Rabu, 30 Januari 2013

Problematika Zona Nilai Tanah



PROBLEMATIKA ZONA NILAI TANAH[1]

Oleh: Sutaryono



Terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berimplikasi pada semakin menguatkan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan regulasi ini daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dan menempatkan perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pendapatan dari sektor pajak yang sangat potensial bagi daerah. Pengelolaan PBB oleh daerah harus sudah dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2013, sementara itu penerapan BPHTB berdasarkan regulasi ini selambat-lambatnya satu tahun setelah diundangkan. Persoalannya adalah apakah kewenangan tersebut sudah didukung oleh instrumen yang memadai, khususnya instrumen penilaian?


          Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan PP 13/2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional dan Perpres 10/2006 tentang BPN telah menginisiasi terwujudnya informasi nilai tanah, nilai properti, nilai ekonomi kawasan, serta nilai total aset pertanahan sebagai rujukan nasional untuk mewujudkan fungsi tanah bagi sebesar-besar kemakmuran. Salah satu yang sudah diwujudkan adalah Zona nilai Tanah (ZNT).
ZNT dimaknai sebagai area yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya, yang batasannya bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis perbandingan harga pasar dan biaya. Mengingat ZNT berbasis nilai pasar, maka ZNT dapat dimanfaatkan untuk: (1) penentuan tarif dalam pelayanan pertanahan; (2) referensi masyarakat dalam transaksi; (3) penentuan ganti rugi; (4) inventori nilai asset publik maupun asset masyarakat; (5) monitoring nilai tanah dan pasar tanah; dan (6) referensi penetapan NJOP untuk PBB, agar lebih adil dan transparan.
          Operasional dilapangan menunjukkan bahwa ZNT produk BPN yang digunakan daerah untuk penetapan PBB dan BPHTB memunculkan banyak persoalan berkenaan dengan PBB dan peralihan hak atas tanah. Persoalan tersebut antaralain: 1) nilai PBB yang ditetapkan berdasarkan ZNT jauh lebih besar dibanding dengan NJOP; 2) perbedaan nilai bidang-bidang tanah pada satu area ZNT tidak ada meskipun lokasi & eksesibilitasnya berbeda; 3) penetapan ZNT berdasar nilai pasar dapat terganggu akibat ulah spekulan; 4) metode sampling yang minimalis sangat berpengaruh terhadap generalisasi penetapan range nilai tanah; 5) Peta yang diturunkan dari citra Quickbird ataupun Ikonos skalanya terlalu kecil untuk digunakan dalam penentuan zoning; 6) akte peralihan hak produk PPAT sering ditolak oleh Kantor Pajak ataupun Dipenda, karena nilainya dianggap tidak wajar; 7) validasi yang dilakukan oleh petugas Pajak ataupun Dipenda dianggap sebagai penghambat penyetoran pajak & proses peralihan hak; 8) pemberlakuan ZNT pada saat NJOP masih digunakan menjadikan ketidakpastian instrumen yang digunakan sebagai dasar penentuan pajak bagi pemkab/kota. Beberapa persoalan diatas apabila tidak segera mendapatkan penyelesaian, maka peluang pengelolaan PBB dan BPHTB oleh daerah justru akan memunculkan ketidakpastian nilai, kegelisahan masyarakat dan terhambatnya berbagai proses yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah. 
          Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah: 1) pemetaan zona nilai tanah sebaiknya menggunakan data persil (peta pendaftaran tanah), bukan citra satelit; 2) metode penilaian yang digunakan perlu ditinjau kembali, agar hasilnya lebih fair & betul-betul mencerminkan nilai tanah sebenarnya; 3) ZNT perlu segera  ditetapkan sebagai dasar dalam penentuan PBB & BPHTB; 4) penerapan ZNT perlu dibarengi dengan penerapan kebijakan insentif & disinsentif dalam penetapan pajak; 5) validasi nilai tanah dalam akta tanah produk PPAT oleh petugas pajak tidak perlu dilakukan, mengingat keduanya adalah pejabat yang menjalankan tugas negara. Kelima agenda ini perlu segera dilakukan agar peluang pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak, khususnya PBB dan BPHTB dapat dilaksanakan dengan baik dan berkontribusi positif dalam peningkatan kesejahteraan.
         

[1] Dimuat Di SKH Kedaulatan Rakyat, 17 Desember 2012

59 komentar:

  1. Ya memang perlu waktu bagi seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk melaksanakan amanat tersebut (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Bapak. Ada banyak faktor yang membuat kita ragu, apakah pemda dapat melaksanakannya? namun juga kita perlu ingat Pak, ada banyak instrumen hukum yang nanti dapat mengawasi dan mengontrol jalannya tata pemerintahan dan pelaksanannya dari masing-masing Pemda. Jika yang bermasalah nanti perundangannya, maka ada Judicial Review, jika yang bermasalah adalah pelayanan maka masyarakat bisa melakukan protes baik langsung maupun melalui wakil rakyat seperti DPRD, dsb.

    Pemupukan kepercayaan itu harus kita kembalikan lagi pada diri kita Pak, agar energi positif kembali merasuk dan membuat diri kita sebagai bagian dari itu (BPN sebagai pembuat ZNT) untuk terus berkarya memperbaiki mana saja yang kurang. Kita perlu segarkan lagi dalam diri kita maksud dari UU No. 32 Tahun 2004, bahwa dengan perspektif pemerintahan otonomi daerah dimaksudkan untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat, otonomi diharapkan dapat menghilangkan kendala dalam pengambilan keputusan, penerimaan publik atas keputusan pemerintah, serta memfasilitasi tindakan dan kerja sama kolektif. Hal ini diperoleh (kepercayaan besar, tindakan kolektif, dan keputusan yang memiliki legitimasi) tentu dari lingkungan yang lebih homogen. Dalam lingkungan yang benar, yaitu dalam situasi pemerintahan yang transparan masyarakat sipil memiliki keleluasaan untuk beroperasi, otonomi akan meningkatkan akuntabilitas pegawai birokratnya dan mencegah korupsi.

    Dalam buku Hukum, Pajak dan Retribusi Daerah karya Adrian Sutedi, dikatakan bahwa otonomi daerah dalam pelayanan umum dan pendanaan dipercaya oleh para penganjurnya akan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, mendorong akuntabilitas, mengurangi korupsi, dan dapat menutup biaya pelayanan. Efisiensi alokasi sumber daya terjadi karena, pertama pemerintah daerah lebih dekat kepada rakyatnya daripada pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai preferensi ketimbang pusat. Kedua, pemerintah daerah juga dianggap lebih rensponsif terhadap visi permintaan dan biaya untuk menyediakan barang publik.

    Zona Nilai Tanah adalah alat untuk menjadi tolak ukur nilai tanah di suatu tempat. Pekerjaan yang sangat besar dan perlu kehati-hatian dalam membuat ZNT tersebut. Hal ini berhubungan erat dengan aturan perpajakan (Pasal 23A UUD 1945) dan sangat menyentuh masyarakat. Perkembangan aturan seperti UU No. 34 Tahun 2000 ditindaklanjuti dengan PP No. 66 Tahun 2001, kemudian lahirnya UU No. 28 Tahun 2009, adalah agar daerah dapat meningkatkan pendapatan mereka yang nantinya digunakan untuk menjalankan fungsinya scara efektif. PBB dan BPHTB mempunyai nilai pajak yang tidak kecil untuk menambah pembiayaan bagi pemerintah daerah. Butuh kerjakeras dan kerjasama bagi Pemda dan BPN agar dapat memaksimalkan potensi PBB dan BPHTB tanpa mengurangi "kenyamanan" masyarakatnya sendiri. Mari bersama-sama, membangun bagaimana pemetaan nilai yang sebaiknya dilakukan, dan hal ini telah dilakukan BPN, berbagai kajian, diklat dsb telah dilakukan agar BPN sendiri siap melaksanakan amanat tsb, apabila masih jauh dari apa yang diharapkan, itu wajar karena sesungguhnya kita masih belajar, memperbaiki dan menggenapi yang sesuai dengan konstitusi dan kemauan masyarakat.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

      Hapus
    2. Sedikit mengomentari pendapat Mas Lutfi, dari statement di Paragraf pertama menunjukkan adanya keraguan tentang kemampuan pemerintah daerah melaksanakan mandat UU 28/2009 tentang Pajak dan Redistribusi Daerah, dan pada kutipan yang Saudara tuliskan di paragaraf ketiga secara eksplisit, menyatakan dukungan Saudara atas adanya otonomi daerah yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi daerah itu sendiri. jika benar terbesit keraguan dalam benak Saudara tentang kapabilitas Pemda terkait UU tersebut, maka menurut Mas Lutfi adakah indikasi ketidakberhasilan otonomi daerah terkait pelaksanaan UU di atas, yang oleh sebagian pengamat dipercaya dapat memperbaiki otonomi daerah (mengingat ini erat hubungannya PBB dan BPHTB yang telah menjadi kewenangan Pemda)??

      BY.Nensi M.Juliana/NIM.10192491/Sem. VI Manajemen

      Hapus
    3. Saya sepakat dengan Nensi...kewenangan itu kan sudah diberikan ke daerah, lantas apa yg mesti dilakukan, terutama oleh BPN agar pemda menjadi lebih siap dan mampu melaksanakan UU tsb?

