Selamatkan Tanah dan Air[1]
Oleh:
Sutaryono[2]
Baru saja kita memperingati Hari Air Sedunia (22/3), merayakan Earth Hour (25/3) dan sebentar lagi akan
memperingati Hari Bumi (22/4). Moment-moment
tersebut menunjukkan bahwa penduduk dunia sudah memahami kondisi tanah dan air
sudah semakin kritis, hingga perlu diagendakan gerakan-gerakan penyelamatan.
Gerakan-gerakan ini tidak cukup hanya dilakukan dalam bentuk kampanye atau
serimonial belaka, tetapi harus ditindaklanjuti secara nyata melalui berbagai
kebijakan penyelamatan tanah dan air. Kebijakan penyelamatan tanah dan air
merupakan kebijakan yang integral dan tidak bisa dipisahkan, mengingat sebagian
besar air berada pada tubuh tanah.
Kebijakan yang Paradoks
Pada dasarnya, pemerintah telah menerbitkan regulasi yang diorientasikan
untuk penyelamatan tanah dan air, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor
Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(PLP2B). Meskipun regulasi ini tidak secara eksplisit diorientasikan untuk
penyelamatan air, tetapi secara substansial perlindungan lahan pertanian akan
berdampak pada penyelamatan air.
Namun sayang, pada tahapan implementasi regulasi tersebut masih terkesan
‘memble’, bahkan di banyak daerah undang-undang tersebut belum ditindaklanjuti
dengan peraturan daerah yang merupakan kebijakan operasionalnya. Hingga saat
ini baru 11 provinsi dan 18 kabupaten/kota
yang sudah menetapkan perda tentang PLP2B, salah satu di antaranya
adalah DIY.
DIY sebagai penyelenggara pemerintahan terbaik tingkat provinsi saja
masih kesulitan untuk menerapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan. Perda DIY Nomor 10/2011 tentang PLP2B yang mengamanatkan lebih
dari 35 ribu hektar untuk penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan,
belum diikuti dengan Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
Pada tahun 2015 saja alih fungsi lahan pertanian untuk permukiman,
industri maupun jalan mencapai 1.814 ha (KR, 6-3-2017). Untuk Kabupaten Sleman
yang merupakan kawasan resapan air, alih fungsi lahan pada tahun tersebut
mencapai 506 ha atau sebesar 3,54%.
Tidak berbeda dengan kondisi lahan pertanian, kondisi airpun sudah
semakin kritis. Kajian Dinas PUP-ESDM beberapa waktu lalu menemukan bahwa penurunan muka air tanah terjadi secara permanen,
dengan rata-rata 20 – 30 cm pertahun.
Di luar hal di atas, ancaman rusaknya tanah dan air yang segera datang adalah
rencana jalan tol Yogya – Bandara, Yogya – Bawen dan Yogya – Solo. Berdasarkan
Disain Rencana Jalan Bebas Hambatan di Yogyakarta versi Kementerian PUPR yang
beredar di masyarakat, sekurang-kurangnya akan melalui 15 kecamatan (37 desa)
di wilayah Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Sleman. Jalur yang direncanakan
sebagian besar berada pada lahan pertanian produktif.
Agenda Bersama
Beberapa hal di atas, apabila tidak disikapi secara kritis maka
hilangnya lahan pertanian dan semakin kritisnya sumberdaya air akan menjadi
kenyataan. Oleh karena itu beberapa agenda bersama dapat segera dilakukan. Pertama, pemerintah kabupaten/kota
segera menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, secara ketat
mengendalikan alih fungsi, menjaga zona-zona resapan air dan RTH serta
menertibkan pihak-pihak yang melanggar RTRW maupun melakukan alih fungsi lahan
tanpa ijin. Kedua, pemerintah pusat
memfasilitasi percepatan penetapan KP2B dan memastikan bahwa disain dan
konstruksi jalan tol, seminimal mungkin mengurangi lahan pertanian produktif.
Ketiga, masyarakat secara aktif dan partisipatif membuat zona-zona resapan air
secara mandiri, ikut mengawasi pihak-pihak yang mengalihfungsikan lahan
pertanian, memanfaatkan air secara bijaksana dan memelihara saluran-saluran air
dari limbah serta mengamankan sempadan sungai dari bangunan ataupun hunian yang
mengganggu aliran sungai. Keempat, kalangan
akademisi dan NGO secara kritis memberikan pandangan dan masukan untuk
kebijakan, mengedukasi masyarakat untuk ikut dalam agenda penyelamatan tanah
dan air serta melakukan pendampingan-pendampingan pada masyarakat untuk menata
wilayah dan huniannya. Kelima, pelaku
bisnis menjalankan usahanya secara tertib, taat azas dan menghindarkan dari
perilaku spekulatif yang merugikan banyak pihak.
Nah, peringatan hari air dan perayaan earth hour yang baru saja dilakukan serta peringatan hari bumi yang
akan datang, perlu dijadikan momentum untuk secara aktif menjalankan agenda
bersama dalam penyelamatan tanah dan air di lingkungan masing-masing.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar