PPL Berbasis Komunitas

PERENCANAAN PENGGUNAAN LAHAN

BERBASIS KOMUNITAS

Oleh:

Sutaryono

(taryo_jogja@yahoo.com; 08122958306)

www.manajemenpertanahan.blogspot.com

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta

A.  Pendahuluan

            Dinamika wilayah yang mewujud dalam berbagai bentuk perkembangan wilayah terjadi di wilayah pinggiran kota maupun di wilayah perdesaan. Wilayah pinggiran kota dalam kajian urban peri sering disebut juga dengan berbagai istilah, antara lain rurban, rural-urban, peri-urban, rurban periphery dan urban fringe.  Browder, et al (1995) menyebutnya sebagai metropolitan fringe. Istilah ini menurut German Adel dikategorikan sebagai konsepsi tradisional peri urban (Adell, 1999). Browder, et al (1995) menyebutkan bahwa metroplitan fringe merupakan: (a) sebuah kenampakan pengembangan penggunaan lahan yang bervariasi, dalam keterkaitan antara kota dan desa; (b) wilayah transisi, antara penggunaan alamiah yang berorentasi pada aktivitas keagrariaan (pertanian) dengan aktivitas yang berorientasi kota secara progresif; (c) penggunaan lahan untuk pertanian, tenaga kerja dan keterkaitan dengan perdesaan mulai memudar bergeser ke arah aktivitas kota, dan jarak ke pusat kota menjadi lebih singkat; (d) didiami oleh penduduk miskin yang berasal dari wilayah perdesaan, yang sebagian bergerak di sektor informal; (e) pola pertumbuhan heterogen seperti pertumbuhan kota yang menggeser eksistensi lahan pertanian dan desa, munculnya migran perdesaan yang menunjukkan transitional social space, proses sub urbanisasi seperti munculnya sewa lahan, adanya peluang pemilik modal untuk mengakuisisi lahan, spekulan dan  sektor informal lainnya (Browder et al., 1995 dalam Adell, 1999 ).

Tesis Browder et al di atas, memberikan implikasi pada munculnya degradasi dan deteriorisasi lingkungan perkotaan dan pinggiran kota yang mewujud dalam masifnya pemekaran kota, tercemarnya air, udara dan tanah dengan berbagai polutan, tumbuh suburnya slum area dan sektor informal, menurunnya permukaan tanah dan permukaan air tanah, meningkatnya banjir, semrawutnya tata kota & tata bangunan. Kondisi demikian, perlahan tetapi pasti semakin bergerak menuju wilayah pinggiran kota dan perdesaan.  Untuk mengantisipasi dan mengurangi meluasnya degradasi dan deteriorasi lingkungan yang semakin meluas ke arah perdesaan perlu dilakukan pengendalian lahan. Pengendalian lahan dapat berjalan secara optimal apabila melibatkan komunitas masyarakat (lokal) secara aktif partisipatoris, mengingat komunitas inilah yang paling mengerti dan paling berkepentingan terhadap lahan di wilayahnya.  Pelibatan komunitas masyarakat dalam pengendalian lahan ini dapat diimplementasikan melalui proses dan mekanisme penataan ruang.

Secara yuridis, peran komunitas masyarakat dalam penataan ruang sudah diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan komunitas masyarakat dalam penataan ruang secara partisipatif merupakan suatu keniscayaan untuk mewujudkan keberlanjutan masa depan wilayah. Dalam hal ini salah satu esensi implementatif dalam penataan ruang adalah perencanaan penggunaan lahan.  

Perencanaan penggunaan lahan berbasis komunitas ini merupakan salah satu alternatif pengendalian lahan yang dapat dilakukan pada berbagai kondisi wilayah dan komunitas, baik komunitas kota, desa ataupun komunitas adat tanpa menafikan keberadaan institusi pemerintah yang bertanggungjawab dalam perencanaan penggunaan lahan.

B.  Urgensi Pengendalian Lahan Partisipatif

Pergeseran paradigma pembangunan yang mengarah pada pembangunan terpadu berbasis komunitas lokal atau masyarakat setempat (people centered development) mendapatkan momentum pada era otonomi dan desentralisasi. Artinya, daerah otonom mempunyai peluang yang cukup luas untuk melakukan insiasi dalam penataan ruang dan wilayahnya sesuai dengan aspirasi dan kondisi masyarakatnya (Sutaryono, 2008). Peluang ini memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk menginisiasi penataan ruang berbasis komunitas yang esensinya adalah pengendalian ruang (lahan) secara partisipatif.

