalah, kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah makna sosial atas tanah sudah mulai meluntur ataukah kepentingan privat atau kelompok mulai mengedepan. Pertanyaan ini akan dijawab melalui pendekatan administrasi pertanahan.

Hak, Batas dan Tanggungjawab Atas Tanah

Berkenaan dengan hak atas tanah, baik dipergunakan untuk privat (hunian) maupun untuk publik (fasilitas umum dan fasilitas sosial), berlaku kaidah-kaidah administrasi pertanahan, yang dikenal dengan konsep Right, Restriction dan Responsibility (3R). Right dimaknai sebagai hak, yakni hubungan hukum antara objek hak (tanah) dengan subjeknya (pemegang hak). Restriction dimaksudkan sebagai batasan-batasan bagi subjek hak dalam menggunakan dan mamanfaatkan tanah, sedang responsibility adalah tanggungjawab bagi subjek hak (pemilik tanah) sehubungan dengan hak yang dimilikinya. Ketiga hal ini saling terkait, melekat dan tidak dapat diterapkan secara terpisah. Dengan demikian, setiap pemegang hak atas tanah, baik perorangan maupun badan hukum, di dalam haknya mengandung pula batasan-batasan berikut tanggungjawabnya.
Dalam konteks perumahan permukiman, hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur, tidak harus direalisasikan dengan menutup akses pihak lain untuk memanfaatkan fungsi sosial atas tanah. Dalam hal ini, apabila ada penutupan akses jalan pada kawasan permukiman terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap jalan itu, perlu dicermati dan ditinjau kembali.


Berfungsi Sosial

Secara normatif, para pendiri bangsa telah secara bijak merumuskan hak-hak atas tanah sebagaiman diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Secara jelas dan tegas disebutkan pada Pasal 6 UUPA, bahwa ‘semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial’.  Hal ini menunjukkan bahwa hak atas tanah tidak dibenarkan apabila dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Dalam konteks ini, apapun alasannya, menutup akses jalan adalah bertentangan dengan hakekat fungsi sosial tanah.
Dalam hubungannya dengan pembangunan perumahan permukiman, sebagaimana diatur dengan UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan pembangunan perumahan meliputi pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau  peningkatan kualitas perumahan. Hal ini mensyaratkan bahwa pembangunan perumahan oleh pengembang harus disertai dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. Prasarana, sarana dan utilitas umum inipun bukan menjadi otoritas pengembang ataupun penghuni perumahan, tetapi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, mengingat prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Penyerahan ini bertujuan agar terjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman. Dengan demikian, maka tidak ada alasan bagi pengembang ataupun warga perumahan untuk menguasai mutlak prasarana perumahan berupa jalan dengan menutup akses bagi pihak lain.
Dalam hal ini, berdasarkan Permendagri 9/2009, prasarana mencakup jaringan jalan, pembuangan air limbah, air hujan (drainase), tempat pembuangan sampah. Adapun sarana perumahan dan permukiman mencakup sarana perniagaan,  pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman, pertamanan, ruang terbuka hijau dan sarana parkir. Sedangkan utilitas umum dapat berupa jaringan air bersih, jaringan listrik, telepon, gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran dan sarana penerangan jasa umum.
Kasus pembongkaran pagar perumahan yang membatasi akses jalan di atas menunjukkan kepada kita semua dan pemerintah kabupaten/kota tentang pentingnya fungsi sosial atas tanah serta perlunya penertiban terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum yang dibangun oleh pengembang yang belum diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.   


[1] Dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat, 02-02-2016 hal 11
[2] Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM

Kamis, 07 Januari 2016

Urgensi Pengendalian Pemanfaatan Ruang



URGENSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG[1]
Oleh:
Sutaryono[2]

Berbagai kritik netizen yang berkunjung ke Yogyakarta pada liburan akhir tahun yang berhimpit dengan liburan sekolah, berkaitan dengan ketidaknyamanan selama berlibur, ‘sepedas apapun’ merupakan bentuk kritik yang konstruktif dan perlu direspon secara proporsional. Seluruh warga DIY telah sadar betul bahwa kritik tersebut merupakan manifest adanya ‘Jogja Berhenti Nyaman’, yang merupakan realitas ketidaknyamanan warga akibat proses pembangunan yang uncontrol. Apabila ditilik lebih jauh, hal di atas menunjukkan adanya permasalahan dalam pemanfaatan ruang, baik berkenaan dengan pola ruang yang berhubungan dengan fungsi ruang maupun struktur ruang yang berhubungan dengan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah termasuk jaringan transportasi.
Permasalahan dalam pemanfaatan ruang di DIY tidak terlepas dari permasalahan penataan ruang, yang meliputi: (a) adanya disparitas kebutuhan pengaturan penataan ruang dengan ketersediaan regulasi; (b) tata ruang belum menjadi mainstream pengambil kebijakan; (c) kelembagaan tata ruang belum efektif; (d) belum tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara memadai; (e) terbatasnya ketersediaan ruang terbuka hijau (KR, 12-12-2014); dan (f) belum optimalnya agenda pengendalian pemanfaatan ruang. Terabaikannya agenda pengendalian pemanfaatan ruang, tidak hanya terjadi di DIY, tetapi juga terjadi di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Mensikapi hal ini, Pemerintah melalui Ditjend Penataan Ruang, Kementerian PU pada tahun 2014 telah mencanangkan Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (P5R). Program ini dikedepankan, mengingat sudah saatnya mengalihkan fokus utama pelaksanaan penataan ruang dari perencanaan ke pengendalian pemanfaatan ruang.

Saatnya Utamakan Pengendalian

Apresiasi yang tinggi perlu disampaikan kepada Pemda DIY terkait terbentuknya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang melalui Perdais Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan dan tata ruang ini, inline dengan terbentuknya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dengan kelembagaan baru ini dimungkinkan untuk mengintegrasikan urusan tata ruang dan pertanahan, sehingga pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan sekaligus dengan pengendalian penguasaan tanah.
Sebagai bagian dari penyelenggaraan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif-disinsentif dan pengenaan sanksi. Persoalannya, selama ini yang menjadi fokus adalah agenda-agenda perencanaan dan pemanfaatan ruang. Agenda pengendalian pemanfaatan ruang jauh tertinggal di belakang. Disamping keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM, peraturan zonasi belum direalisasikan, perijinan belum menjadi mekanisme pengendalian, sistem insentif-disinsentif dan sanksi belum disiapkan sistem dan mekanisme penerapannya. Akibatnya sudah dapat diduga, pemanfaatan ruang abai terhadap kaidah-kaidah pengendalian pemanfaatan ruang. Bahkan berbagai pembangunan perumahan permukiman, pusat-pusat perbelanjaan, hotel, apartemen diduga melanggar berbagai peraturan, baik peraturan terkait pertanahan, tata ruang, lingkungan maupun perijinan.
Untuk menanggulangi sekaligus mengantisipasi munculnya berbagai permasalahan ketidaknyamanan wilayah, maka pengendalian pemanfaatan ruang perlu mendapatkan prioritas. Pengendalian pemanfaatan ruang ini diorientasikan untuk mewujudkan tertib ruang sekaligus memberikan jaminan keberlanjutan pembangunan serta memberikan kenyamanan bagi warga masyarakat.

Perlunya Road Map Pengendalian

      Agar agenda pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara sistemik, terintegrasi dan berorientasi pada keberlanjutan maka perlu diformulasikan dalam bentuk road map pengendalian pemanfaatan ruang. Road map ini diperlukan sebagai guidence bagi Pemda DIY maupun Pemkab/Pemkot agar agenda pengendalian pemanfaatan ruang dapat dijalankan secara bersama-sama oleh seluruh stake holder. Agenda pengendalian pemanfaatan ruang ini berisikan penguatan kelembagaan dan SDM, pembentukan regulasi, penyusunan instrumen dan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian pemanfaatan ruang.
       Dalam hal ini, pada tahun 2015 Bidang Penataan Ruang Dinas PUP-ESDM DIY telah menginisiasi regulasi berkenaan dengan Road Map Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam bentuk Rapergub. Apabila rancangan regulasi tersebut dapat diwujudkan, maka penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang, baik oleh Pemda DIY, pemerintah kabupaten/kota maupun anggota masyarakat akan dapat direalisasikan. Apabila agenda pengendalian pemanfaatan ruang sudah direalisasikan maka agenda keistimewaan-khususnya keistimewaan tata ruang- dapat berproses secara produktif, konstruktif & semakin mengukuhkan Keistimewaan Ngayogyakarta Hadiningrat.


