Selasa, 02 April 2013

Strategisnya Perdais Pertanahan

www.facebook.com
STRATEGISNYA PERDAIS PERTANAHAN[1]

Oleh:
Dr. Sutaryono[2]

          Terbitnya UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian diikuti dengan penyusunan perdais lima urusan keistimewaan- yang saat ini masih berproses- merupakan sebuah keniscayaan sejarah yang harus berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, menjamin ke-bhinnekatunggalika-an, menciptakan pemerintahan yang baik serta melembagakan peran dan tanggungjawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta. Relevan dengan itu maka penyusunan perda keistimewaan menjadi sesuatu yang urgent dan emergence bagi tujuan UU Keistimewaan. Salah satu raperdais yang menyita perhatian publik adalah raperdais tentang pertanahan.
          Dialog Keistimewaan DIY dalam rangka Penyusunan Raperdais DIY tentang Pertanahan dan Tata Ruang (21-03-2013), yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Pemda DIY, menunjukkan strategisnya perdais pertanahan. Adanya kekhawatiran berbagai elemen masyarakat terhadap identifikasi serta perubahan penguasaan dan pemanfaatan atas SG-PAG muncul dalam forum tersebut. Berkenaan dengan identifikasi keberadaan SG-PAG, masih belum menunjukkan adanya data tunggal. Data yang direlease narasumber mencapai sekitar 3% dari seluruh luas wilayah DIY. Sementara itu inventarisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kanwil BPN DIY dan Pihak Kraton pada tahun 1993, luas SG-PAG sekitar 1%. Perbedaan data ini perlu segera dilakukan validasi secara menyeluruh, agar tidak terjadi kesimpangsiuran mana yang termasuk SG-PAG dan mana yang bukan.
          Berkenaan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanahnya, masyarakat yang selama ini menguasai SG/PAG baik dalam bentuk magersari ataupun bukan, perlu diidentifikasi secara tertib dengan tetap mengedepankan azas kearifan lokal, keberpihakan pada rakyat dan diskriminasi positif sebagaimana telah disebut dalam raperdais.
Berkenaan dengan Tanah Kas Desa, perlu dilakukan pendalaman terhadap regulasi yang mengatur selama ini, mengingat sebagian TKD sudah bersertipikat. Meskipun TKD bersertipikat hak pakai, dalam hal perubahan pemanfaatan dan pelepasan harus seijin Gubernur sesuai dengan Pergub 11/2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa. Dengan demikian maka pengaturan terhadap keberadaan TKD, perlu disesuaikan dengan kondisi eksisting pengelolaan selama ini, tanpa harus ditarik kembali menjadi bagian dari tanah SG/PAG sebagaimana substansi dalam raperdais.
Berkenaan dengan hak atas tanah dan hak pemanfaatan atas tanah, dalam raperdais perlu dipisahkan secara jelas. Hak atas tanah hanya dimiliki oleh Kasultanan dan Kadipaten sebagai subjek hak atas tanah berdasarkan UU Keistimewaan DIY. Hak-hak turunan atas tanah SG dan PAG hanya berupa hak pemanfaatan, bukan sebagai hak atas tanah. Dengan demikian, berhubungan dengan pemanfaatan tanah SG/PAG pengaturannya dilakukan melalui hak pemanfaatan atas tanah. Hal ini bermakna bahwa Hak Milik Atas Tanah Kasultanan dan Kadipaten bersifat privat dan bersifat publik. Artinya hak milik ini terdapat kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan secara sekaligus, yang ditujukan bagi sebesar-besar pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Inilah keunikan hak milik atas tanah kasultanan dan kadipaten yang jelas berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa betapa strategisnya pengaturan pertanahan dalam raperda istimewa ini, yang berimplikasi pada terakomodasinya seluruh elemen masyarakat, baik perorangan, kelompok masyarakat, pemerintah desa maupun badan hukum yang selama ini telah menguasai dan memanfaatkan tanah-tanah kasultanan dan kadipaten.
Mengingat secara substansial, raperdais tentang pertanahan diorientasikan untuk kepentingan kebudayaan, kepentingan sosial, dan/atau kesejahteraan masyarakat, maka ruh ‘Tahta untuk Rakyat’ sebagaimana terelaborasi pada buku yang berjudul “Takhta Untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Bowono IX” yang disunting oleh Atmakusumah, April 1982 yang berulangkali dicetak kembali, betul-betul menjiwai raperdais pertanahan ini. Terkait dengan hal ini, khsusnya tanah magersari, Ngerso Dalem Sultan telah meminta kepada masyarakat yang mengelola SG tidak perlu resah (KR, 31-08-2012), hal ini mengisyaratkan bahwa pengaturan SG/PAG tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana telah ditunjukkan selama ini bahwa sejatinya tanah-tanah kraton dan kadipaten telah memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas.


[1] Dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat, Selasa 2 April 2013 hal 12
[2] Dr. Sutaryono, Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) & Prodi Pembangunan Wilayah Fak. Geografi UGM. Deputi Direktur Matapena Institute Yogyakarta

9 komentar:

  1. Sudah seharusnya dan sepantasnya pengelolaan SG dan PAG harus mementingkan kesejahtaraan rakyat jogja. Jangan sampai masyarakat yang telah lama menempati tanah-tanah tersebut termarginalkan karena kepentingan elit keraton. Saya pribadi berharap dengan adanya Perdais Pertanahan di Yogyakarta dapat menjadi salah satu contoh pengelolaan tanah secara nasional yang berpihak kepada masyarakat kecil serta kearifan lokal dalam rangka mewujudkan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran

    BalasHapus
  2. Dengan munculnya UU No 13 yang terkait dengan SG/PAG yang ada di DIY tentunya akan menguntungkan beberapa pihak. DImana dengan munculnya SG/PAG ini akan membantu rakyat DIY yang tidak memiliki tanah dapat memanfaatkan hak atas pemanfaatan tanah yang dimiliki keraton ini sehingga dengan ada nya hak atas pemanfaatan ini tidak ada lagi jenjang pemisah atau perbedaan antara yang elit dan tidak.Namun berkaitan dengan hak atas tanah dan hak pemanfaatan atas tanah, dalam raperdais perlu dipisahkan secara jelas sehingga nantinya akan diketahui tanah mana saja yang menjadi milik keraton dan tanah mana saja yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam pemanfaatan atas tanah ini perlu dibuat bukti secara nyata yaitu seperti diberikannya surat/sertifikat yang menandakan bahwa pihak yang terkait tersebut memiliki hak atas pemanfaatan tanah, dimana hak atas pemanfaatan tanah ini dapat diperpanjang dan dipakai selamanya. misalnya saja seperti universitas gadjah mada yang lahannya merupakan hak milik keraton atau pakualam. dimana pihak UGM sudah memiliki sertifikat terkait pemanfaatanatas tanah dan UGM juga dapat memperpanjang pemanfaatan ataupun tidak.

    BalasHapus
  3. Berkonteks pada raperdais pertanahan ini memang benar adanya, apabila tanah SG dan PAG sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang memanfaatkannya dengan sistem magersari, para pelajar yang difasilitasi dengan adanya UGM yang dibangun di atas tanah kraton, ataupun pihak lain seperti pemerintahan. Namun dengan belum adanya kejelasan tanah mana saja yang menjadi milik SG dan PAG akan memberikan efek yang kurang baik semisal adanya konflik di kemudian hari, karena selama ini Kraton hanya berpegang pada Rijksblaad 1918, bahwa tanah di DIY adalah tanah Kasultanan kecuali yang telah menjadi hak milik yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional. Maka dari itu pendataan harus segera dilakukan secara tepat agar diperoleh data yang valid (diketahuinya berapa luas dan dimana saja SG dan PAG yang ada) demi kepentingan bersama.
    Namun, dengan adanya raperdais ini bukankah nantinya juga akan diikuti oleh daerah-daerah lain, yang dulunya juga merupakan sebuah kerajaan yang memiliki keistimewaan pada masanya??? Karena pada dasarnya Indonesia sendiri terbentuk dari banyaknya kerajaan-kerajaan tersebut, meski tak bisa dipungkiri bahwa DIY-lah yang memiliki peran paling menonjol diantara yang lain dan masih tetap dapat mempertahankan eksistensinya hingga saat ini.

    Bunga Hendra Asmara
    (11/316576/GE/07149)

    BalasHapus
  4. Kawan2 yang baik, betul semua harapan & kekhawatiran kawan2, yg itu semua juga merupakan harapan dan kekhawatiran banyak pihak. Harapan Mas Arfe, utk bisa terealisasi harus diperjuangkan dan ada yg memperjuangkan....pertanyaan itu sopo yo?...he...he...
    Sdr...Ayu....iya, perlu inventarisasi yg ekstra hati2 kemudian dipetakan secara baik.
    Bunga Hendra Asmara, tampaknya sangat memungkinkan munculnya keinginan daerah seperti DIY, tetapi tampaknya struktur, sistem & pranata kerajaan di luar DIY, tidak se'eksis' jogja.....apalagi persoalan pengakuan oleh pihak eksternal....nah ini yg membedakan DIY dg wilayah2 lain.....