      Hapus
  2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dasar penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai dengan Pasal 79 ayat 1. Sedangkan dasar penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sesuai dengan Pasal 87 ayat 1. Zona Nilai Tanah produk BPN belum dapat diterapkan pada penentuan atau penetapan PBB dan BPHTB. Hal tersebut dikarenakan, ZNT produk BPN masih berbasis zona atau wilayah dengan sampel minimal 3 bidang pada tiap zonanya, menggunakan peta kerha yang berupa citra satelit resolusi tinggi (ikonos atau quickbird), skala yang digunakan adalah 1:25.000. ZNT produk Pajak menggunakan peta kerja berupa peta bidang. Peta bidang lebih rinci bila dibandingkan dengan yang digunakan oleh BPN yang menggunakan peta citra satelit dalam merancang sket ZNT pada tahap awal penilaian tanah yaitu sebesat 5 kali.
    Alasan Peta ZNT BPN belum dapat digunakan sebagai acuan dalam memetukan nilai tanah diantaranya adalah peta ZNT BPN belum dapat menunjukkan lokasi obyek pajak secara langsung dan tidak dilakukan pendataan untuk seluruh bidang atau dengan kata lain hanya menggunakan sampel, informasi tentang nilai tanah hanya secara global yaitu tiap zona/wilayah. Kesimpulannya adalah Peta ZNT BPN belum siap untuk menyediakan informasi nilai tanah untuk setiap bidang-bidang tanah terutama dalam penentuan PBB dan BPHTB. Langhkah awal yang harus dilakukan oleh BPN adalah membuat Peta ZNT dengan skala besar yaitu 1:2.500 dan sampel yang digunakan lebih dari 3 (tiga) sehingga dapat terlihat dengan jelas.
    Nisa Atriana, NIM/Smt: 10192492/VI, jurusan: manajemen pertanahan

    BalasHapus
  3. Saya setuju dengan pendapat mbak Nisa di atas bahwa ZNT produk BPN belum dapat diterapkan sebagai acuan dalam penentuan/penetapan PBB & BPHTB karena masih berbasis zona/wilayah dg pengambilan sampel hanya minimal 3 bidang setiap zonanya. Namun sementara, penetapan PBB & BPHTB basisnya adalah setiap bidang. Selain itu, penggunaan peta kerja berupa citra satelit (ikonos atau quickbird) dengan skala 1:25.000 menyajikan peta yang terlalu kecil sehingga data yang diperoleh menjadi tidak detail/rinci dibandingkan ZNT produk Pajak yang menggunakan peta bidang. Hal ini perlu kajian2 yang lebih lanjut untuk segera menghasilkan peta ZNT produk BPN yang dapat bermanfaat secara optimal.
    Dalam melakukan suatu penilaian tanah/asset dibutuhkan keprofesionalan dari seorang penilai, selain ilmu juga dibutuhkan jam terbang tinggi (pengalaman) sehingga menghasilkan penilaian yang cepat & tepat. Oleh karena itu, jika ZNT BPN digunakan untuk basis bidang maka akan banyak angka nilai yang tidak tepat dengan penggunaan sampel yang minim tsb. Keberadaan ZNT yang mengandung suatu angka nilai maka sifatnya menjadi sensitif dan relatif rawan, sehingga dibutuhkan kewaspadaan karena dampaknya akan melibatkan banyak pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun pihak lain yang berhubungan dengan proses peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu, betul kata mas Lutfi dibutuhkan kerjakeras dan kerjasama antar instansi selaku pemerintah untuk menjalankan kebijakan2 yang telah ditetapkan, khususnya kebijakan penilaian tanah & informasi nilai tanah yang merupakan kontributor pembangunan yang berkelanjutan, baik dalam perspektif ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan hidup.
    RATNA YUSMELA SARIE / NIM.10192499 / Smt.VI/Manajemen pertanahan

    BalasHapus
    Balasan
    1. Hampir senada dengan Mbak-mbak cantik di atas, bahwa benar sampai saat ini BPN belum dapat menyediakan peta ZNT berbasis bidang, yang dapat dijadikan acuan dalam penentuan PBB dan BPHTB, oleh karena beberapa alasan yang dianggap krusial terkait valid dan akuratnya data yang ada. Namun ternyata meskipun pengunaan skala peta 1:25.000 masih dianggap terlalu luas, BPN telah ikut berpartisipasi dalam meningkatkan PNBP secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari daerah-daerah percontohan yang telah merealisasikan peta ZNT dalam penentuan tarif berdasarkan PP NO.13/2010, seperti: Kab.Sukoharjo dan Wonogiri serta beberapa kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah yang pad tahun 2011 total pemasukan untuk kedua kabupaten terebut berjumlah 1.7 Miliar. JUmlah ini belum termasuk daerah Banten, DKI Jakarta dan Bali yang sudah mencapai persentasi 100%.
      Jika kita mengestimasi keadaan kedepan saat peta ZNT berbasis bidang telah tercapai dengan menggunakan salah satu sistem yang ada (yaitu sistem penilaian berbasis pasar, fisik atau panawaran), maka dapat dipastikan sumbangsih BPN dalam Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan semakin besar. Hal ini bukanlah hal yang mudah mengingat ketersediaan SDM dan keterbatasan perlngkapan dan peralatan pendukung pembuatan peta ZNT yang masih minim di banyak daerah. ini sebenarnya merupakan masalah yang sangat kompleks karena dari semua sisi menghadapi kendala. banyaknya kantor pertanahan definitif yang baru tentu saja menjai ekndala tersendiri, karena kebutuhan pejabat struktural mendesak sedangkan staf pendukung semakin berkurang. Belum lagi anggaran yang diperlukan tidaklah sedikit. Volume pekerjaan yang bertambah tidak diimbangi dengan keberadaan SDM yang seimbang juga memperlambat jalannya pemetaan ZNT di sekuruh wlayah yang ditargetkan tahun 2014 rampung.
      adanya fakta di atas, merupakan alasan mengapa BPN harus saling bersinergi dengan Pemda. Ditambah lagi dengan adanya UU No 28/2009, dimana Pemda dituntut untuk segera membuat dasar penetapan PBB dan BPHTB. dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang solid dengan pihak Pemda akan sangat memungkinkan percepatan pembuatan peta ZNT. Ini terkait dengan otonomi daerah yang intinya menunjuk pada penyediaan SDM dan Anggaran. Salah satu contoh daerah yang telah melaksanakan kerjasama tersebut adalah Pekalongan. Pemkot Pekalongan meminta kepada BPN untuk dibuatkan peta ZNT dengan anggaran APBD sebesar Rp.200 juta per kecamatan. ini tentu patut di respons positif oleh BPN. Tingkat kepercayaan Pemda sangat tinggi dan membuka peluang untuk tugas BPN sesuai dengan Tupoksi yang sebagaimana Perkaban No.3 dan No.4 tahun 2006. Memang tidak semua dikerjakan oleh BPN, mengingat pekerjaan yang ada di BPN tidak sedikit, oleh karena itulah pemberdayaan pegawai Pemda dianggap perlu. Pelatihan tentang penilaian tanah dapat dilakukan , untuk memberikan bekal pengetahuan dan keahlian. Inisiatif harus ada dari pihak BPN, dan realisasi datang dari Pemda.
      ini ibarat simbiosis mutualisme, tinggal bagaimana BPN, apakah tertantang untuk menindaklajuti dan apakah daerah yang lain ikut termotivasi untuk mengikuti hal yang sama. Semua ini kembali ke Instansi, pendekatan yang intens (dalam tanda kutib), sosialisasi ke Pemda dan keseriusan dengan memfollow up permintaan daerah secara cepat adalah tantangan bagi BPN.

      Hapus
    2. Setuju Banget mBak Nensi...penguatan kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan harus dilakukan, agar kebutuhan penilai segera terpenuhi. Untuk itu...secara kelembagaan atau pribadi, saya sudah buka peluang itu...he...he...promosi kali ya.... Selain itu juga ada paket2 pelatihan yg lain...silahkan simak di label PELATIHAN

      Hapus
  4. Peta ZNT yang merupakan produk dari BPN hendaknya segera ditetapkan menjadi dasar dalam menetapkan BPHTB dan PBB. Tetapi untuk mendukung dan mengefektifkan jalannya peta tersebut, sebaiknya diiringi dengan kebijakan yang menjadi payung hukum dalam penetapan tersebut. Selain untuk dasar penetapan BPHTB dan PBB, penilaian juga bermanfaat dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pasal 1 butir 11 menyatakan bahwa Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah. Sedangkan dalam butir 14 dinyatakan bahwa Lembaga Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
    Dari pernyataan diatas jelas bahwa BPN menjadi bagian dari penilai tanah. Tetapi juga harus diingat bahwa dalam menilai suatu obyek hak atas tanah memperhatikan berbagai aspek baik penilaian berbasis nilai pasar maupun penilaian yang berbasis nilai non-pasar. Dalam melakukan penilaian berbasis nilai pasar, penilai wajib menggunakan prinsip penggunaan yang tertinggi dan terbaik yang meliputi 4 azas yaitu sebagai penggunaan yang dimungkinkan secara fisik, diijinkan secara hukum, layak secara financial dan menghasilkan pendapatan tertinggi. Sedangkan penilaian berbasis non-pasar meliputi; penilaian fisik, penilaian non-fisik, dan penilaian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan (dikutip dari materi perkuliahan penilaian aset). Sehingga diharapkan hasil penilaian yang dilakukan tidak merugikan pemilik tanah (dalam hal ganti kerugian) dan dimanfaatkan pemerintah untuk pembangunan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat serta penerapan BPHTB dan PBB dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah diseluruh wilayah Indonesia setelah diterbitkannya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
    (Nugroho Dewangga / NIM. 10192493)

    BalasHapus
  5. Saya setuju dengan beberapa pendapat teman-teman diatas (Sdr. Lutfi, Sdri. Nisa dan Ratna) melihat bahwa kondisi peta zona nilai tanah yang digunakan sebagai instrumen dalam penentuan besarnya nilai tanah belum layak dan perlu ditinjau kembali untuk dipakai sebagai acuan dalam penentuan PBB dan BPHTB, hal ini dikarenakan melibatkan banyak sektor pemda, kantor perpajakan, BPN, masyarakat maka perlunya upaya koordinasi dan kerjasama yang terpadu perlu dibangun. Disamping itu juga tak kalah pentingnya peran broker/ spekulan tanah dalam memainkan pasar tanah terkait dengan peralihan hak atas tanah, sehingga perlu dihindari nilai tanah tak terkendali . Perlu diingat bahwa faktor penentu dari penilaian tanah daerah satu dengan daerah lain berbeda, yakni penilaian dengan berbasis nilai pasar dengan analisis HBU ( Highest dan Best Use Analysis) dan non pasar yakni fisik, non fisik , sumberdaya ekonomi dan lingkungan ( seperti yang dijelaskan sdr. Nugroho diatas).
    Informasi yang disampaikan dalam peta ZNT Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 PP 13 tahun 2010 mengenai Pelayanan Informasi Nilai Tanah haruslah benar-benar transparan dan merupakan nilai riil dilapangan, maka dari itu prosedur / mekanisme seorang land appraisel / pejabat penilai tanah haruslah sesuai dengan kriteria yang berlaku dan data yang disampaikan uptodate / terbaru.
    Pada perkembangannya kebijakan fiskal terkait dengan peningkatan PAD di daerah yakni UU No. 34 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan PP No. 66 Tahun 2001, kemudian UU No. 28 Tahun 2009 diharapkan guna tercapainya pembangunan berkelanjutan bagi kemakmuran bagi rakyat. Unsur tersebut yang perlu dipenuhi seperti yang dikutip dalam buku Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah karya Prof. Dr. Mardiasmo,MBA, Ak. bahwa unruk dipenuhinya desentralisasi fiskal yang diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan (keadilan) di seluruh daerah. Kedua memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang lebih rendah. Pentingnya otonomi daerah tersebut juga harus didukung dengan model pemerintahan reinventing government yang salah satu cirinya adalah adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
    Maka solusi yang dapat diambil terkait dengan penyempurnaan Peta Zona Nilai tanah yakni perlunya pembuatan rezoning untuk kawasan di street level dan area level yang meliputi kawasan pemukiman, pertanian dan kawasan industri / komersial sehingga dapat diidentifikasi dan dianalisis terhadap munculnya nilai baru maupun tidak pada pasar tanah yang diimplementasikan pada peta ZNT dengan skala yang besar ( berbasis bidang bukan berbasis zona). Sehingga berdasarkan identifikasi tersebut dilanjutkan adanya uji rasionalitas didapatkan nilai yang menunjukkan nilai pasar yang sebenarnya dilapangan.
    (HARI SULISTYONO NIM. 10192523 / No. 23 Manajemen Pertanahan)

    BalasHapus
    Balasan
    1. NUmpang Nimbrung ya Mas Harry. ^_^

      Terkait dengan pembuatan instrumen hukum dalam penetapan nilai tanah untuk kepentingan Pajak di daerah, memang benar membutuhkan kontrol dan kerjasama dari semua kalangan, baik pemerintah maupun masyarakatnya (tentu saja termasuk para spekulan, karena mereka juga masuk dalam kategori masyarakat. Dalam Ketentuan disebutkan bahwa dibutuhkan pembuatan peraturan daerah (Perda)untuk menindalanjuti UU 28/2009 selambat-lambatnya satu (1) tahun sejak UU ditetapkan. tahun 2013 memasuki tahun keempat terhitung sejak UU ditetapka. Namun kenyataan di lapangan tidaklah mudah. Target 2014 semakin dekat, tetapi tidak diikuti dengan penyelesaian rancangan Perda oleh masing-masing daerah. Ada berbagai alasan, namun yang paling sering didengar adalah, Pemda telah berupaya untuk merancang Perda, namun adanya asas hukum bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, akhirnya selalu menjadi bumerang. Akibatnya terjadi kekosongan hukum. Hal ini tentu tidak baik, karena bagaimana pun diperlukan aturan untuk menghandel keadaan sementara.

      Menurut ketentuan, karena pemerintah daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan, dimana adanya desentralisasi tidak berarti pemerintah pusat melepaskan pemerintah daerah begitu saja, tetapi tetap memperhatikan faktor efisiensi dan kesiapan daerah untuk mengelola apa yang belum diatur oleh Pemda. Artinya, peraturan yang sudah ada, selama tidak bertentngan dengan UU tersebut masih dapat diterapkan. Situasi ini menggambarkan bahwa keuntungan adanya otonomi daerah yang diharapkan oleh banyak pengamat, sebagaimana dikutib oleh mas Lutfi di atas, ternyata tidak berbarengan dengan kesiapan daerah untuk menerima otonomi.

      Untuk ZNT sendiri meninggalkan masalah, karena penetapan zona nilai tanah hanya diperuntukkan untuk tanah saja, tidak termasuk bangunan atau benda yang ada di atasnya. jika pembuatan rezoning dilakukan, maka akan semakin memperlambat karena proses penghitungan yang lebih panjang. Selain itu, up dating zona nilai tanah wajib dilakukan. standar waktu harus ditentukan secara tertulis untuk menyesuaikan dengan inflasi dan tingkat suku bunga. Hal lainnya berkaitan dengan sisi keadilan. Bagaimana ZNT ini dapat mengakomodir keadilan bagi pihak-pihak yang berada dalam zona tertentu, tentu dengan memperhatikan faktor-faktor penilaian.

      Hapus
  6. mungkin komentar saya sedikit berbeda dengan temen-temen di atas. saya mencoba mengomentari dari sisi penilaian tanahnya. seorang penilai tanah harus memiliki berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi,politik,antropologi,dan lain-lain. karena penentuan nilai suatu lahan tidak bisa terlepas dari hal-hal tersebut. misalnya suatu bidang di jawa yang dekat dengan sungai akan memiliki nilai rendah dibanding dengan yang jauh dari sungai, tetapi di kalimantan akan bebeda. justru yang dekat dengan sungai lebih tinggi nilainya. hal-hal semacam ini yang perlu di ketahui oleh seorang penilai.
    banyaknya persoalan dari pembuatan ZNT oleh BPN tak bisa di lepaskan dengan SDM di BPN sendiri. BPN belum mampu menyiapan tenaga profesiaonal dalam penilaian tanah. walaupun sekarang telah dilakukan diklat-diklat tentang penilaian tanah rasanya kurang mengena ke sasaran sesungguhnya. karena belajar menjadi penilai tanah bukan suatu yang instant.
    lalu bagaimana dengan profesi penilai tanah yang sudah ada? MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) memiliki pendapat sendiri dengan haln ini. coba di cek di@http://www.mappijatim.or.id/info-penilaian/berlindung-pp-no-132010-bpn-telikung-profesi-penilai.html. disitu mungkin kita dapat melihat apa yang diterjemahkan oleh mereka.

    NAMA TAUFIQUL FAJRI AL MUTAMIMUL ULA
    NIM 10192545
    NOMOR 33
    MANAJEMEN PERTANAHAN

    BalasHapus
  7. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Sdr Taufikul, mungkin kendala dalam melakukan penilaian ZNT (Peta yang masih berskala kecil, masih menggunakan acuan citra, atau sampel yang terlalu sedikit kurang tersebar merata, dsb) akan terbantu dengan diajaknya MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) ini menjadi stakeholder seperti PPAT, Surveyor Berlisensi, dll. Waktu makin mendesak (UU No. 28 tahun 2009 dan UU No. 2 tahun 2012) dan tentu saja peta ZNT yang digunakan daerah untuk penetapan PBB dan BPHTB yang dikeluarkan oleh BPN harus valid dan akurat, masih ada waktu untuk bebenah diri dengan bekerjasama dengan stakeholder yang kiranya akan membantu meningkatkan kualitas produk yang dikeluarkan oleh BPN tentunya....

    ( RAHMATIKA NURDIN NIM. 10192498 Semester VI )

    BalasHapus
  8. Saya setuju dengan pendapat saudara nugroho dewangga, bahwasannya penilai tanah harus memperhatikan aspek-aspek penilaian tanah. Tetapi menurut saya, dalam upaya mengatasi persoalan tersebut, selain perlunya tenaga professional, perlu juga adanya petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis serta koordinasi lintas sektoral yang dapat dijadikan dasar oleh semua instansi yang terkait, sehingga Peta zona nilai tanah yang dibuat dapat dipakai oleh semua kalangan.
    (Basroni Ahdy / NIM. 10192517 / Smt. VI / Manajemen Pertanahan)

    BalasHapus
  9. Kawan2 yg baik, tampaknya persoalan penilaian menjadi hal yang sangat penting bagi eksistensi BPN ke depan, disamping memang untuk menjawab kebutuhan. Seperti yg disampaikan Taufikul yg didukung Rahmatika, tampaknya secara umum BPN blm berhasil menghasilkan SDM yg kualified di bidang penilaian. Nah, merespon itu....STPN yg juga sudah mendapat respon Direktorat Survei Potensi, untuk membuka Prodiksus Penilaian Tanah.....bagaimana pendapat kawan?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Jangka Panjang; rasanya aneh Pak yang melakukan pendaftaran juga turut melakukan penilaian, apakah tidak lebih baik diberikan kepada pihak yang independen? Toh tugas BPN seperti digitalisasi produk BPN yang lama melalui GeoKKP juga blm final, pendaftaran bidang-bidang tanah juga baru beberapa puluh persen, kalau tidak fokus... dan bercabang dua atau bercabang banyak, apakah malah ndak selesai tuh tugas pokoknya..

      Hapus
    2. Memang bidang penilaian tanah nampaknya akan menjadi primadona kegiatan BPN ke depannya Pak, mengingat begitu besarnya kepentingan daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui PBB dan BPHTB. Namun kembali lagi pada realita yang telah diungkapkan oleh Bapak dan teman2 sebelumnya bahwa SDM di BPN belum memadai untuk melaksanakan tugas tersebut.
      Saya kurang sependapat dengan rekan Lutfi dan Tirta yang lebih memprioritaskan kegiatan pendaftaran tanah dan mengesampingkan kegiatan penilaian tanah. Menurut saya pendaftaran tanah dan penilaian tanah harus sama-sama dijalankan, karena telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Saya lebih condong pada upaya untuk peningkatan SDM BPN bidang penilaian tanah. Apalah artinya kita memaksakan untuk mengejar target 2014 selesai akan tetapi hasil yang diperoleh tidak valid dan menimbulkan permasalah baru?
      Jadi saya rasa rencana STPN untuk membuka Prodiksus Penilaian Tanah merupakan langkah sangat baik bagi peningkatan SDM BPN di bidang penilaian tanah. Dengan begitu maka tugas penilaian tanah akan dapat dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat bagi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bangsa kita.
      Bukankah orang bijak pernah berkata, Jika sesuatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.
      ACHMAD TAQWA AZIZ
      NIM. 10192473/MANAJEMEN

      Hapus
    3. Betul kata sdr. Aziz bahwa kedepan bidang penilaian tanah akan menjadi salah satu primadona selain program2 BPN lain seperti Larasita, konsolidasi tanah, dll, tetapi jika melihat kembali program2 BPN yang kebanyakan hanya berdasar pada kondisi di Pulau Jawa, apakah para pejabat BPN juga pernah melakukan riset2 utk kondisi diluar pulau jawa, terkadang kami di luar jawa dalam melaksanakan program2 hanya sebatas formalitas belaka.
      Peta Zona Nilai Tanah seperti yang diketahui ada kelebihan dan kekurangan, oleh karena itu selain bekerja sama dg stakeholder yang terkait, perlu adanya sosialisai kepada masyarakat, karena hasil segala sesuatu adalah untuk rakyat. Yang jadi pertanyaan sudah siapkah masyarakat dengan perubahan NJOP bila nilai dan potensi tanahnya terindikasi dengan baik? Bagaimana dengan para spekulan-spekulan tanah terkait terbukanya informasi nilai dan potensi tanah? Bagaimana jika masyarakat malah tergerak untuk menjual tanahnya tersebut yang berada dalam zona yang nilai tanahx tinggi daripada memanfaatkan tanah sebagai sumber kemakmurannya? atau masyarakat tidak menjual tanahnya tapi keberatan dengan pembayaran PBB,BPHTB karena minimx sample yang diambil dalam 1 zona bukan tidak mungkin secara ZNT nilainya tinggi tapi realita dan harga pasar jauh dibwah karena kondisi tanah yang relatif kurang stabil, sepert di Merauke yang kondisi banyak rawa-rawa, misalnya dalam 1 zona pengambilan sample hanya di depan, yang harganya tinggi padahal di bagian belakang banyak rawa-rawa.
      jadi saran saya masyarakat juga perlu dilibatkan dan mengetahui/mempunyai gambaran mengenai program ini. bukankah negara kita adalah negara demokrasi.
      WILLIANY FLORANCE ALFONS
      NIM. 10192510/MANAJEMEN

      Hapus
    4. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

      Hapus
    5. "Memang bidang penilaian tanah nampaknya akan menjadi primadona kegiatan BPN ke depannya Pak, mengingat begitu besarnya kepentingan daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui PBB dan BPHTB. Namun kembali lagi pada realita yang telah diungkapkan oleh Bapak dan teman2 sebelumnya bahwa SDM di BPN belum memadai untuk melaksanakan tugas tersebut.
      Saya kurang sependapat dengan rekan Lutfi dan Tirta yang lebih memprioritaskan kegiatan pendaftaran tanah dan mengesampingkan kegiatan penilaian tanah. Menurut saya pendaftaran tanah dan penilaian tanah harus sama-sama dijalankan, karena telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Saya lebih condong pada upaya untuk peningkatan SDM BPN bidang penilaian tanah. Apalah artinya kita memaksakan untuk mengejar target 2014 selesai akan tetapi hasil yang diperoleh tidak valid dan menimbulkan permasalah baru?"

      sejak awal pada pernyataan di atas, saya mengatakan bahwa melakukan penilaian tanah, hingga menghasilkan produk peta ZNT tidaklah mudah. Namun, saya tetap optimis jika BPN suatu saat nanti bisa menghandl.Tapi kita ketahui ada masyarakat penilai tanah yang sudah ada sebelum adanya amanat kepada BPN dan telah melakukan penilaian yang hasilnya dapat dikatakan bernilai "istimewa".Saya cenderung setuju dengan mbak Nurdin bahwa BPN dapat bekerjasama, dengan masyarakat penilai: hingga menghasilkan ZNT yang lebih baik dari sekarang. Dengan waktu yang mendesak sekarang, diklat2 tidak akan mendongkrak kualitas, karena masalah penilaian bukan masalah ilmu dan teori saja, tetapi pengalaman. Menaksir harga itu tidak mudah, apalagi nantinya akan dijadikan dasar pendapatan negara, untuk ganti rugi tanah dsb. Apakah nanti malah bukan menjadi bumerang ketika produk itu dijadikan patokan tetapi kemudian malah menjadi delik pidana>>
      Jika kita mau mengejar produk kita dapat digunakan sebagai acuan dalam waktu dekat, seyogyanya BPN mau membagi pekerjaan, sambil belajar untuk mengontrol dan mengawasi atau memonitoring hasil dari penilai independen. STPN pun dapat membuka prodiksus untuk mempercepat "melek" ilmunya. Karena masalah PBB itu rumit, seperti kata teman saya yang ada di Depkeu: "Kami senang akhirnya masalah PBB akhirnya lepas dari kami (Depkeu) karena masalah PBB itu sangat memusingkan." jadi, saya setuju dengan "Bukankah orang bijak pernah berkata, Jika sesuatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya." :)

      Hapus
    6. Jadi antara saya,rekan lutfi dan rekan willy ada satu poin kesepakatan bahwa peningkatan SDM BPN bidang penilaian tanah perlu untuk diprioritaskan. Mengenai teknis pelaksanaan penilaian tanah yang telah berjalan sekarang, saya seteju memang sebaiknya melibatkan praktisi dan kalangan profesi penilai tanah agar dapat diperoleh produk nilai tanah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan... itulah maksud pepatah
      "Jika sesuatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya"

      Hapus
    7. STPN akan membuka prodiksus penilaian tanah dalam rangka peningkatan kualitas SDM pertanahan di bidang penilaian tanah,, saya sangat setuju dengan langkah ini Pak. karena selama ini pelatihan tentang penilaian tanah pelaksanaannya sebentar dan hanya teori sehingga tidak terlalu mendalami. harapan kedepan dengan adanya prodiksus ini,, pemberian materi tentang penilaian tanah dan pelatihan di lapangannya akan lebih fokus dan terarah.. ^0^
      (Tin Mutoharoh/10192546/Manajemen)

      Hapus
    8. sudah larut, tapi mohon izin berpendapat Pak.
      Secara Pribadi saya mendukung adanya Prodiksus penilaian tanah. walau menurut saya, alasan SDM itu adalah alasan klise. kekurangan SDM bukanlah kendala yang baru dihadapi sekarang, tapi jauh sebelun reformasi itu sudah dihadapi. Tetapi adanya masyarakat yang dinamis dan kebutuhan yang smakin urgent akibat perkembangan masyarakat yang menuntut pelayanan prima di kalangan pelayan publik adalah sesuatu yang harus direspons secara cepat.

      Bentuk dukungan akan adanya prodiksus ini sebenarnya meninggalkan pertanyaan, siapa yang akan menjadi pesertanya, darimana, apa kompetensinya, bagaimana peran mereka dalam penilaian tanah, dan adakah ketentuan-ketentuan yang mengikat peserta terkait tugasnya nanti sebagai penilai tanah??????

      Alasan saya mempertnyakan ini, jika kedua rekan saya meminjam pepatah "Jika sesuatu urusan diserahkan paa yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya" maka saya lebih memilih menggunakan ungkapan terkait itu yaitu : the right men in the right place"..

      Semoga bisa disikusikan,,.... terimakasih

      By. Nensi M Juliana
      NIM.10192491/ Manajemen

      Hapus
    9. Betul Mas Luthfi....kayaknya spesialisasi lebih tepat ya...tapi harus diingat, pembina hrs lebih tau dengan yang dibina dlm hal 'knowledge'nya. misal, PPAT kan pembinanya BPN, nah SDM di BPN harus ada yg paham betul ttg kePPAT-an. begitu juga untuk penilaian. ZNT produk BPN, Lembaga Pengadaan Tanah juga BPN, tetapi penilaian tanah diserahkan pada Penilai Independen...nah disini, tetap SDM BPN yg expert dlm penilaian tanah mutlak diperlukan.Tidak harus melakukamn penilaian secara individual, tetapi melakukan penilaian utk ZNT sekaliguis monitoring hasil penilaian pihak lain untuk kepentingan pengadaan tanah.....utk pertanyaan Nensi.....sedang dimatangkan oleh Tim, silahkan dibantu dg gagasan cerdas anda...thank

      Hapus
  10. Saya setuju dengan pendapat teman2 bahwa peta ZNT belum dapat dijadikan acuan pajak BPHTB dan PBB. Saya lebih tertarik mengomentari mengenai ke-valid-an harga tanah yang ditampilkan ZNT yang dikatakan diperoleh dari harga pasar. Jika kita menempatkan diri sebagai petugas lapangan yang melakukan survei untuk penilaian tanah dengan prosedur seperti yang dilakukan BPN, tidak jarang kita akan menemui kesulitan untuk mendapatkan keterangan mengenai harga pasar yang sebenarnya melalui wawancara, kesediaan pihak yang bertransaksi untuk secara jujur menyampaikan harga transaksi yang sebenarnya dalam survei terkadang diragukan. Pencarian sample di lapangan juga tidak mudah, jika sudah terbentur dengan kendala tersebut kebanyakan teman2 cenderung melakukan estimasi yang kasar terhadap nilai tanah tersebut.
    Padahal informasi mengenai nilai tanah merupakan hal yang penting, karena menjadi acuan kebijakan dalam pelaksanaan program pertanahan seperti pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah, konsolidasi tanah, termasuk acuan penentuan PBB dan BPHTB yang belakangan ini menjadi ulasan yang hot.

    Mengingat pentingnya informasi mengenai harga tanah, maka menilai tanah bukan hanya cukup dengan inventarisasi data transaksi melalui wawancara di lapangan tapi butuh keseriusan untuk memperhitungkan aspek lain.
    Bagaimana menurut teman2? Apakah memungkinkan jika dibuat suatu formula atau rumus untuk menentukan nilai tanah berdasarkan kriteria yang dibuat BPN dan dapat diaplikasikan untuk seluruh wilayah Indonesia???

    Mungkin diantara teman2 ada yang berhasil menciptakan, sehingga dapat memberi pencerahan bagi persoalan yang menyangkut nilai tanah...ayo STPN,kita bisaaa...!!!hehe..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Bagaimana menurut teman2? Apakah memungkinkan jika dibuat suatu formula atau rumus untuk menentukan nilai tanah berdasarkan kriteria yang dibuat BPN dan dapat diaplikasikan untuk seluruh wilayah Indonesia???
      Memungkinkan mbak Lumaya: tidak ada yang tidak bisa dijadikan formula,,,, :D

      Hapus
    2. Sebuah ide yang bagus dari rekan Lumaya...saya pikir sangat mungkin untuk direalisasikan...