Pengendalian ruang (lahan) secara partisipatif ini dikedepankan mengingat persoalan mendasar berkenaan dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang selama ini berkisar pada: (1) kurangnya informasi dan sosialisasi hal-hal yang berkaitan dengan tata ruang menyebabkan kurang dipahaminya kebijaksanaan penataan ruang oleh masyarakat, dunia usaha maupun oleh aparat pemerintah; (2) persepsi dan pemahaman yang berbeda-beda terhadap rencana tata ruang, seringkali menjadi penyebab terjadinya conflict of interest antar segenap stake holder; (3) rencana tata ruang kurang mampu mengakomodasikan kepentingan segenap stake holder yang mempunyai kompetensi terhadap pemanfaatan ruang. Hal ini menyebabkan disharmoni dan konflik tata ruang tidak mendapatkan ruang sebagai media penyelesaian masalah; (4) kebijakan dan strategi penataan ruang suatu wilayah tidak konsisten dan terpadu. Hal ini sering terjadi ketika pengambil kebijakan tidak mempunyai visi yang jelas terhadap masa depan wilayahnya atau juga adanya pergantian kepemimpinan pemerintahan yang diikuti oleh berubahnya kebijaksanaan penataan ruang; (5) pendekatannya normatif dan cenderung berorientasi pada aspek fisik semata tanpa mempertimbangkan aspek non fisik yang sangat pengaruhnya terhadap perkembangan wilayah; (6) terlalu berorientasi pada kepentingan pemerintah dan ada kecenderungan bahwa pendapat dan kebijakan pemerintah sebagai pengelola wilayah adalah  hal yang paling benar; (7) tidak/kurang pekanya pengelola wilayah terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat; dan (8) rendahnya partisipasi masyarakat, mengingat belum tersedianya ruang interaksi yang cukup antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka penyusunan rencana tata ruang (Sutaryono, 2008).

Beberapa persoalan di atas mewujud dalam tidak terkendalinya pemanfaatan lahan, meningkatnya degradasi lingkungan, munculnya konflik dan disharmoni sosial serta terganggunya keberlanjutan wilayah. Realitas ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan berbagai agenda aksi berkenaan dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian lahan untuk mengantisipasi dan mengurangi berbagai persoalan di atas. Dalam hal ini, pemerintah harus berkolaborasi dengan semua stake holder  yang berkepentingan terhadap lahan, utamanya adalah komunitas masyarakat.

Komunitas masyarakat di sini dimaknai sebagai a group of interacting people living in a common location[1]. Dengan demikian komunitas masyarakat dapat dianalogikan sebagai komunitas lokal, baik komunitas perkotaan, perdesaan ataupun komunitas adat. Komunitas masyarakat ini memainkan peran paling penting dalam menjaga keberadaan ruang wilayahnya masing-masing. Komunitas kota bertanggungjawab terhadap keberlanjutan wilayah kota, komunitas desa sangat berkepentingan terhadap terjaganya lingkungan perdesaan dari segala macam kerusakan lingkungan dan komunitas adat sangat berkepentingan terhadap ‘habitat’ aslinya. Peran ini tidak dapat dinafikan dalam pengambilan kebijakan terhadap ruang.

Dalam konstelasi keilmuan, pemaknaan terhadap ruang semakin berkembang. Ruang sebagai objek pembangunan tidak hanya dipahami pada ruang fisik semata (lahan), tetapi juga ruang mental dan ruang sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat yang merupakan respon terhadap perubahan. Lefebvre dalam The Production of Space mengkonstruksikan ruang (space) sebagai field  yang terdiri dari: (a) physical (natural) space; (b) mental space; dan (c) social space (Lefebvre, 1991). Ruang fisik (physical space)  merupakan objek pembangunan yang paling mudah untuk diamati, mengingat gejala ini sangat kasat mata dan bersifat fisik. Ruang mental (mental space) dapat berbentuk pada perubahan logika dan pola pikir masyarakat dalam merespon berbagai perubahan, sedangkan ruang sosial (social space) berhubungan dengan entitas individual dan interaksi sosial di masyarakat. Dalam hal ini ruang sosial dipahami sebagai human space yang memberikan dinamisasi sosial yang dapat mengarah pada kohesivitas sosial maupun konflik di masyarakat (Tuan, 2001).

Perkembangan pemaknaan terhadap ruang sebagaimana di atas menjadikan komunitas masyarakat merupakan bagian ruang yang tidak dapat dipisahkan dengan ruang secara fisik (lahan). Dengan demikian, pengendalian ruang (lahan) secara aktif partisipatoris merupakan sebuah keharusan untuk mewujudkan pengelolaan ruang (lahan) secara baik, berkeadilan dan berkelanjutan.

C.  Penyelenggaraan Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif

Implementasi pelibatan komunitas masyarakat dalam perencanaan penggunaan lahan partisipatif dapat dilakukan melalui kegiatan penataan ruang wilayah. Pelibatan di sini tidak sekedar formalitas belaka, yang melibatkan komunitas masyarakat dalam berbagai pertemuan formal berkenaan dengan perencanaan penggunaan lahan, tetapi lebih jauh lagi menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pemberdayaan. Prinsip pelibatan komunitas ini perlu dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Dalam pendekatan ini masyarakat tidak dijadikan sebagai obyek pembangunan belaka tetapi dijadikan sebagai subyek yang ikut menentukan keberhasilan sebuah program penggunaan lahan yang esensinya adalah pengendalian lahan. Komunitas masyarakat diberi kewenangan dan otoritas untuk merencanakan dan menentukan pilihan-pilihan secara aktif dalam proses perencanaan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang. Pendekatan ini akan mendorong semakin kuat dan aktifnya proses pemberdayaan masyarakat.

Pergeseran paradigma pengelolaan lingkungan dari Atur Dan Awasi (ADA) menuju paradigma Atur Diri Sendiri (ADS) menjadikan peluang komunitas masyarakat dalam mengatur wilayah masing-masing melalui perencanaan penggunaan lahan berbasis komunitas mendapatkan momentum yang tepat. Paradigma ADS dalam pengelolaan lingkungan dan wilayah mensyaratkan adanya fleksibilitas dan local wisdom yang mampu menggerakkan komunitas masyarakat secara aktif partisipatoris dalam berbagai tindakan pengendalian lahan. Dalam hal ini pemerintah tidak perlu membuat regulasi yang rigid dalam mengatur penataan penggunaan lahan pada aras mikro komunitas, tetapi cukup memberikan rambu-rambu (aturan) yang bersifat pokok saja. Komunitas masyarakat diberikan kesempatan untuk berinisiatif dan berkreasi dalam mengatur ruang wilayahnya agar dapat bermanfaat secara brkelanjutan bagi seluruh anggota komunitasnya tanpa merugikan komunitas di wilayah lain dan melanggar regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 

Perencanaan penggunaan lahan berbasis komunitas yang mengedepankan semangat menghindarkan diri dari NIMBY Syndrome (Not in My Back Yard Syndrome)[2], dapat dijadikan prinsip utama sebuah komunitas untuk mengatur wilayahnya sendiri secara baik dan berkelanjutan tanpa memberikan kerugian bagi wilayah di sekitarnya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka self of belonging setiap komunitas terhadap keberadaan wilayahnya menjadi tumbuh. Artinya, setiap anggota komunitas masyarakat akan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, yang bisa jadi akan memberikan dampak yang merugikan bagi keberlanjutan sebuah wilayah.

Pelibatan secara aktif partisipatoris komunitas masyarakat dalam perencanaan penggunaan lahan ini akan mampu melahirkan gagasan-gagasan cerdas dalam mengatasi persoalan keterbatasan lahan. Misalnya, keterbatasan lahan dan ketidakteraturan permukiman yang telah disadarinya memungkinkan tumbuhnya gagasan untuk melakukan konsolidasi tanah perkotaan ataupun melakukan land readjustment[3] guna memperbaiki kondisi spasial wilayah permukiman agar tidak berkembang menjadi wilayah yang kumuh.  Gagasan lain yang sudah cukup banyak dilakukan adalah pengaturan sampah dan limbah domestik secara bersama-sama yang mampu mengendalikan permasalahan sampah dan limbah secara lebih ekonomis dan efisien.

Beberapa wacana dan agenda aksi yang perlu didorong untuk mewujudkan perencanaan penggunaan lahan berbasis komunitas yang mampu menjadi instrumen pengendalian lahan secara partisipatif antara lain:

1.     menetapkan komunitas masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam penataan wilayah melalui peraturan perundang-undangan;

2.     memberikan kesempatan kepada komunitas masyarakat, baik secara politis maupun sosial untuk mengatur wilayah masing-masing melalui perencanaan penggunaan lahan partisipatif dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.     memfasilitasi komunitas masyarakat dalam merencanakan, memanfaatkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang dalam upaya mewujudkan keberlanjutan wilayah melalui berbagai pelatihan teknis, jasa konsultansi hingga dukungan pembiayaan;

4.     mengkampanyekan pentingnya masa depan wilayah melalui pengelolaan lingkungan dan lahan dengan pendekatan Atur Diri Sendiri, tanpa melanggar regulasi dan memberikan dampak merugikan bagi wilayah lainnya;

5.     menetapkan satu komunitas masyarakat berikut wilayahnya sebagai pilot project perencanaan penggunaan lahan berbasis komunitas yang dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak terkait.

Beberapa agenda di atas layak dikedepankan mengingat bahwa di era pembangunan yang memfokuskan people centered development tidak akan terlepas dengan pemberdayaan komunitas masyarakat. Pembangunan yang memberdayakan selalu menggunakan prinsip dasar perencanaan komprehensif yang melibatkan semua stake holder yang berkepentingan, utamanya adalah komunitas lokal. Namun demikian, apapun gagasan dan bentuk partisipasi komunitas dalam perencanaan penggunaan lahan, implementasinya sangat tergantung pada good will dan political will pengambil kebijakan, dalam hal ini Pemerintah Daerah.

D.  Penutup

Kebijakan dan pilihan strategi perencanaan penggunaan lahan yang menempatkan komunitas masyarakat sebagai subjek pembangunan merupakan bagian dari  pembangunan partisipatif yang perlu didorong dan diperjuangkan. Hal ini penting, mengingat kondisi berbagai wilayah di Indonesia sudah menunjukkan gejala degradasi dan deteriorisasi lingkungan yang yang diakibatkan oleh kebijakan penataan ruang yang tidak mempedulikan komunitas masyarakat. Komunitas masyarakat sebagai ‘owner’, adalah pemangku kepentingan yang  paling dekat dan paling dapat diberdayakan dalam mewujudkan kelestarian lingkungan dan keberadaan wilayah secara berkelanjutan.  

Perencanaan penggunaan lahan berbasis komunitas sebagaimana di atas merupakan salah satu alternatif pengendalian lahan yang partisipatif, murah, dekat dengan masyarakat, terkontrol oleh instansi terkait, taat azas, dan sesuai dengan orientasi pembangunan wilayah serta sesuai dengan karakteristik masyarakat kontemporer yang kritis partisipatoris. Ide dan gagasan ini dapat terwujud apabila kesadaran pembangunan wilayah secara partisipatif  dan paradigma Atur Diri Sendiri dalam pengelolaan lingkungan dan wilayah telah melembaga dan menjadi mainstream bagi segenap stake holder yang terlibat dan bertanggungjawab dalam penggunaan lahan.

E.  Daftar Bacaan

Adell, German. 1999. Theories And Models Of The Peri-Urban Interface: A Changing Conceptual Landscape. Development Planning Unit University College London.

Amler, B. etc., 1999. Land Use Planning: Methods, Strategies and Tools. Deuscche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). Eschborn, Germany.

Hetifah Sj. Sumarto, 2004. Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Lefebvre, Henri. 1991. The Production of Space. Basil Blackwell Ltd. Oxford.

Salampessy, J. 2008. “Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Tradisi Sasi Di Pulau Haruku Maluku Tenga” dalam Geografi Perdesaan: Sebuah Antologi. Ideas Media. Yogyakarta.

Sutaryono, 2008. Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah. TuguJogja Grafika. Yogyakarta.

Tuan, Yi-Fu. 2001. Space and Place: The Perspective of Experience. University of Minnesota Press. Minneapolis.

---

[1] sering digunakan untuk merujuk kepada kelompok yang terorganisir di sekitar nilai-nilai bersama dan dikaitkan dengan kohesi sosial dalam lokasi geografis bersama, umumnya dalam unit sosial yang lebih besar daripada rumah tangga (diambil dari www.wikipedia.com)

[2] secara definitif  NIMBY SYNDROME adalah suatu gejala munculnya dampak negatif pada suatu wilayah (terhadap lingkungan biotik, abiotik, atau lingkungan sosial, kultural, ekonomi, politik) sebagai akibat dari proses dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh wilayah lain (Yunus, 2008)

[3] Konsolidasi Tanah Perkotaan ataupun Land Readjustment merupakan salah satu sarana pembangunan kota yang melibatkan pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah yang bertujuan untuk membangun lingkungan perkotaan yang sehat dan menyenangkan melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, taman, drainase, saluran limbah, dll. serta pengaturan kembali tapak bangunan yang cocok bagi penggunaan lahan perkotaan.