    BalasHapus
  5. Sebenarnya saya kurang mengerti dengan adanya permasalahan dipertimbangkannya keistimewaan Yogyakarta, apakah keistimewaan ini berpihak kepada masyarakat ataupun kepada golongan tertentu (keluarga keraton). Hal ini karena yang diperdebatkan mengenai keistimewaan Yogyakarta itu terkait dengan kepemimpinan (dipimpin oleh kesultanan) atau terkait dengan kepemilikan tanah atas SG dan PAG. Apabila saya mencermati mengenai artikel SG dan PAG, Penumpang Gelap RUUK Yogyakarta yang dimuat dalam situs Indo Progress.com memaparkan bahwa adanya SG dan PAG ini menjadi suatu tumpuan kekuasaan. Salah satunya yang terjadi di kulonprogo tidak lama ini. Di pesisir pantai kulonprogo setelah sri sultan telah menyatakan siap menjadi calon presiden, telah menandatangani kontrak karya pertambangan pasir besi di Pantai Bugel Kulonprogo, selama 30 tahun. Hal ini kemudian memunculkan perlawanan kuat rakyat pesisir kulonprogo terhadap rencana pertambangan yang terorganisir melalui Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulonprogo. Mereka sebanyak 5000 petani dengan diagkut 38 truk , secara berduyun – duyun mendatangi Rektor UGM memrotes keberpihakan para peneliti UGM yang merekomendasi reklamasi lahan tambang pasir besi itu nantinya. Masyarakat bersih keras menolak adanya penambangan itu karena mereka telah berhasil menyulap lahan pasir hitam menjadi tanah subur untuk menanam cabai. Selain itu penambangan yang dilakukan itu telah bertentangan dengan hukum lingkungan dan tata ruang kabupaten kulonprogo.
    Namun apabila membaca artikel Strategisnya Perdais Pertanahan yang ditulis oleh bapak Sutaryono, Dr. Saya sungguh merasa salud kepada pemerintah Yogyakarta apabila adanya SG dan PAG semata – mata untuk kesejahteraan rakyat, juga terkait dengan isu pertimbangan keitimewaan Yogyakarta , pemeritah member yem-yem untuk tidak khawatir dalam memanfaatkannya. Saya berharap meskipun tanah itu milik kasultanan akan tetapi tetap memperhatikan kesejahteraan rakyat. Apabila pemanfaatan lahan dari Pemerintah itu ditolak rakyat maka pemerintah bisa mempertimbangkan dan bisa mengambil kesimpulan secara bijak.

    Sumartini
    11/313749/GE/07040

    BalasHapus
  6. Sumartini yang baik, sebetulnya yang dipikirkan Pemprov berkenaan dengan Perdais tampaknya masih berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi agar tidak sekedar jadi yem-yem, harus kita pastikan perdais dan implementasinya benar2 utk kesejahteraan rakyat....utk itu harus terus menerus kita kawal bersama-sama

    BalasHapus
  7. pengelolaan SA-PAG yang dimuat dalam repedais ini belum bisa menjamin sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. karena pengelolaannya hanya sebatas pemanfaatan lahan saja. bagaimana jika seiring dengan waktu jumlah masyarakat yang igin memnfaatkan lahan tersebut tidak sebanding (lebih banyak) dengan ketersediaan SG-PAG tersebut? lalu apakah masyarakat yang punya sertifikat atas hak milik tanah mau memberikan tanahnya kepada pihak Kesultanan? tentu itu sangat sulit dilakukan mengingat bahwa setiap masyarakat sangat membutuhkan akan adanya lahan. Bisa jadi dengan kasus seperti ini menimbulkan perpecahan dilingkungan masyarakat itu sendiri. Baiknya SG_PAG itu dimiliki dan dimanfaatkan oleh Kesultanan dan hasilnya diperuntukkan kepada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh sehingga lebih merata.

    BalasHapus
    Balasan
    1. aturan tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah SG-PAG masih menjadi perdebatan yang cukup sengit...baik di internal DIY, maupun pada level nasional BPN-Depdagri........tetapi kita semua berharap bahwa raperda istimewa pertanahan ini betul2 diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat

      Hapus
  8. Ada yg menggelitik dalam RUUK tsb, adanya istilah "diskriminasi positif". selama ini istilah diskriminasi berkonotasi negatif, karena
    diskriminasi adalah bentuk ketidak adilan dan bertentangan dg sifat2 Tuhan yg Maha Adil. segala sesuatu yg bertolak belakang dg sifat Ketuhanan selalu negatif..!! jadi lebih baik digunakan istilah diskriminasi saja tanpa embel2 posotif.!

    BalasHapus