      Hapus
  11. Lembaga Penilai Harga Tanah adalah Lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam rangka menilai harga tanah yg akan dibebaskan untuk kegiatan pengadaan tanah. Hal ini dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 dan secara teknis hasil penilaian tersebut harus mendapatkan kesepakatan pemilik bidang tanah (Walaupun sampai saat ini belum ada Lembaga penilai tanah dan asset pertanahan yang kompeten, profesional, dan adil).
    Sementara BPN pada dasarnya Instansi Pemerintah. Instansi ini pemegang administrasi seluruh tanah di negara RI. Atau lebih kerennya BPN adalah Raja/penguasa tanah di negeri RI. Namun mengikuti perkembangan jaman, aturan dalam BPN sebenarnya sudah sangat layak untuk di revisi dan di sesuaikan.
    Lembaga Penilai merupakan Lembaga yang membutuhkan multi instansional/sektoral baik pemerintah maupun swasta. Termasuk BPN. Data-data, keilmuan dan logika-logika dari instansional sangat membantu dalam membangun pendapat. Pendapat itu berdasarkan dari fakta bukan dari semata-mata pencitraan Lembaga Penilaian saja. BPN tidak mempunyai kewenangan dalam menilai tanah dan BPN tak layak di jadikan pesaing bagi Lembaga Penilai. Lembaga Penilai di negara RI ini relatif baru. Bersaing dengan BPN adalah kesalahan, yaitu dapat menyulitkan bagi profesi Penilai dan BPN dalam melakukan penyesuaian dalam penilaian properti (tanah).
    Jayalah BPN, berkibarlah Penilai !!! (Agus Andy Hariyanto/10192474/Manajemen/VI)

    BalasHapus
  12. Setuju pak, menurut hemat saya intinya adalah ;
    1. Benahi dulu Peta Dasar Pendaftaran. Kan dengan peta itu banyak hal yang bisa dikerjakan dan bisa menjadi rujukan yang bermanfaat.
    2. Perjelas dan pertegas lembaga yg memiliki otorita dalam hal penilaian tanah, Terlalu banyak lembaga penilai, toh hasilnya pasti berbeda-beda juga. Mau pilih yang mana? Pasti mereka mempertahankan hasil penilaiannya masing2.
    3. Matangkan dulu keilmuan calon-calon penilai. Saya setuju dengan pendapat saudara Taufikul bahwa diklat-diklat penilaian tidak efektif dengan waktu yang instan, jadi perlu prodiksus supaya ilmunya lebih mengena.
    4. Perlunya kejujuran dari masyarakatnya sendiri, karena terkadang kendala-kendala yang paling sering ditemui oleh penilai adalah ketidakjujuran masyarakat pemilik tanah yg berdampak sistemik bagi hasil penilaian. Bahkan bisa merugikan keuangan negara.

    BalasHapus
  13. Kalau saya lebih tertarik untuk menyelesaikan Pekerjaan Rumah BPN RI yang udah hampir 53 tahun belum juga tuntas, yakni pendaftaran tanah. Dari seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia baru 35 persen atau 24,045 juta bidang tanah yang bersertifikat (dipetakan). Pertanyaannya Bagaimana Mau Menjawab tantangan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) Berbasis bidang tanah, sementara basis data bidang tanah yang berasal dari data persil (Peta Pendaftaran Tanah), belum semua bidang tanah terpetakan.
    Ketika semua Program BPN RI seperti : Larasita, PRONA, SIMTANAS, LMPDP, One Day Service, KKP, dab GeoKKP, yang outputnya merupakan pelayanan pertanahan mengenai legalisasi asset, berbenturan dengan Kesibukan Pembuatan Peta ZNT, mana yang lebih dulu di prioritaskan? Belum lagi dengan program Konsolidasi Tanah yang semangat Di Doktrinkan Oleh Bapak Oloan Sitorus, Untuk itu Tentunya Semua Program ini merupakan tantangan bagi kita semua, Apakah kita sebagai generasi penerus BPN Di Masa Depan Sanggup atau tidak? tetap harus kita emban demi kewibawaan Lembaga Kita Badan Pertanahan Nasional.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Betul Mas Tirta, PR kita masih sangat banyak....tetapi jgn hanya sibuk menyelesaikan PR kita ttg pendaftaran tanah yg ga beres2...tetapi juga merespon perkembangan dan kebutuhan bidang pertanahan di luar PT. tidak hanya penilaian tanah, tetapi juga penyelesaian sengketa......maka ayo semangat, agar bisa berkontribusi untuk bereskan pekerjaan BPN secara lebih baik, cepat & paripurna

      Hapus
  14. Mengenai akan didirikannya prodiksus penilai tanah di STPN, saya sangat setuju pak. Di dalam Pasal 12 ayat (4) Perkaban Nomor 4 Tahun 2006 disebutkan bahwa salah satu tugas Seksi Survei Potensi Tanah adalah melakukan pembinaan teknis terhadap pejabat penilai tanah. Yang perlu digarisbawahi pernyataan ini adalah kata-kata “pembinaan”. Agar bisa membina, tentunya pengetahuan yang dimiliki juga harus lebih mendalam daripada pihak yang akan dibina sehingga menurut pendapat saya perlu diadakan pendidikan khusus tersebut bagi aparatur BPN, yang kelak bakal menjadi generasi penerus BPN, mengenai penilaian tanah agar ilmu pengetahuannya lebih mendalam lagi.
    Selain itu, berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012, BPN merupakan instansi yang berwenang untuk mengeluarkan lisensi bagi penilai tanah yang akan melakukan penilaian dalam rangka pemberian ganti kerugian bagi pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Hal ini menjadikan perlunya semacam pendidikan khusus bagi para kader-kader BPN mengingat kewenangan mengeluarkan lisensi tersebut bukan merupakan kewenangan yang sembarangan.
    Wido Rekno NIM.10192549/Manajemen Pertanahan

    BalasHapus
  15. Menurut saya memang sangat pnting dilakukan perbaikan dan penyempurnaan ttg pembuatan peta znt bpn,karena slama ini yg saya tau untuk menentukan nilai tanah mash mengacu pada peta PBB,pdhal peta trsebt jg blum bsa akurat dgunakan,seperti ktka saya dkntr dlu penilaian tnah untk mentkan njop obyk pjak antara tmpat yg brbda dinilai dg hrga yg sama pdahal sarana dan aksesx jg brbda,hal ini tentu sja sgt merugikan baik untk pmilik tnah maupun negara..ttp peta znt mlik bpn jg hrus dsempurnakan seperti yg diuraikan bpak diatas agar dalam pelaksanaanx hasilx dapt dpertanggungjawbkan...

    (VIVIN IKA PRASETYANA NIM. 10192508 SEMESTER VI)

    BalasHapus
  16. saya sependapat dg mbak wido,yaitu SETUJU kalau nantinya akan ada prodikus penilaian. Tetapi sebaiknya juga dilakukan penambahan SDM yang berkualitas, untuk menambah tenaga di kantor serta mengisi kekosongan pegawai yang ikut program tersebut. Pegawai yang ikut prodikus tersebut diharapkan benar2 mau belajar, dan jujur. mengapa saya setuju? karena penilai yang ada di Indonesia jumlahnya sedikit. penilai yang saya maksudkan adalah seperti yang tertera pada Peraturan Pelaksana UU 2/2012, yaitu Perpres 71/2012 ttg Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 butir (11),"Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai,adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari BPN untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah". Kalau menilai asal-asalan, anak SD pun tahu. Prodikus tersebut tentu saja pengajarnya juga harus profesional yang mengerti bidangnya. Jadi, pengajarnya ada yang berasal dari penilai yang profesional, dari BPN yang paham tentang nilai tanah, dan dari Menkeu yang paham ttg pajak.

    Selama ini yang membuat peta ZNT, banyak yang belum memiliki kualifikasi yang memadai yang sesuai Perpres tersebut, sehingga hasilnya kurang bermanfaat, padahal dana yang telah digelontorkan tidaklah sedikit (amat sangat besar), sehingga terkesan sia-sia, karena basisnya bukan bidang... sebaiknya kita membuat kerjasama dengan penilai tanah,untuk membantu menilai tanah, sementara, sampai nantinya tercetak penilai tanah hasil prodikus yang mampu menilai tanah dengan basis bidang dengan hasil yang berkualitas yang telah mempunyai lisensi dan ijin praktik. kalau cuma pegawai biasa yang menilai tanah tanpa ada lisensi dan ijin praktik,apa tidak melanggar UU maupun Perpres?? kita merasa seperti disudutkan oleh rimba peraturan... =.=

    Walaupun demikian, janganlah kita (BPN) hanya terfokus pada ZNT. Terus lanjutkan kegiatan yang lainnya sesuai dengan tupoksi. kalau perlu kita mencari cara dan solusi bagaimana mempercepat pelayanan pertanahan dengan hasil yang berkualitas dan optimal. Oh ya pak, mungkin ada cara yang bisa kita terapkan pada saat Panitia A/satgas yuridis ke lapangan untuk mengisi DI 201, mungkin tidak ada salahnya juga membawa dan mengisi form isian (yang ada 14 kriteria seperti yang pak senthot ajarkan)di lembar terpisah seperti pada waktu kami ikut PKL penatagunaan tanah dulu. Kan basisnya bidang juga, buat jaga-jaga kalau Direktorat Survei Potensi menginginkan data dengan segera.menurut saya itu lebih efektif.



    BalasHapus
  17. Penerapan peta ZNT sebagai dasar penentuan besarnya pajak PBB dan BPHTB sangatlah baik. Hal ini sesuai amanah PP. 13/2010 tentang PNBP di BPN RI dimana didalamnya mengatur mengenai peta ZNT. Mengenai masih banyaknya kekurangan yang ada saat ini,bukanlah menjadi hambatan guna penyempurnaan peta ZNT mendatang.
    Banya manfaat dari peta ZNT jika diaplikasikan dalam penentuan PBB dan BPHTB. Manfaat pertama bagi pemda,dapat meningkatkan PAD dan mengurangi angka kehilangan pajak potensial dari sektor pajak. Hal ini karena dengan peta ZNT maka pemda memiliki standar baku mengenai data nilai tanah. Manfaat kedua bagi masyarakat yaitu terciptanya suatu keadilan dalam penentuan pajak yang harus mereka bayarkan,dan masih banyak manfaat lainya.
    Sebagai badan yang mengurusi masalah pertanahan,mau tidak mau BPN akan berhubungan dengan nilai tanah. Hal ini mengndung konsekwensi moral bahwa pembuatan peta ZNT oleh BPN menjadi suatu keharusan. Jika kita cermati peta ZNT ynag ada pada saat ini belum begitu baik maka keepan diharapkan akan tarus mengalami paerbaikan - perbaikan. Pembuatan peta ZNT juga melibatkan berbagai sektor mengingat manfaatnya juga dapat digunakan oleh sekto lain diluar BPN.
    Kiranya niat baik kita untuk memajukan bangsa ini dapat kita wujudkan melalui pembuatan peta ZNT yang baik. peta ZNT yang baik kita ikut juga dalam mensejahterakan bangsa....!!

    Khabib Surachman
    10192527/manajemen

    BalasHapus
  18. Saya setuju dengan pendapat sdr. Tirta Wijaya. Terutama untuk daerah-daerah luar jawa urusan sertipikasi saja belum bisa dikatakan berhasil. Masih banyak sekali tugas yang harus diselesaikan, belum lagi peningkatan SDM untuk peningkatan pelayanan pertanahan yang lama harus lagi dihadapkan dengan peningkatan SDM pelayanan pertanahan yang baru. Memang bidang Pertanahan sesuai dengan yang dimandatkan oleh Perpres 10/2006 menyelenggarakan kebijakan dan pengelolaan pertanahan secara nasional, regional dan sektoral termasuk di dalamnya dalam hal pelaksanaan survei dan pemetaan potensi tanah. Beberapa persoalan yang mendasar terkait dengan nilai dan penilaian aset tanah adalah sebagai berikut:
    1. Belum adanya sistem Penilaian Nilai Total Aset Pertanahan yang mampu berperan sebagai indikator kemakmuran dan sebagai bagian dari mekanisme pencegahan dan pengurangan Sengketa melalui penilaian yang adil.
    2.Belum adanya sistem penilaian tanah yang mencerminkan nilai atau harga pasar nyata dan keadilan dalam memperoleh “penilaian “ secara obyektif dan transparan.
    Dihadapkan kedua permasalahan mendasar diatas muncul sebuah konsep mengenai Peta Zona Nilai Tanah. Peta ini akan menampilkan informasi mengenai potensi dan nilai tanah di suatu wilayah sebagai kebutuhan dan rujukan nasional. Permasalahannya sudah mampu atau belumkah kita sebagai penerus BPN kedepan untuk memenuhi tantangan baru ini. Beberapa waktu yang lalu sewaktu saya berbincang dengan pegawai BPN yang tidak perlu disebutkan namanya mengatakan bahwa penyelesaian tugas BPN terkait sertipikasi saja belum beres, bagaimana mungkin mampu melaksanakan sesuatu yang baru seperti penilaian tanah. Dimana penilai membutuhkan keahlian tertentu. Menurut pendapat saya bukannya pesisimis tetapi akan lebih baik apabila sertipikasi dulu ditingkatkan kualitasnya seIndonesia bukan hanya di Jawa saja, Peta Pendaftaran dibenahi sehingga pembuatan peta zona nilai tanah bisa berbasis persil dan langsung link dengan pemilik tanahnya.
    Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2010 pasal 16 ayat 1, sudah mengamanatkan BPN untuk melakukan penilaian tanah dalam hal ini membuat peta Zona Nilai Tanah (ZNT). Jika amanat itu tidak dilaksanakan, maka BPN juga bersalah. Tetapi hal ini juga harus didukung kualitan SDM. Jumlah SDM di Pemerintahan khususnya BPN tentu sangat terbatas, sehingga sangat diperlukan adanya saling kerjasama, saling dukung mendukung antara pemerintah (BPN) dengan profesi penilai dalam hal ini MAPPI dan dukungan dari pemerintah daerah. Penilaian tanah oleh BPN semoga tidak hanya menjadi mimpi dan semoga tidak hanya menjadi kenyataan yang nantinya akan menjadi bumerang bagi BPN sendiri karena penilaian tanah terkait pendapatan daerah, pendapatan negara dan agar tidak disalahgunakan oleh spekulan tanah.
    (WERRY PUSPITASARI NIM. 10192509 SEMESTER VI)



    BalasHapus
  19. Banyaknya produk-produk baru yang dikeluarkan oleh BPN (seperti halnya yang dikatakan oleh Saudara Tirta), akan tetapi jika produk yang dikeluarkan oleh BPN masih sekitar ruang lingkup BPN artinya mencari solusi soal permasalahan-permasalahan yang timbul terkait pertanahan boleh saja dan akan didukung sepenuhnya, tetapi jika muncul produk baru dan menimbulkan permasalahan baru buat apa dilanjutkan. Menurut saya, dengan adanya ZNT yang kemudian akan diarahkan untuk membantu dalam acuan penilaian tanah dalam penentuan PBB dan BPHTB justru akan menimbulkan polemik-polemik baru seperti yang diungkapkan olek Bapak Sutaryono... Saya setuju dengan beberapa teman yg mengungkapkan bahwa sepertinya kita lebih fokus pada bidang pertanahan, seperti perbaikan SDM, memecahkan solusi-solusi sengketa yang banyak terjadi, memperbaiki pelayanan pertanahan yang ada seperti kita ketahui sudah adanya sistem GeoKKP saat ini. Mengapa saya katakan demikian, karena pada kenyataannya SDM di kantor pertanahan masih kurang hal ini dibuktikan dengan banyaknya kantor pertanahan yang memperbantukan tenaga honorer karena sebagai pegawai BPN masih ada yang tidak bisa menggunakan teknologi, nah sebaiknya ada pelatihan-pelatihan untuk para pegawai BPN agar bisa menggunakan aplikasi GeoKKP... Memang tidak ada salahnya mengembangkan diri agar menjadi lebih baik sehingga dimunculkan hal-hal baru agar BPN menjadi lebih baik seperti ingin diadakannya Prodikus Penilaian Tanah, mungkin dengan adanya prodikus tersebut wawasan dan pengetahuan kita semakin luas dan menjadikan SDM-SDM di BPN jauh lebih baik, tetapi tidak ada salahnya dari hal-hal yang kecil dulu juga diperbaiki seperti yang sudah saya ungkapkan diatas. Yang penting tetap pada porsinya bahwa BPN adalah lembaga pemerintahan yang ada untuk membantu persoalan-persoalan tanah, jadi menurut saya ya fokus dulu saja, biarkanlah persoalan penilaian tanah diberikan pada yang ahlinya... Intinya adalah sebagai pegawai BPN kita mengabdi untuk membantu melayani masyarakat agar terwujud keadilan dan kesejahteraan masyarakat......
    (MAHENGGAR PAULINA P/ NIM. 10192483/ MP/ SEMESTER VI)

    BalasHapus
  20. Munculnya berbagai macam persoalan di lapangan akibat penggunaan peta ZNT produk BPN untuk penetapan PBB dan BPHTB menunjukkan bahwa peta ZNT tersebut belum siap dan belum layak digunakan sebagai dasar penetapan PBB dan BPHTB. Fakta tersebut menuntut untuk terus dan harus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap peta ZNT produk BPN. Peta ZNT yang dibuat hendaknya berbasis persil dan betul-betul menunjukkan nilai tanah yang sebenarnya. Apabila dibandingkan dengan peta ZNT buatan Kantor Pajak yang berbasis bidang, maka peta ZNT produk BPN masih terlalu kasar karena basisnya adalah zona dan skala yang digunakan terlalu kecil sehingga informasi yang disampaikan menjadi tidak detail.
    Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas BPN adalah melaksanakan pendaftaran atas seluruh bidang tanah di Indonesia (pasal 19 UUPA). Pendaftaran tersebut dilakukan pada setiap bidang tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Berdasar hal tersebut, maka dalam pembuatan peta ZNT sebaiknya juga dengan melakukan pendataan pada setiap persil, bukan dengan sampel pada tiap-tiap zona. Misalnya dengan melakukan pendataan bersamaan dengan saat penyelidikan riwayat tanah. Mengingat peta ZNT mengandung informasi berupa nilai/angka yang sifatnya sensitif (seperti yang disampaikan Sdri. Ratna) dan cenderung mengalami perubahan dari tahun ke tahun, maka selain dibuat dengan basis bidang juga harus senantiasa dilakukan updating terhadap peta ZNT tersebut.
    Saya setuju dengan rencana STPN untuk membuka Prodiksus Penilaian Tanah. Langkah tersebut merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas SDM BPN di bidang penilaian tanah. Dengan prodiksus tersebut diharapkan akan menghasilkan SDM yang kualified di bidang penilaian dan peta ZNT yang dihasilkan pun dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga diperlukan kerja sama dengan instansi pemerintah untuk mendukung terwujudnya peta ZNT dengan informasi yang benar-benar transparan dan sesuai dengan nilai riil di lapangan.
    SITI NURHAYATI
    10192544/Manajemen Pertanahan

    BalasHapus
  21. Kok komentarnya sudah keluar dari konteks?

    Kembali ke masalah pokok, menurut saya penerapan peta ZNT sebagai dasar penentuan besarnya pajak PBB dan BPHTB memang baik. Hal ini sesuai amanah PP. 13/2010 tentang PNBP di BPN RI dimana didalamnya mengatur mengenai peta ZNT.
    Namun perlu di kaji kembali terhadap peta ZNT yang telah dproduksi oleh kantah di daerah dalam hal kualitas data yang disajikan. Mengingat apa yang di utarakan Bpk Sentot yang menurut beliau bahwa Bpk Direktur Survei Potensi Tanah BPN-RI sendiri belum percaya diri untuk mempresentasikan peta ZNT produk BPN sendiri di depan dinas dan lembaga terkait.
    Jadi sebelum BPN ingin mengangkat peta ZNT sebagai salah satu produk unggulan, dalam proses pengambilan data di lapangan s/d produksi petanya harus diteliti dan diawasi oleh pihak-pihak yang berkompeten dengan bidang penilaian didalam BPN itu sendiri agar mampu menyajikan peta ZNT sesuai dengan yang telah di standarkan.
    Semoga kebijakan Kepala BPN yang sekarang ini mampu mengangkat kualitas produk-produk BPN yang tentunya harus didukung peningkatan SDM BPN dengan berbagai pelatihan, pendidikan, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung.
    Amiinn...

    Nama : Candra Permana Putra
    NIM : 10192518
    Kelas: Sm6/MP

    BalasHapus
  22. saya setuju dengan pendapat teman-teman bahwa peta ZNT BPN belum layak untuk dijadikan sebagai dasar penarikan Pajak (PBB dan BPHTB) oleh sebab itu perlu pembenahan-pembenahan, tidak hanya dari segi teknis, hukum tetapi juga SDM yang ada.
    disini saya hanya ingin berkomentar bahwa peta zona nilai tanah berbasis persil itu memang sangat penting, tidak hanya bagi BPN tetapi juga Pemda. Saya sangat tertarik dengan Program Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang bekerja sama dengan Pemda yaitu Adanya Program LAYANG MAS. disini antara BPN dan Pemda bekerja sama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan informasi mengenai bidang tanah tersebut, berapa harganya, sudah sertipikat atau belum, luasnya, pemiliknya, dll. sehingga hal ini akan memudahkan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi atau yang akan melakukan transaksi jual beli. Jadi tidak semata mata Peta ZNT yang berbasil persil hanya dijadikan sumber pendapatan bagi daerah dengan dijadikannya sebagai dasar penentuan pajak PBB dan BPHTB, tetapi lebih dari itu dapat dijadikan pelayanan pemberian informasi yang dapat dipercaya kepada masyarakat.

    BalasHapus
  23. saya setuju dengan pendapat teman-teman bahwa peta ZNT BPN belum layak untuk dijadikan sebagai dasar penarikan Pajak (PBB dan BPHTB) oleh sebab itu perlu pembenahan-pembenahan, tidak hanya dari segi teknis, hukum tetapi juga SDM yang ada.
    disini saya hanya ingin berkomentar bahwa peta zona nilai tanah berbasis persil itu memang sangat penting, tidak hanya bagi BPN tetapi juga Pemda. Saya sangat tertarik dengan Program Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang bekerja sama dengan Pemda yaitu Adanya Program LAYANG MAS. disini antara BPN dan Pemda bekerja sama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan informasi mengenai bidang tanah tersebut, berapa harganya, sudah sertipikat atau belum, luasnya, pemiliknya, dll. sehingga hal ini akan memudahkan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi atau yang akan melakukan transaksi jual beli. Jadi tidak semata mata Peta ZNT yang berbasil persil hanya dijadikan sumber pendapatan bagi daerah dengan dijadikannya sebagai dasar penentuan pajak PBB dan BPHTB, tetapi lebih dari itu dapat dijadikan pelayanan pemberian informasi yang dapat dipercaya kepada masyarakat.
    NAMA : TRI IDA WIJAYANTI
    NIM : 10192548/ MANAJEMEN PERTANAHAN SMT VI

    BalasHapus
  24. Menjawab pertanyaan dari Pak Sutaryono dan setuju tentang pendapat banyak rekan sebelumnya di atas bahwa saya tetap optimis bahwa BPN mampu untuk menghandle pekerjaan penilaian tanah yang berupa produk peta ZNT yang ideal secara nasional dan secara bertahap kedepannya. Namun, tidak lupa untuk berkoordinasi dengan para penilai independen swasta (para appraisal jasa penilai tanah), jika perlu STPN tidak hanya menyediakan prodiksus di bidang ini tetapi juga dengan riset sebagai penambahan pengalaman lebih di lapangan, misalnya: mahasiswa disebar bersama dengan dosen untuk meriset Zona Nilai Tanah untuk wilayah tertentu..Kemudian kegiatan ini dilakukan secara rutin yang nantinya akan menghasilkan rumusan-rumusan penilaian yang bersifat akademis dan lebih valid, hal ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Saudari Lumaya.
    Nama : MARTAN FAJRI
    NIM : 10192534
    Kelas/smt : Manajemen Pertanahan/VI

    BalasHapus
  25. Saya setuju dengan yang dikemukakan Wido Rekno, dilihat dari Perkaban No.4 Tahun 2006 dan UU No.2 Tahun 2012 dimana BPN memang harus segera menyiapkan SDM yang bisa dihandalkan, seperti dalam membuat ZNT yang berbasis bidang agar dapat bermanfaat secara maksimal dalam penentuan Pajak (PBB dan BPHTB) serta kepentingan lainnya.
    menurut saja untuk dapat menghasilkan SDM yang optimal dalam membuat peta ZNT bukan hanya memberikan teori, namun sebaiknya para mahasiswa dilibatkan dalam pelaksanaan penilaian dalam pembuatan peta ZNT sebagai praktikum agar ketika sudah kembali ke daerah masing-masing mahasiswa sudah memiliki pengalaman dalam penilaian untuk membuat peta ZNT yang valid.
    Namun kita juga tidak boleh mengenyampingkan tugas pokok BPN seperti yang sudah diungkapkan oleh Lutfi Maulana, karena BPN harus mempunyai komitmen yang kuat dalam pelaksanaan tugasnya secara profesional.
    Nama : Y.Aam Ennita Lidiana
    Jurusan : Manajemen

    BalasHapus
  26. Terbitnya UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,merupakan salah satu wujud nyata peran pemerintah mendukung pelaksanaan otonomi daerah,sesuai dengan amanat pasal 18 UUD 1945, terlepas bahwa dalam pelaksanaannya ada tarik ulur dari berbagai instansi terkait. Sebagaimana diketahui regulasi ini juga mengatur PBB dan PBHTB sebagai sumber pajak yang potensial bagi daerah dan tentunya BPN sebagai instansi yang mengelola bidang pertanahan, mempunyai andil besar dalam penentuan besarnya dua jenis pajak tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut BPN membuat peta ZNT. Namun dilihat dari proses pembuatan Peta ZNT tersebut, masih belum dapat dikatakan layak untuk digunakan sebagai dasar penentuan PBB dan BPHTB, yaitu masih berbasis zona belum bidang perbidang. Namun bukan berarti bahwa Peta ZNT yang dibuat BPN tersebut tidak sepenuhnya tidak dipakai, karena Peta ZNT untuk suatu wilayah homogen yang luas, seperti perkebunan bisa tetap dipakai. Namun dalam hal PBB dan BPHTB, untuk Peta ZNT yang dibuat oleh BPN masih perlu banyak berbenah. Jika yang menjadi target adalah peta ZNT berbasis bidang dengan acuan Peta Pendaftaran Tanah, juga belum bisa dicapai, karena di BPN sendiri untuk seluruh wilayah Indonesia, hal itu juga masih merupakan "yang harus dicapai" namun sampai di sini, bukan berarti kita saling menyalahkan, atau memojokan BPN dengan kondisi ini, memang benar koreksi sangat perlu untuk suatu perubahan, tapi jangan sampai hal ini justru melemahkan semangat kita. Sebaliknya kita terpacu untuk menciptakan BPN yang lebih baik ke depannya.
    Nama : Maria Padjo
    NIM : 10192484/ Manejemen Pertanahan

    BalasHapus
  27. Peta ZNT memang belum dapat dijadikan sbg acuan dalam penarikan PBB dan BPHTB. Salah satu permasalahan kurang validnya informasi nilai tanah yang disajikan peta ZNT karena berasal dari citra satelit yang masih berupa zona-zona.
    Untuk meningkatkan kualitas dari peta ZNT ada yang berpandangan bahwa akan menggunakan peta pendaftaran produk dari BPN sendiri. Saya cenderung sependapat dengan apa yang disampaikan mas Tirta, bagaimana kita dapat menyajikan/menggarap peta ZNT yang berbasis bidang/persil, sedangkan bidang tanah yang sudah terpetakan baru ± 35%? melihat kenyataan tersebut, maka timbul pertanyaan bagi saya, Bisakah kita mengerjakan pendaftaran tanah sekaligus penilain tanah?

    Untuk pembukaan Prodiksus Penilaian Tanah di STPN, saya setuju.. STPN sebagai lembaga pendidikan di bawah BPN yang sejauh ini paling banyak menyumbang SDM bagi BPN sudah sepatutnya dan seharusnya membuka Prodiksus tersebut, guna menyiapkan SDm guna menjawab tantangan di bidang Penilaian tanah.
    Seperti yang disampaikan mbak Wido yang diperkuat lagi oleh mbak Nita, selain memberikan teori2 tentang penilaian tanah, sebaiknya mahasiswa juga praktek langsung/dilibatkan langsung pada kegiatan penilaian tanah. Sehingga para mahasiswa mendapatkan lebih banyak “jam terbang”, sehingga bisa mengetahui masalah2 yang ada di lapangan dan cara mengatasi masalah tersebut.. Bukankah Pengalaman adalah “guru” yang paling baik? hehe

    YUNUS SUJARWADI
    NIM. 10192552 / MP

    BalasHapus
  28. Esti Purwandari12 Maret 2013 20.50

    Saya setuju dengan pendapat temen-temen di atas diantaranya pendapat Sdri. Williany dimana program-program BPN kebanyakan hanya melihat pada kondisi kabupaten/kota di Pulau Jawa serta kota-kota besar di luar Jawa. Untuk kabupaten di luar Jawa misalnya pada kabupaten pemekaran, pekerjaan penilaian tanah merupakan pekerjaan yang berat karena adanya permasalahan SDM baik dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya. Jika pekerjaan penilaian tanah ini dipaksakan maka akan menghasilkan produk nilai tanah yang tidak akurat. Seperti yang dikatakan Sdr. Tirta, banyak pekerjaan BPN yang perlu segera diselesaikan. Oleh karena itu, dengan banyaknya beban pekerjaan yang telah ada sebelumnya, dalam pelaksaan penilaian tanah tidak ada salahnya BPN melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan Pemerintah Daerah maupun dengan MAPPI seperti yang disampaikan Sdr. Taufikul agar dapat menghasilkan nilai tanah yang yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya setuju STPN membuka Prediksus Penilaian Tanah. Pekerjaan penilaian tanah memerlukan ilmu yang mendalam yang tidak bisa dicapai dalam sekejap. Perlu adanya pelatihan-pelatihan dan bimbingan untuk menghasilkan penilai tanah yang berkualitas.
    Esti Purwandari/10192520

    BalasHapus
  29. Mungkin sekarang Peta ZNT yang dibuat bpn belum siap digunakan sebagai acuan penetapan PBB dan BPHTB karena masih terdapatnya berbagai kekurangan dan kendala seperti yang temen-teman uraikan di atas namun hal ini tentunya tidak lantas mematahkan semangat BPN khususnya kita sebagai generasi penerus BPN kedepannya untuk terus maju dan berkembang ke arah yang lebih baik agar produk yang kita hasilkan dipakai dan dipercaya serta berkualitas karena tidak ada hal yang tidak mungkin untuk pikiran yang terbuka dan yang mau bersungguh-sungguh namun tentu saja membutuhkan proses dan waktu .Dengan rencana di bentuknya Prodiksus Penilaian Tanah di STPN yang diharapkan akan menghasilkan SDM yg kualified di bidang penilaian.Menurut sy hal ini merupakan langkah yang Cermat karena STPN merupakan sumber SDM yang potensial sebagai pencetak kader-kader penerus BPN.Dan Untuk kedepannya Saya optimis pembuatan ZNT akan bisa berbasis bidang Karena sekarang sudah banyak Perogram Pensertipikatan tanh yang di galakkan BPN setiap tahunnya seperti Prona,UKM,SMS,Redistribusi tanah,P4t dll dengan jumlah bidang nyang mencapai ribuan disetiap kabupatennya,dan peta yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pertanahan ini dapat di jadikan acuan untuk Zoning Nilai tanah yang berbasis bidang.

    Nama:Heni suryani
    Nim :10192524

    BalasHapus
  30. Permasalahan ZNT produk BPN yang akan digunakan oleh daerah untuk penetapan PBB dan BPHTB memunculkan banyak persoalan berkenaan dengan PBB dan peralihan hak atas tanah, saya lebih berpendapat bahwa informasi nilai tanah, nilai properti, nilai ekonomi kawasan, serta nilai total aset pertanahan harus dikerjakan oleh BPN, yang merupakan satu-satunya instansi di republik ini yang melaksanakan Rechtskadaster (kadaster hak) dalam pendaftaran tanah. Namun apakah BPN mampu melaksanakan pemikiran yang idealis ini.
    Mengapa saya berpikir idealis karena apabila data yang diperoleh melalui Rechtskadaster kemudian diolah untuk dimanfaatkan untuk kepentingan fiskal seperti penilaian bidang tanah dan perpajakan akan menghasilkan ZNT yang sangat valid. Padahal pengelolaan PBB oleh daerah harus sudah dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2013, sementara itu penerapan BPHTB berdasarkan regulasi ini selambat-lambatnya satu tahun setelah terbitnya UU Nomor 28 Tahun 2009.
    Maka kita harus belajar dari kesalahan dengan memperbaiki ZNT dengan beberapa langkah yang telah dituliskan pada artikel diatas. Namun hendaknya proses Pengukuran dan pemetaan (teknis kadaster), pembukuan hak (kegiatan di bidang yuridis) dan pemberian tanda bukti hak di seluruh wilayah Indonesia dapat segera terealisasikan. Ditambah dengan pembinaan PPAT yang berkelanjutan sehingga akta tanah produk PPAT dapat digunakan sebagai instrumen penilaian sehingga menghasilkan produk ZNT yang valid.
    Taufik Abdullah

    BalasHapus
  31. Saya setuju mengenai rencana STPN dalam membuka prodiksus Penilaian Tanah. Hal ini erat kaitan dengan pembentukan SDM yg kualified di bidang penialian. Selain itu, perlu dibentuk suatu forum khusus mengenai penilaian tanah dimana nantinya menghadirkan orang/ instansi terkait yang selalu bergelut dalam hal penilaian bisa jadi dari pemerintah maupun swasta.
    (Meiwan Fadhli/10192535/Manajemen)

    BalasHapus
  32. Alhamdulillah sudah banyak teman2 yg membahas ZNT,sesuai dengan semangat STPN yang mau membuka prodi penilaian tanah wlaupun ada rekan2 yang berpendapat lebih mementingkan pendaftaran tanah sebagai tugas utama BPN. Problematika ZNT ini ada sedikit atau banyak problem ketika dihadapkan dengan pelaksanaan pengelolaan pajak (PBB dan BPHTB) oleh daerah.mungkin sedikit kekhawatiran saya yaitu terhadap masyarakat indonesia terutama glongan menengah kebawah.pengeloan PBB dan BPHTB oleh daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah tidak selalu menguntungkan masyarakat.misalnya dengan penentuan Njop oleh daerah akan secara otomatis dinaikkan supaya PAD nya meningkat. Dampaknya masyarakat akan terbebani kenaikan PBB
    . Selama ini masyarakat terutama golongan mnengah kebawah masih berpandangn negatif terhadap pengelolaan pajak. Masyarakat membayar pajak tinggi tapi pembangunan tidak bisa mereka nikmati. Apalagi saat ini banyak pejabat daerah yang tersandung kasus hukum. Selain itu dampak bagi pensertipikatan tanah bisa menurun karena NJOP tinggi terkena BPHTB. ZNT merupakan solusi untuk mengontrol penentuan nilai NJOP bagi daerah apabila dbuat oleh SDM profesional dan punya hati. Begitu pentingnya ZNT maka perlu adanya ZNT yang berkualitas.produk ZNT pada saat ini masih diragukan. Menurut hemat saya bukann kesalahan dari pembuat kebijakan atau pelaksananya karena sudah banyak orang BPN mengerti bagaimana ZNT ini menjadi berkualitas seperti yang dibahas oleh bapak Sutaryono dan rekan-rekan semua karena semua itu perlu proses dan waktu untuk mendapatkan ZNT yang berkualitas. Perlu adanya regulasi yang tepat demi terlaksananya ZNT yang bermanfaat. Kemudian tdk kalah penting pembuat ZNT dilaksanakan dengan profesional dan dengan hati. Isabela candrakirana (10192525)

    BalasHapus
  33. penilai tanah, adakah SDMnya di pertanahan, bila ada, cukupkah. Sebuah kebijakan yg harusnya dipersiapkan dasar2nya, SDMnya...
    Dicky

    BalasHapus
  34. waaahh...sudah ramai sekali komen di artikel ini...
    sepertinya saya terlambat sekali...

    kalo menurut saya pak, untuk penilaian zona nilai tanah ini kita harus menggandeng instansi-instansi yang sekiranya akan menggunakan peta zona nilai tanah ini, untuk merumuskan bersama-sama tentang zona nilai tanah ini. sehingga dari berbagai instansi yang membutuhkan peta zona nilai tanah ini, bisa menggunakan satu peta hasil dari rumusan beberapa instansi yang akan menggunakannya. dan nantinya akan dihasilkan peta zona nilai tanah tunggal yang bisa digunakan oleh beberapa instansi.
    hal ini tentunya akan menghemat keuangan Negara. terutama untuk biaya survey lapangan yang membutuhkan biaya banyak.

    Muhammad Solichin Ristiarto
    Manajemen Pertanahan
    10192488

    BalasHapus
    Balasan
    1. Menghemat Uang Negara.....statemen itu juga yg diisaratkan oleh Direktur Survei Potensi Tanah....banyak sekali dana yang sudah dikeluarkan untuk ZNT, tetapi kita tidak cukup pecaya diri untuk tampilkan itu menjadi instrumen yang aplikatif dalam berbagai kebutuhan, kalo ga pede...berarti ada sesuatu, yg mungkin juga pemborosan...he..he,,, gitu kah maksudmu Mas Antok....

      Hapus
  35. Wah...luar biasa ramai sekali...secara pribadi saya sependapat dengan sdr. ato, karena koordinasi antar instansi adalah hal yang amat penting. Peta zonasi nilai tanah BPN memang belum bisa di gunakan secara langsung. nah untuk mempercepat peta ZNT biar bisa di gunakan BPN kan bisa bekerja sama dengan Dinas pajak. Peta PBB yang di miliki dinas pajak menurut beberapa user memang kurang detail , akan tetapi menurut Bpk. Anung salah satu ahli penilaian property peta pbb mempunyai proposi bembagian nilai yang relatif bagus. nah berdasarkan dengan keunggulan tersebut , kan bisa di jadikan dasar untuk menyesuaiakan peta ZNT BPN, sehingga dengan beberapa penyesuaian peta ZNT dapat di wujudkan dengan cepat dan tentunya bisamendobrak pintu gerbang lintas sektor serta dapat mengefisienkan anggaran pembangunan yang selama ini di hambur- hamburkan karena pembangunn bersifat sektoral. Dengan adanya kerjasama ini, Minimal data dipeta PBB dan Data BPN singkron bukankah sudah luar biasa

    BalasHapus
    Balasan
    1. emang ada po mas Dinas Pajak.....kalau kantor pajak ada, sementara, kewenangannya sudah dilimpahkan ke pemerintah daerah, khususnya utk PBB dan BPHTB....so,....

      Hapus
  36. Hmhmh baru baru ini saya beli tanah sekitar 100 meter persegi di Tangerang Selatan, dengan NJOP 1,5 juta...sehingga harganya 150juta...saya sdh bayar jasa Notaris plus pajak-pajaknya sekitar 26 juta....lah belakangan masih ditagih harus bayar ZNT dua setengah juta....plisss ada yg bisa bantu kasi info ngga.. ?

    BalasHapus
  37. Ada persoalan penting dari penilaian ZNT ini, yaitu ketika angka penilaian ini digunakan sepihak oleh BPN untuk menetapkan tarif. Apakah bisa dibenarkan sesuai UU Pelayan Publik?

    BalasHapus
  38. Barangkali perlu dikonfirmasikan kepada Notaris/PPAT yang mengurusnya soal rincian pembayaran. Setau saya, anda akan terkena Pajak BPHTB 5% dari nilai transaksi, sementara penjual terkena PPH 5%...

    BalasHapus
  39. Betul ZNT adalah produk BPN, tetapi penerapannya tergantung pada institusi yang mempunyai otoritas, misal apabila untuk penerapan pajak daerah, pemda-lah yang punya otoritas, bukan BPN. So, secara detail apa yg anda maksudkan dg BPN menerapkan tarif secara sepihak, mengingat besaran tarif sudah diatur dg PP 14/2010

    BalasHapus