[1] Dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat, 06-01-2106 hal 12
[2] Dr. Sutaryono, Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM

Senin, 14 Desember 2015

Mengingat Kembali Deklarasi Djoeanda



MENGINGAT KEMBALI DEKLARASI DJOEANDA[1]

Oleh:
Sutaryono[2]

Banyak orang melupakan atau bahkan tidak tahu, bahwa tanggal 13 Desember adalah hari bersejarah yang mengukuhkan wilayah kedaulatan Republik Indonesia sebagai wilayah yang utuh hingga saat ini. Tepatnya 13 Desember 1957, adalah terbitnya Deklarasi Djoeanda yang diorientasikan untuk: (a) mewujudkan bentuk wilayah NKRI yang utuh; (b) menentukan batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan; (c) pengaturan lalu lintas pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan NKRI; dan (d) menggantikan ‘Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939’, yang menyatakan bahwa laut teritorial hanya 3 mil laut dari garis pantai ketika surut terendah, yang berdasarkan pada asas pulau demi pulau secara terpisah. (BIG, 2012). Menurut ordonansi peninggalan Belanda tersebut, di antara pulau-pulau di Indonesia terdapat perairan internasional yang bukan wilayah kedaulatan NKRI.
Deklarasi Djoeanda memiliki arti penting bagi wilayah kedaulatan bangsa Indonesia, mengingat wilayah Indonesia menjadi wilayah yang utuh dengan laut teritorial diukur sejauh 12 mil dari garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar. Hal inilah yang menjadikan Deklarasi Djoeanda merupakan titik penting dari sejarah wilayah kedaulatan NKRI, dimana sebelumnya tidak memiliki menjadi memiliki perairan kepulauan dengan kedaulatan penuh.

Kedaulatan Negara

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia berkehendak untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan Negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, jelas merupakan misi utama Indonesia sebagai negara berdaulat. Perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meliputi wilayah darat dan lautan. Inilah yang mendasari pentingnya memperluas perspektif agraria, tidak sekedar tanah tetapi juga laut dan sumberdaya alam lainnya.
Secara konstitusional, makna agraria terdapat dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang  terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".  Makna tersebut dijabarkan ke dalam UUPA yang menempatkan pengertian agraria dalam perspektif ‘ruang’ dan bukan semata-mata ‘bidang tanah’. Ternyata pengertian ‘agraria’ dalam UPPA hakikatnya adalah sama dengan pengertian ‘ruang’ dalam UU Penataan Ruang. Dalam konteks ini maka laut merupakan bagian dari agraria yang juga berperan sebagai ruang hidup.

Implementasi Hak Menguasai Negara

Pengelolaan dan alokasi sumberdaya agraria oleh negara harus dilakukan secara adil dan berkelanjutan, melalui prinsip Hak Menguasai oleh Negara (HMN) atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang operasionalnya selama ini ‘hanya’ terbatas pada tanah. Padahal sumberdaya agraria sebagai ruang hidup tidak hanya terbatas pada tanah saja tetapi juga laut.
Untuk itu dapat dipahami bersama bahwa agraria merupakan sebuah sistem dan objek sumberdaya yang terdiri dari bumi, air, dan ruang angkasa beserta potensi yang dikandungnya untuk sebesar-besar kemakmuran bagi seluruh rakyat secara berkelanjutan, tidak hanya sumberdaya tanah tetapi juga laut. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian oleh seluruh pemangku kepentingan berkaitan dengan Hak Menguasai Negara untuk mengelola sumberdaya agraria.
Pertama, di samping negara agraris, Indonesia juga sebagai negara kepulauan (archipelago states). Ini bukan sekedar klaim, tetapi sudah mendasarkan pada hukum laut internasional (United Nations Convention Law of the Sea – UNCLOS). Konsekuensinya adalah, negara perlu segera memprioritaskan pengelolaan sumberdaya laut berikut isinya tanpa mengurangi perhatian pada pengelolaan tanah dan sumberdaya alam; Kedua, menempatkan potensi negara kepulauan sebagai peluang dalam meningkatkan integrasi bangsa melalui pengelolaan sumberdaya agraria termasuk laut dengan mengakomodasi kepentingan ekologis dan kepentingan-kepentingan daerah, masyarakat lokal berikut ragam budaya dan etnisnya; Ketiga, mengintegrasikan kebijakan pengelolaan sumberdaya agraria termasuk laut dan isinya, diorientasikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan terwujudnya kemandirian bangsa.
Untuk itu peringatan Deklarasi Djoeanda ini perlu dijadikan momentum untuk bersama-sama membangun negeri ini dengan mengoptimalkan seluruh wilayah kedaulatan NKRI tanpa kecuali.   



[1] Dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat, 12-12-2015 hal 12
[2] Dr. Sutaryono, Pengajar pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta